Selamat Datang di Blog RBM Lombok Utara. Alamat Sekretariat: Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara-NTB

Rabu, 28 November 2012

RBM KLU Gelar Lomba Menulis Cerpen dan Opini

KLU, RBM  - Pokja Ruang Belajar Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (RBM PNPM-MPd) menggelar lomba penulisan cerpen dan opini bagi siswa tingkat SLTP dan SLTA.

Ketua Pokja RBM Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sinarto, S.Pd, ketika ditemui di sekretariat RBM, di desa Gondang Kecamatan Gangga, selasa 27/11/12 mengatakan, lomba ini digelar dalam rangka memperingati hari Pahlawan 10 November 2012.

“Lomba menulis ini diikuti oleh puluhan peserta dari siswa-siswi tingkat SLTP dan SLTA sederajat, yang setelah diseleksi hasil tulisannya  yang lolos masuk final sebanyak 10 peserta, yaitu 5 peserta dari tingkat SLTP dalam katagori cerpen dan 5 peserta lainnya dari tingkat SLTA dalam katagori opini”, kata Sinarto.

Lomba menulis yang diprogramkan Pokja RBM KLU ini mengambil tema: “Kepahlawanan dan prespektif kekinian”, dengan aspek penilaian terdiri dari kesesuaian tema, ide dan permasalahan yang diangkat, gaya penulisan dan penggunaan bahasa.

Sementara penilaiannya dilakukan  tanggal 23 – 27 November 2012 dengan dewan juri, Imam Safwan, S.Pd, Yusran Hadi, S.Pd dan Suharmin, S.Pd. Penilian ini dilakukan untuk menentukan empat pemenang masing-masing mata lomba.

Sinarto menilai, lomba menulis cerepen dan opini ini penting dilakukan guna mengasah keterampilan  siswa dalam menyempaikan buah piker dan olah rasa yang ada pada dirinya sebagai salah satu bentuk partisipasi dalam berbagai proses pembangunan yang ada di KLU.

“Pengumuman pemenang dan  pemberian hadiah akan kita lakukan pada hari kamis 29/11/12, yang hadiahnya berupa piagam, piala dan uang pembinaan yang akan diserahkan langsung oleh Bupati KLU, H.Djohan Sjamsu SH”, kata Sinarto.

 Sedangkan para peserta ketika dimintai tanggapannya mengaku bangga dapat mengikuti lomba penulisan cerpen dan opini, karena dapat mengasah keterampilan menulis. “Lomba seperti ini perlu dilakukan setiap tahun, yang bukan saja oleh Pokja RBM, tapi juga oleh pemerintah KLU”, kata puluhan peserta lomba.
Baca Selengkapnya

Jumat, 23 November 2012

Pembentukan Pengurus Baru TPK PNPM Desa Santong

Santong,(SK),--Setelah lebih kurang selama 3 tahun melaksanakan tugasnya, Pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK-PNPM) Desa Santong Kecamatan Kayangan, mengakhiri masa tugasnya dengan dilaksanakannya pembentukan Pengurus baru TPK-PNPM Desa santong, pada hari Senin tanggal 20 November 2012, pada pukul 08 : 00 Wita, yang bertempat di Aula Kantor Desa Santong Kecamatan Kayangan.
Acara Rapat Pembentukan Pengurus Baru yang berlangsung selama lebih kurang 2 jam tersebut di hadiri oleh Kepala Desa Santong, Ketua BPD Desa Santong,semua Kepala Dusun se- Desa santong, Tokoh Agama, Masyarakat dan Pemuda Desa Santong, serta beberapa orang perwakilan dari Pengurus UPK-PNPM Kecamatan Kayangan.

Dalam sambutan awal, Muhakim ( Kepala Desa Santong ) mengungkapkan ucapan terimakasihnya kepada para Pengurus lama yang telah menjalankan tugasnya dengan baik walaupun tidak sedikit tantangan yang dialami. Dia juga menaruh harapan besar kepada Pengurus Baru yang akan terbentuk nantinya, dapat bekerja lebih transparan dan selalu melakukan koordinasi dengan pihak terkait, serta selalu kompak dengan sesama Pengurus agar tidak selalu saling mencurigai.

Sementara itu, Zaenuddin (Ketua BKAD-UPK Kayangan ) mewakili Pengurus UPK-PNPM Kecamatan Kayangan, menyampaikan harapannya kepada Pengurus Baru TPK-PNPM Desa Santong, bisa melaksanakan tugas dengan baik sesuai Topoksi masing-masing demi kelancaran Program dan Kesejahteraan masyarakat Desa santong.

Setelah Acara Pembukaan dilaksanakan, tepat pada pukul 09:00 Wita, pembentukan Pengurus Baru TPK-PNPM Desa Santong pun dilaksanakan dengan sistim Pemilihan langsung oleh peserta rapat. Sebelum acara pemilihan dilaksanakan masing-masing Kepala Dusun diberikan kesempatan mengajukan calon pengurus untuk dipilih Peserta rapat. Akhirnya terjaring sebanyak sepuluh Calon yang kemudian akan diambil sebanyak tiga orang sesuai urutan perolehan suara, untuk menjadi Pengurus Inti TPK-PNPM Desa Santong, yakni Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Setelah Proses Pemilihan dilaksanakan akhirnya : Suryadi, A.Md dari Dusun Mekarsari terpilih sebagai Ketua, Sapron Rusli,SPd sebagai sekretaris dan Lalu Muh. Kabul S.Ag. dari Dusun Sukadamai menjadi Bendahara.

Setelah terpilih sebagai Ketua, Suryadi menyampaikan sambutan singkat ; dengan semboyan yang sering diungkapkan oleh Presiden SBY, “Bersama Kita Bisa” Suryadi mengharapkan Dukungan Masyarakat serta kerjasama yang baik dengan semua pihak dan Para Pengurus, agar dapat melaksanakan Amanah yang diembannya dengan baik, untuk kesejahteraan masyarakat Desa santong.(Yudik-Eko)
Baca Selengkapnya

Rabu, 07 November 2012

Dinilai Berhasil Dukung Program PNPM-MPd, Desa Pendua Diusulkan Mendapatkan Award

Pendua,RBM - Tujuan dilaksanakannya Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) PNPM-MPd adalah sangat baik sekali manfaatnya.Karena yang merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasinya adalah masyarakat sendiri.

Demikian yang dikatakan Zainudin Sekretaris UPK Kecamatan Kayangan dalam pengantarnya pada acara MDST PNPM-MPd Desa Pendua, Selasa, (06/11/2012) yang berlangsung di aula Kantor Desa Pendua.

Dalam acara MDST PNPM-MPd Desa Pendua ini dihadiri oleh Camat Kayangan,PJOK,FK,FT,UPK,TPK,Kepala Desa Pendua,Kepala Dusun se Desa Pendua,BPD,LPM,TP.PKK,OMS,Kelompok Marginal, Orang Miskin, KPMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama,tokoh Pemuda dan Kader Posyandu Desa Pendua.

Camat Kayangan Tresnahadi dalam sambutannya mengatakan, menyambut baik kegiatan MDST PNPM-MPd di Desa Pendua ini.”Hal ini harus di pahami oleh semua kita termasuk masyarakat yang menikmati langsung hasil program PNPM-MPd di daerah ini,”katanya.

Dikatakan, program fisik yang dijalankan PNPM-MPd ini adalah karena memang program ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara.Dimana untuk program pengaspalan jalan sepanjang 1 km akan dilaksanakan pada tahun ini.”Masih banyak masyarakat yang belum paham tentang program pembangunan ini, tidak mesti harus ‘sim sala bim,’ ini ada prosesnya,”kata Tresnahadi.

Dalam proses pembangunan di daerah ini seluruh masyarakat harus memahaminya dan prosesnya pun perlu bertahap sesuai dengan kemampuan daerah untuk membangun.Dengan adanya program PNPM ini, apa yang menjadi keperluan masyarakat di daerah, sangat di bantu oleh pusat.

Sementara itu, Kepala Desa Pendua Haerudin dalam pernyataannya mengharapkan agar pelaksanaan program PNPM-MPd dimasa mendatang ada peningkatan kwalitas,baik fisik maupun non fisik.

Dikatakannya, kegiatan fisik yang sudah dilaksanakan di Desa Pendua melalui kegiatan PNPM-MPd yang dimulai sejak tanggal 21 Mei 2012 sepanjang 1050 m jurusan Pendua Daya – Sengiang Pebuan tersebut menghabiskan dana 282.600.000,- kini sudah rampung.”Mudah-mudahan lanjutan jalan yang baru dibuka ini, ada tindak lanjutnya di masa mendatang,”harap Haerudin.

Ir.Rusli Fasilitator Kecamatan (FK) dalam MDST Desa Pendua tersebut juga mengatakan, pada tahun 2012 ini di canangkan tahun kwalitas dari pada pelaksanaan program PNPM-MPd.Sehingga sebelum pelaksanaan MDST ada beberapa syarat yang harus dilakukan, seperti adanya perencanaan,pelaksanaan dan hasil. “Perencaan nya seperti apa, kemudian bagaimana melaksanakannya, baru kemudian hasilnya seperti apa.Kalau sudah alur ini dilakukan, maka barulah di adakan MDST,”terangnya.

Dikatakan Rusli, bahwa ada salah satu UPK yang ada di NTB menyalah- gunakan dana SPP sebesar 1 M.Kasus ini, pelakunya disamping diwajibkan mengembalikan, juga di tuntut ke ranah hokum.”Jadi ini merupakan gambaran buat kita semua, bahwa untuk kedepan tidak boleh kita main-main dengan dana PNPM ini.Jangan sampai dana ini di gunakan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan,”ingat Rusli.

Terkait dengan pelaksanaan program PNPM-MPd di wilayah Kecamatan Kayangan,Rusli mengaku pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan/Kas di UPK termasuk kelompok SPP di bawah.Untuk merangsang TPK-TPK dalam bekerja sebaik mungkin,pihaknya juga telah melakukan terobosan yaitu dengan memberikan penghargaan Award kepada TPK yang terbaik dan berprestasi dalam pelaksanaan MDST-nya berupa    uang pembinaan sebesar 2 juta rupiah.Terkait dengan adanya permasalahan SPP yang pernah membelit UPK di Kecamatan Kayangan awal tahun ini, maka pihak PNPM telah membentuk tim penyehat pinjaman.”Ini untuk mengawasi dan membina para peminjam,”beber Rusli.

Untuk di ketahui, terdapat 57 (7,6 %) kelompok SPP yang bermasalah yang ada di Kecamatan Kayangan.Dan untuk menangani permasalahan ini diserahkan kepada tim yang sudah dibentuk beberapa waktu lalu.”Dengan adanya tim ini, paling tidak, bulan Desember 2012 mendatang sudah tidak ada masalah,”kata Rusli.

Dalam MDST Desa Pendua ini, dilaporkan juga oleh Ketua TPK Aslinudin tentang kegiatan fisik dengan pendanaan yang sudah di cairkan sebanyak 5 kali, namun besarannya bervariatif, berdasarkan kebutuhan yang dilaksanakan seimbang sesuai dengan progress di lapangan. Adapun realisasi fisik yang dimaksud, maka Aslinudin menyebutkan seperti pengerjaan talut (511 m), drainase (378 m), gorong-gorong ( 2 unit+pipa) maupun jalan (sepanjang 1.050 m dengan lebar 6,7 m). ”Semua ini bisa terlaksana dengan baik, tentunya berkat kerja sama serta dukungan dari semua pihak, sehingga kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan yang menjadi harapan,”katanya.

Keberhasilan pelaksanaan program PNPM-MPd di Desa Pendua ini tentu patut di acungi jempol. Pasalnya, menurut penilaian pihak PNPM, bahwa dukungan terbesar terhadap keberhasilan pelaksanaan program PNPM-MPd/GSc di wilayah Kecamatan Kayangan pada tahun 2012 ini adalah Kepala Desa Pendua.Oleh karena dinilai berhasil dukung Program PNPM-MPd, maka Desa Pendua wajar di usulkan untuk mendapatkan Award.

Dalam MDST Desa Pendua ini, terjadi pergantian Ketua TPK, dimana Ketua TPK Aslinudin mengundurkan diri dan secara aklamasi jabatan Ketua TPK Desa Pendua untuk periode mendatang di tunjuk Mardip. Sebagai ucapan terakhirnya, Aslinudin memohon maaf atas segala kekurangannya selama menjalankan tugas selaku Ketua TPK Desa Pendua, karena sebagai manusia biasa, katanya, tentu tidak luput dari kesalahan maupun kehilapan, baik di sengaja maupun tidak di sengaja.(Eko).
Baca Selengkapnya

Evaluasi Kinerja TPK PNPM Bayan Berlangsung Alot

Bayan, RBM - Ketidak hadiran ketua Tim Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (TPK-PNPM MPd) Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, Sabardi,  menimbulkan tanda tanya dari peserta pertemuan. Akibatnya, pertemuan berllangsung di aula kantor desa Bayan, 7/11/12 yang bertujuan mengevaluasi kinerja TPK berlangsung cukup alot.

“Ketua TPK PNPM MPd Desa Bayan, sudah diundang untuk hadir pada pertemuan evaluasi kinerja  TPK, bahkan juga sempat dihubungi melalui handponenya, dan berjanji akan hadir. Tapi buktinya sekarang malah dia menghadiri acara di Dispenda KLU. Kalau seperti ini, kan artinya ada pembiaran dari pemerintah desa”, tegas R. Kertajuana menanggapi ketidak hadiran Sabardi selaku ketua TPK PNPM MPd Desa Bayan.

Menanggapi hal tersebut, Sekertaris Desa Bayan, R. Riasih yang memimpin pertemuan membahtah kalau pemerintah desa melakukan pembiaran terhadap para pelaku PNPM di Desa Bayan. “Kami tidak pernah melakukan pembiaran, dan agar tidak terjadi suara sumbang, kami mengundang pertemuan untuk melakukan evaluasi kinerja ketua TPK”, kata R. Riasih.

Pertemuan ini awalnya, akan membentuk pengurus PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) yang masih lowong, termasuk bendahara TPK PNPM-MPd. Namun karena ketua TPK PNPM Bayan tidak hadir sehingga menimbulkan pendapat yang berbeda. Diantara peserta ada yang mengusulkan agar pengurus TPK diganti, karena dinilai sudah tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terutama dalam bidang administrasi yang selama ini semuanya dikerjakan sekertarisnya.

Disisi lain, kepengurusan TPK Desa Bayan tidak bisa diganti begitu saja tanpa kehadiran ketua yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh warga. “Kalau diganti begitu saja tanpa ada pertanggungjawabannya, tentu cukup enak, dan kita juga perlu tahu apa alasan ketua TPK tidak hadir para evaluasi kinerjanya ini, apakah beliau lebih mementingkan pertemuan di Dispenda KLU atau pertemuan di desa”, kata beberapa peserta pertemuan dengan mimik kecewa.

Kendati berlangsung alot, akhirnya pergantian pengurus TPK PNPM Desa Bayan dilakukan dilakukan juga oleh peserta yang hadir. Dan yang terpilih sebagai ketua TPK, Raden Kinarian, Sekertaris,Arpawan  dan bendahara R. Wirahadi.

Pergantian tersebut dilakukan karena mengingat selama ini, ketua TPK dinilai kurang mampu menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya. “Selama ini yang banyak bekerja adalah sekertarisnya, sementara ketuanya kalau ditelpon kadang-kadang tidak mau ngangkat”, kata Fasilitator PNPM Kecamatan Bayan, Asrin Tombili S.Sos.

Diharapkan dengan terpilihnya pengurus yang baru ini, dapat bekerja dengan baik dalam menjalankan program PNPM-MPd yang masuk di desa Bayan. (ari)
Baca Selengkapnya

Sabtu, 03 November 2012

PNPM-MPd Wujudkan Impian Warga

“Warga dusun Kopang desa Karang Bajo sudah puluhan tahun memimpikan pembangunan saluran drainase, karena setiap kali air datang selalu membawa bencana, lebih-lebih pada musim hujan. Pinggir jalan tergerus, sampah masuk ke pemukiman. Kini impian warga terwujud setelah adanya perhatian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang membangunkan saluran dranase”.

Ungkapan tulus dari lubuk hati yang paling dalam, dikatakan Kepala dusun Kopang desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sukiono pada acara Musyawarah Desa Serah Terima (MDST)  3/11/12 di di depan kepala desa, BPD, pengurus TPK dan fasilitator PNPM kecamatan Bayan serta ratusan warga yang hadir.

Sukiono, Kadus yang cukup energik ini mengaku bersyukur atas keberadaan PNPM-MPd yang benar-benar memperhatikan apa yang diinginkan oleh warga ditingkat dusun.  Pembangunan saluran drainase dikampungnya merupakan satu bukti nyata, bahwa apa yang menjadi impian dan keluhan masyarakat selama ini  ternyata mendapat respon dari pemerintah melalui PNPM-MPd.

“Kampung kami memang kering, tapi dengan keberadaan saluran drainase ini, sekarang air sudah bisa mengalir paling tidak dua kali seminggu, sehingga warga dapat menyiram dan melakukan penghijauan di halaman rumahnya. Pokoknya keberadaan saluran drainase ini benar-benar sangat bermamfaat bagi masyarakat, karena yang kemarin tanahnya kering, sekarang sudah dapat disiram dan ditanami tanaman yang bermamfaat untuk meningkatkan ekonomi warga”, jelas Sukiono.

Terkait hasil pengawasan pelaksanaan program pembangunan saluran dranse, Sukiono mengaku cukup puas baik dari segi kualitas maupun kuantitas. “Kalau kualitas pembangunan drainase sepanjang 1050 meter, yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PNPM-MPd desa Karang Bajo cukup bagus dan kuat. Demikian juga kuantitasnya, karena dari total anggaran Rp. 360, 9 juta lebih sebelum dipotong Dana Oprasiona (DO) TPK, dapat dikembangkan untuk membangun 36 jembatan  yang masuk ke gang warga. Dan ini cukup luar biasa”, katanya kagum.

Dikatakan, setelah MDST ini, dirinya selaku kepala dusun bersama warga siap memelihara saluran drainase dan membersihkan sampah-sampah yang ada di saluran. “Insya Allah kami akan terus pelihara pembangunan ini serta bergotong royong setiap hari jum’at untuk membersihkan saluran dari sampah yang terbawa air”, tegasnya dan di iakan oleh ratusan warga yang hadir.

Fasilitator PNPM-MPd kecamatan Bayan, Asrin Tombili, S.Sos, dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan pembangunan yang didanai PNPM-MPd pada tahun 2012  semuanya sudah selesai, dan terakhir yang akan melakukan MDST adalah desa Senaru. Sementara  untuk tahun 2013, sekarang sudah mulai menyusun desain draf.

MDST yang dilakukan disetiap desa, menurut Asrin, selain menyerahkan pengelolaan pembangunan  ke pemerintah desa dan masyarakat, juga diserahkan semua dokumen. “Penyerahan dokumen ini sangat penting, karena ini  terkait dengan pemeriksaan”, jelasnya.

Terkait dengan Rumah Tangga Miskin (RTM), lanjut Asrin, pihaknya melalui beberapa petugas dari PNPM sudah mulai turun melakukan pendataan. Pendataan yang dilakukan ini tidak terkait dengan bantuan raskin atau program lainnya, tapi semata-mata ingin mengetahui berapa jumlahnya  RTM di masing-masing desa. Sedangkan untuk reviu Penggalian Gagasan (Pagas)  tetap dilaksanakan melalui pintu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des).

Sementara ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karang Bajo, Rianom, S.Sos mengatakan bangga atas hasil pembangunan yang didanai PNPM-MPd, karena semua program mendapat dukungan penuh dari masyarakat. “Saya lihat dalam semua program termasuk PNPM-MPd daya dukung masyarakat kecamatan Bayan khususnya dan KLU umumnya cukup positif dan programnya menyentuh langsung ke masyarakat bawah.

Dijelaskan, selain PNPM-MPd, juga ada program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC), yang menyentuh langsung pada kegiatan kesehatan dan pendidikan, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di KLU.

Ketua TPK PNPM Karang Bajo, Syamsul Azis, S.Pt dalam laporannya mengaku, keterlambatannya melakukan MDST ini disebabkan  dananya terlambat cair. Akibatnya terdengar suara miring dari masyarakat yang seolah-olah pengurus TPK menggunakan anggaran. Padahal itu murni keterlambatan cairnya dana program. “Anggapan miring itu kita siasati dengan meminjam dana untuk menyelesaikan pembangunan saluran drainase. Alhamdulillah hari ini kita bisa serahkan hasilnya ke pemerintah desa dan masyarakat pemamfaat”, katanya.

Kepala Desa Karang Bajo, Kertamalip dalam kesempatan tersebut meminta kepada masyarakat untuk benar-benar menjaga dan memelihara hasil bangunan yang didanai PNPM. “Hari ini hasil pembangunannya sudah diserahkan oleh TPK, dan tugas kitalah untuk memeliharanya”, katanya.

Pantauan media ini menunjukkan, pelaksanaan MDST kali ini cukup berbeda dengan tahun-tahun lalu. Biasa pelaksanaannya dilakukan di kantor desa, tapi MDST kali ini dilakukan dilokasi pembangunan dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Selain itu, dalam MDST ini, dibuka dialog yang dipandu oleh ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Bayan, Rizal Bafadal.

Baca Selengkapnya

Penetapan dan Penanganan Lokasi Bermasalah PNPM-MPd

Kayangan,(SK),-- Penanganan masalah PNPM Mandiri Perdesaan dan program-program pendukung lainnya seperti PNPM-GSc, selalu di upayakan untuk ditangani oleh pelaku setempat, dimana permasalahan itu terjadi.
Demikian yang di katakana Ir Rusli Fasilitator Kecamatan (FK) Kayangan dalam pengantarnya pada saat berlangsungnya MAD SOS PNPM-MPd/GSc tingkat Kecamatan Kayangan,Selasa (23/10/2012) pekan lalu yang berlangsung di aula Kantor Camat Kayangan.

Dikatakan, penyelesaian permasalahan yang terjadi oleh pelaku PNPM setempat dimaksudkan sebagai upaya dari pemberdayaan dari masyarakat, dimana masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan setiap masalah yang mereka hadapi secara mandiri dikemudian hari.Ia juga mengatakan bahwa, untuk membantu upaya penanganan berbagai persoalan menyangkut PNPM tersebut, maka ditetapkan aturan main mengenai jenjang dan mekanisme penyelesaian dan penanganan masalah, mulai dari upaya-upaya yang bersifat informal/non litigasi hingga penanganan melalui jalur formal/ligitasi.
Selain itu,Ir.Rusli juga menyebut, untuk memudahkan dalam penanganan, maka ditetapkan strategi dengan penetapan lokasi menjadi dua ranah, yaitu lokasi potensi bermasalah dan lokasi bermasalah yang sesuai dengan jenjang wilayah (Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi).Penetapan lokasi potensi bermasalah dan lokasi bermasalah, menurut Ir Rusli adalah sebagai salah satu upaya penanganan masalah by punishment, dimana dalam jangka waktu tertentu apabila lokasi dimaksud tidak dapat mencapai target progress penanganan yang diharapkan.
Adapun tujuan ditetapkannya lokasi penangnan masalah menurut Ir Rusli adalah untuk mendorong upaya penanganan masalah di lokasi Kecamatan,Kabupaet dan Provinsi yang berdasarkan hasil evaluasi,progress penanganannya lamban dan berlarut-larut.Selain itu,lanjutnya, sebagai upaya pembelajaran kepada masyarakat dan pemerintah daerah tentang pentingnya arti tanggung jawab atas upaya pemebrdayaan, termasuk dalam penaganan masalah.
Sebagai dasar kebijakan dalam penanganan berbagai persoalan menyangkut program PNPM MPd dan program pendukung lainnya adalah di dasarkan pada SOP PPM (Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan dan Masalah, yang telah di keluarkan melalui surat Dirjen PMD Nomor 337/3230/PMD tertanggal 15 Juli 2010 dan telah disempurnakan dengan surat Dirjen PMP nomor 414.2/4424/PMD tanggal 28 September 2010.
Dimana dalam SOP PPM tersebut disebutkan sanksi yang diberikan kepada pelaku PNPM di lokasi potensi bermasalah yang ditetapkan awal tahun itu, bahwa untuk Kecamatan, sanksinya penundaan penyaluran dana BLM kegiatan dari UPK ke desa atau ke rekening Pokja termasuk penundaan perguliran dana bergulir.Sedangkan pemberian sanksi terhadap lokasi bermasalah yang ditetapkan pada akhir tahun tersebut, untuk Kecamatan, maka tidak diperkenankan melakukan kegiatan pencairan dana BLM dari KPPN ke UPK dan penyaluran dana BLM kegiatan dari UPK ke Desa atau rekening Pokja. Penghentian program tahun berjalan dengan pencabutan alokasi dana BLM serta tidak dicantumkan lagi sebagai lokasi PNPM-MPd pada tahun anggaran berikutnya.
Untuk menghindari terjadinya berbagai persoalan permasalahan terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM ini,Zainudin Sekretaris UPK Kecamatan Kayangan menghimbau kepada warga masyarakat untuk ikut ambil bagian mengawasi bagaimana proses pelaksanaan dari pelaku-pelaku PNPM di desa, karena potensi terjadinya berbagai masalah menyangkut persoalan kegiatan PNPM ini adanya di tingkat desa.Untuk mendukung hal tersebut maka di butuhkan tingkat partisipasi masyarakat, termasuk dari pelaku-pelaku PNPM di tingkat desa bersama-sama bersinergi melakukan sosialisasi tentang program PNPM yang masuk wilayah desa masing-masing.
Camat Kayangan Tresnahadi dalam sambutannya mengatakan, kegiatan MAD SOS yang diselenggarakan itu adalah merupakan kegiatan rutin yang dilakukan dan bahkan prosedur PNPM tersebut dilakukan secara Nasionall.Setiap program PNPM, sebelum dilaksanakan harus di sosialisasikan terlebih dahulu terhadap pelaku-pelaku di dalamnya sehingga bisa memahami tufoksinya.”Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini bisa mengetahui mekanisme dan tufoksi bagi pelaku-pelaku PNPM di Kecamatan Kayangan,”katanya.

Review pelaksanaan PNPM tahun 2012 bahwa besaran alokasi dana yang diberikan Kecamatan Kayangan dari tahun 2008-2012 sebanyak 13 M, yang diperuntukkan bagi lima kegiatan yaitu, Simpan Pinjam Perempuan (SPP),Kesehatan,Pendidikan,Sarana Prasarana dan Peningkatan Kapasitas. Hingga saat ini (tahun 2012) kegiatan PNPM-MPd untuk progress fisik mencapai mencapai 96,6 % sedangkan untuk progress dananya mencapai 91,94 %.
”Mudah-mudahan dengan alokasi dana PNPM yang sudah digulirkan di wilayah Kecamatan Kayangan tahun sebelumnya itu, ada peningkatan pada tahun 2013 mendatang, ”harapnya.
Pada kesempatan itu,Tresnahadi menghimbau kepada para Kepala Desa dan Kepala Dusun di wilayah masing-masing agar selalu mendorong pelaku-pelaku PNPM terutama TPK untuk segera menyelesaikan tugasnya sehingga pelaksanaan PNPM di daerah ini sukses.
Dalam MAD Sosialisasi PNPM-MPd Kecamatan Kayangan tersebut,Ketua UPK Kecamatan Kayangan Edy Kartono,SE mengatakan, prosentase tingkat perkembangan SPP UPK hingga Desember 2011 lalu sebesar 92,07 %. Dimana pada saat tutup buku, Desa yang paling besar tingkat pengembaliannya adalah Desa Pendua 97,05 % dan Desa Sesait 97,01 %. Namun demikian, dikatakan Edy Kartono,SE bahwa, walau tingkat pengembalian dana SPP itu tinggi, tetapi proses pengembalian inipun ada kalanya terjadi pasang surut. Artinya, ada peningkatan pengembalian dan ada juga yang macet pengembaliannya. Adapun desa yang paling rendah tingkat pengembaliannya adalah Desa Santong dan Desa Kayangan. Hal ini disebabkan karena memang jumlah kelompok peminjam di kedua desa ini lebih banyak.
Jumlah kelompok binaan UPK,PK dan KPMD adalah 259 kelompok, tetapi kelompok yang aktif berjumlah 200 kelompok dan yang macet 59 kelompok dari 8 desa yang ada di Kecamatan Kayangan.Kelompok SPP aktif binaan PK berjumlah 160 kelompok (80 %) dan yang macet 14 kelompok (20 %). Kemudian jumlah kelompok SPP binaan UPK yang aktif 40 kelompok (20 %) dan yang macet 36 kelompok (80 %), sedangkan jumlah kelompok SPP binaan KPMD yang aktif 28 kelompok dan yang macet 16 kelompok.
H.Marjan M.Nur Fasilitator Keuangan (Faskeu) Kabupaten Lombok Utara, (pengganti Faskeu sebelumnya Hasdiah Triana,SP yang dimutasi ke Lobar) keberadaannya baru 2 bulan bertugas di KLU ini memaparkan, ada beberapa sanksi yang akan diterima bagi para pelaku PNPM jika menyeleweng dalam melaksanakan program.
Pertama: bagi desa yang mendapat dana BLM dari PNPM-MP wajib mengikuti semua aturan/prosedur/progress yang berlaku di PNPM-MP.Apabila tidak melaksanakan salah satu dari progress yang telah di tetapkan dalam PTO, maka tidak akan di ikutsertakan dalam pelaksanaan PNPM-MP tahun berikutnya.
Kedua, bagi desa dengan jumlah dusun kurang dari 5 (lima), pada setiap musyawarah dihadiri oleh 6 (enam) orang wakil dari dusun dan tiga diantaranya adalah wakil perempuan (RTM), sedangkan bagi desa dengan jumlah dusun lebih dari 5 pada setiap musyawarah dihadiri oleh 3 orang wakil dusun dan satu diantaranya adalah wakil perempuan (RTM).Bila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka musyawarah dapat di batalkan.
Ketiga, jika terjadi konflik, maka pendanaan akan di hentikan sementara sampai konflik tersebut terselesaikan dan apabila dalam batas waktu tertentu belum bisa terselesaikan maka desa tersebut termasuk desa bermasalah.
Keempat, apabila ada pelaku PNPM, baik ditingkat Kecamatan maupun desa yang menyalahgunakan dana BLM, maka akan dip roses secara hokum yang berlaku dan pelaku tersebut tetap di tuntut untuk mengembalikan dana tersebut serta yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
Kelima, apabila ada pelaku-pelaku PNPM baik ditingkat Kecamatan maupun desa yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan PTO, maka akan di evaluasi untuk segera diadakan pergantian melalui Forum Musyawarah Desa (FMD) maupun kecamatan.Selain itu,kata H,Marjan M.Nur yang sebelumnya bertugas di KSB ini menambahkan, tidak diperkenankan bagi desa untuk memotong dana program dengan alas an apapun.Bagi desa yang melanggar ketentuan tersebut akan diberhentikan pendanaannya. Kemudian, pada saat pengajuan dana ke UPK, wajib melampirkan dokumen yang lengkap sesuai dengan penggunaan dana yang sudah diambil.”Mudah-mudahan ketentuan ini bisa dilaksanakan oleh para pelaku PNPM,”harapnya.(Eko).
Baca Selengkapnya

Kamis, 01 November 2012

Pokja RBM KLU Akan Gelar Temu Usaha Dan Lomba Menulis


Lombok Utara, rbm - Pokja Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Kabupaten Lombok Utara, pada minggu ketiga bulan November 2012  akan menggelar temu usaha di lima kecamatan.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempertemukan antar pengusaha lokal dengan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang sudah berhasil agar bisa berkolaborasi  baik dalam bidang prosukdi maupun pemasaran  hasilnya.

“Kelompok SPP sudah banyak yang berhasil menjalankan usahanya, baik dibidang keterampilan seperti membuat kerepek ubi, pisang ataupun dibidang usaha pemeliharaan ikan tawar.  Namun kebanyakan kelompok itu mengalami kendala terutama dalam soal pemasaran”, ungkap Raden Sucipto, koordinator media RBM KLU, pada acara penetapan Rencana Tindak Lanjut (RTL) kegiatan  yang berlangsung di sekretariat RBM di Kecamatan Gangga, sore kamis 1/11/12.

Menurut Raden Sucipto, dengan memfasilitasi temu usaha antar kelompok SPP dengan para pengusaha lokal ini diharapkan akan mampu bersinergi terutama dalam pemasaran produk yang dihasilkan oleh kelompok SPP. “Pada kegiatan temu usaha yang direncanakan di semua kecamatan se KLU ini akan menghadirkan nara sumber terutama dari dinas terkait”, kata Raden Sucipto.

Kegiatan lainnya yang akan dilakukan Pokja RBM KLU, adalah menggelar lomba menulis dalam rangka menyemarakkan Hari Pahlawan 10 November 2012, yang pesertanya para siswa-siswa tingkat SLTP dan SLTA kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga (Dikbudpora) KLU.

“Lomba menulis ini cukup penting dilakukan untuk mengasah keterampilan para siswa, karena kelemahan kita selama ini adalah malas menulis dan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan”, kata Ketua Pokja RBM Sinarto.

Sementara Fasilitator PNPM Kabupaten Lombok Utara, Baiq Nurhayati menyambut baik berbagai kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan Pokja RBM KLU. “Kita berharap pengurus RBM KLU terus bersinergi menjalankan berbagai program yang telah disusun, termasuk kegiatan temu usaha dan lomba menulis bagi siswa tingkat SLTP dan SLTA”, pinta Nurhayati.

Sedangkan kegiatan RBM KLU yang sudah mulai berjalan yaitu pengelolaan blog RBM yaitu http://rbmlombokutara.blogspot.com, dan penerbitan Buletin EL-TARA serta kegiatan lainnya.


Baca Selengkapnya

Senin, 29 Oktober 2012

Minim Pemahaman Masyarakat Tentang Program PNPM


Lombok Utara - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dihajatkan pemerintah agar masyarakat lebih mandiri ternyata masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami makna dari program tersebut, bahkan sebagaian masyarakat masih memaknai Program PNPM adalah Proyek yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah.

Faktadilapangan, banyak masyarakat yang belum paham betul dengan makna program PNPM, dimana seyogyanya masyarakat juga di tuntut untuk berperan aktif, mandiri dan berswadaya. Kondisi tersebut mengemuka pada setiap kegiatan program pembangunan PNPM ditingkat dusun, dimana dalam program pembangunan itu selalu dimaknai dengan proyek yang berorientasi pada uang.

“Baru dilihat ada material PNPM dirumah dikirakan kita dapat duit,”ungkap Kepala Dusun Orong Klas Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, I Wayan Dana ditemui Suarakomunitas belum lama ini.

Hal senada juga dikatakan Fasilitator Desa (FD) PNPM Desa Sokong, Sumianto, selain masih minimnya pemahaman masyarakat tetang maksud, tujuan serta hajat pemerintah dengan adanya program PNPM, masyarakat juga masih lemah dalam keterlibatan pengawasan. Lemahnya fungsi pengawasan dari masyarakat juga di akibatkan karena masyarakat belum paham sepenuhya dengan program PNPM sehingga di perlukan pendekatan dan pembelajaran dengan melibatkan secara utuh masyarakat itu sendiri. 

”Apa pun alasanya, pendekatan dengan meilbatkan semua pihak ditingkat bawah atau grass root harus dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga semua program yang ditelurkan pemerintah dapat terlaksana dengan baik sehingga tepatan sasaran atau menyentuh langsung dengan kebutuhan masyarakat,”timpalnya.
Baca Selengkapnya

Musyawarah Orang Miskin di PNPM


Rumah tangga miskin telah terlibat dalam musyawarah dusun dalam memberikan usulan untuk membangun desanya, salah satunya di Desa Mejasem. Karena bagaimanapun salah satu tujuan PNPM adalah mengentaskan kemiskinan, kalau mereka tidak ikut, PNPM kehilangan relevansi.

Proses ini telah berjalan baik. Rumah tangga miskin didorong untuk merumuskan masalahnya sendiri. Lalu mencari potensi-potensi yang mungkin untuk menanggulangi masalah mereka.

Namun dalam melakukan penggalian itu membutuhkan kapasitas tertentu. Artinya masyarakat miskin perlu diberikan alat untuk berpartisipasi dengan pengetahuan baik cara berpartisipasi, pengetahuan tentang selalu ada penguasaan forum oleh orang tertentu terkait dengan kepentingannya, dan materi yang akan dibicarakan.

Maka oleh karena itu, membangun kapasitas masyarakat miskin terkait teknologi partisipasi adalah tahap paling awal yang harus diberikan, agar mereka mempunyai pengetahuan yang cukup tentang partisipasi itu sendiri, bagaimana cara pelibatannya. Kalau itu sudah dipenuhi, tingkat keberhasilan sebuah teknik partisipasi mungkin dapat menemui keberhasilannya.
Baca Selengkapnya

Jumat, 12 Oktober 2012

Hasil Pembangunan PNPM-MPd Bermamfaat Bagi Masyarakat Desa

Masyarakat mengaku, pembangunan yang didanai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) ditingkat desa hasilnya cukup nampak dan bermamfaat bagi masyarakat luas. Karena selain membangun fisik, juga PNPM terus berupaya meningkatkan sumber daya  melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan bagi kader dan kelompok-kelompok masyarakat baik ditingkat dusun, desa, kecamatan ataupun ditingkat kabupaten.

PNPM ternyata bukan saja bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi pengangguran, tapi juga memperhatikan bidang kesehatan dan pendidikan melalui PNPM Generasi Sehat dan Cerdas. Bidang kesehatan PNPM terus berupaya membantu pemerintah menurunkan angka anak gizi buruk dan gizi kurang dengan memberikan bantuan makanan bergizi bagi anak-anak yang kurang mampu.

Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan terus dibangun, seperti Polindes tempat ibu hamil bersalin, Posyandu  dan lainnya. “Hasil pembangunan yang didanai PNPM hasilnya cukup bermamfaat bagi masyarakat, karena semua kegiatannya melalui proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian sesaui dengan azas “dari-oleh dan untuk masyarakat”, kata puluhan warga Lombok Utara.

Dibidang pendidikan,  PNPM-MPd  ikut membantu pemerintah yang bukan saja membangun sarana dan prasarana, tapi juga mendorong peningkatan sumber daya  melalui pemberian bea siswa atau bantuan lainnya kepada siswa yang kurang mampu.

Salah satu kegiatan yang didanai PNPM dalam hal pendidikan dasar bagi anak usia dini seperti pembangunan beberapa gedung PAUD di Kabupaten Lombok Utara.  Sebut saja pembangunan PAUD Murmas  di Dusun Kertaharja Desa Genggelang Kecamatan Gangga yang diresmikan langsung oleh gubernur Nusa Tenggara Barat,  Dr. TGH. M. Zainul Majdi  yang dibangun diatas lahan 6000 meter persegi.

Bupati KLU H. Djohan Sjamsu, SH dalam beberapa kesempatan menjelaskan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MPd) adalah program Pemerintah Pusat untuk kemajuan pembangunan di pedesaan pada segala bidang guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
  
Dijelaskan sejumlah 72 Milyar lebih  dana PNPM-MPd dari Pemerintah Pusat di Kabupaten Lombok Utara telah disiapkan dan dari angka tersebut dialokasikan sejumlah 55% untuk prasarana umum, 14,33 % untuk Prasarana Pendidikan 16, 2% untuk prasarana kesehatan dan 14,7% untuk SPP.

Sementara Gubernur Prov. NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar selalu mejaga  kekompakan dalam hal kebaikan serta menjaga semua pasilitas umum yang telah dibangun termasuk Gedung Paud yang nantinya akan dijadikan tempat untuk menimba ilmu bagi anak anak usia dini  sehingga menjadi generasi penerus yang memliki ahlaq mulia cerdas dan beriman.

’’Apa yang kita contohkan pada anak-anak kita akan masuk pada prilakunya oleh karenanya berikanlah yang terbaik”. pesanya. Dikatakan bahwa kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan PNPM-MPd di Kabupaten Lombok Utara adalah termasuk yang terbaik di tingkat Prov. NTB dengan tingkat pengembaliannya hingga mencapai angka 93 %.

Dari berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan PNPM-MPd, di desa, perlu mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk didalamnya ikut mengawasi dan melestarikan pembangunan yang didanai PNPM. Karena kalau tidak kita yang mengawasi dan melestarikan siapa lagi? Dan kalau tidak mulai dari sekarang kapan lagi?

Baca Selengkapnya

TPK PNPM - MPd Desa Santong Bangun 2 unit MCK

Santong ( RBM ) – Ketua Pelaksana Kegiatan ( PK ) PNPM-GSC Desa Santong, Saprudin, S.Pd mengungkapkan kebanggaannya atas antusias warga dalam merealisasikan program PNPM Generasi Sehat dan Cerdas ( GSC ) di Dusun Mekarsari dan Santong asli Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara.
Hal ini diungkapkannya disela-sela pembuatan 2 unit fasilitas mandi cuci kakus (MCK) untuk dua kelompok masyarakat di Desa Santong, akhir pekan lalu. “Melihat antusias dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan ini patut kita apresiasi, karena sasaran dari program PNPM-GSC ini memang untuk pemberdayaan, Biaya Pembangunan MCK ini bersumber dari PNPM-GSC tahun 2012 sebesar Rp. 32.535.450 – untuk 1 Unitnya dengan waktu Pelaksanaan pembangunan 45 hari” ujar Saprudin.

Menurut Saprudin, pembuatan 2 MCK di Desa Santong ini setelah pihaknya menerima usulan dari masyarakat setempat dan setelah di lakukan survey ternyata memang layak dibangun di lokasi tersebut. Karena sebelumnya warga melakukan kegiatan mandi, mencuci dan buang air besar hanya dilakukan ditempat terbuka bahkan di aliran sungai dan tentu saja dampaknya sangat mencemarkan.

“Setelah kita menerima usulan dari masyarakat tentang apa keinginan dan kebutuhan mereka, kita langsung turun ke lokasi untuk melihat kondisinya ternyata memang di lokasi tersebut layak untuk dibangun MCK ini, karena kita lihat dirumah-rumah penduduk disekitar lokasi tersebut masih banyak sekali yang tidak memiliki fasilitas MCK,” ujar Saprudin.

Untuk satu unit MCK ini dimanfaatkan dan dikelola oleh sekitar 20 Kepala keluarga yang ada di Dusun Mekarsari dan yang satu unitnya lagi di Dusun Santong Asli. “Mereka ini lah nanti yang bertanggung jawab terhadap perawatan MCK, dan untuk perawatannya kita sarankan kepada mereka untuk membuat jadwal gotong royong setiap minggunya,” papar Saprudin.

Disamping pembuatan 2 unit MCK, di lokasi tersebut juga diakukan kegiatan peningkatan Rabat jalan sepanjang 200 meter dan pengerjaan Drainase sepanjang 825 meter, Nilai Kegiatan sebesar Rp. 262,819,500 (Dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah ), DO UPK Rp. 5,533,000 ( Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) DO TPK Rp. 8,299,600 ( Delapan juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah ) dengan waktu pelaksanaan selama 90 hari.
Sementara itu Kepala Desa Santong,” Muhakim”, juga sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan kepada warga masyarakat,. Oleh sebab itu dirinya sebagai pemimpin masyarakat Desa Santong menghimbau kepada seluruh warga untuk ikut berpartisipasi mensukseskan program PNPM ini. Apalagi Desa Santong salah satu Desa percontohan dalam pelaksanaan Kegiatan Program PNPM di Kecamatan Kayangan. (Yudik/Eko/Ari)
 
Baca Selengkapnya

Kamis, 11 Oktober 2012

Tahun 2013 PNPM MPd KLU Menjadi Program Terintegrasi

Bayan - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Kabupaten Lombok Utara, pada tahun 2013 mendatang akan menjadi program terintegrasi. Ini artinya, program pembangunan yang masuk ke desa akan banyak sehingga perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan ataupun dalam pemeliharaan hasilnya.

Hal tersebut dikemukakan Fasilitator PNPM kecamatan Bayan, Asrin Tombili, S.Sos dalam acara Musyawarah Antar Desa (MAD-Sos) perencanaan pembangunan tahun 2014m yang berlangsung di aula kantor camat Bayan, kamis 11 oktober 2012.

Menurut Asrin Tombili, untuk memperoleh program, parlu ditingkatkan partisipasi dari masyarakat. Demikian juga dengan pengusulan program pembangunan fisik, kita harus lihat  dampak dari sisi ekonomi, apakah pembangaun itu mampu meningkatkan perekonomian masyarakat atau tidak.

Program terintegrasi pada tahun 2013 akan dilakukan juga peningkatan kapasitas bagi pelaku ditingkat desa, karena mengingat KLU kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). “Sebut saja misalnya hasil pertanian seperti ubi atau pisang yang kini banyak dijual ke luar daerah. Padahal jika diolah menjadi kerepek atau pisang sale, tentu mampu meningkatkan penghasilan dari petani itu sendiri, dan keterampilan pengolahan inilah yang kita akan latih”, kata Asrin Tombili.

Asrin menilai, jika dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Bayan selama ini cukup bagus dan sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si pemberi dana. Begitu juga dengan desain pekerjaan  sudah dapat dikatakan standar nasional. Tinggal yang kita butuhkan kedepan adalah kepedulian masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan hasil pekerjaan yang didanai PNPM-MPd.

Sementara kualitas pekerjaan, lanjut Asrin, sudah lebih dari proyek. “Kualitas dan kuantitas yang sudah bagus ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan, lebih-lebih sekarang ini program yang masuk ke desa  melalui satu pintu yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJM-Des)”, jelasnya.

Terkait dengan dana Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP), khususnya dana bergulir di Kecamatan Bayan mencapai Rp. 2,8 miliar. Sedangkan dana yang sudah beredar ke ratusan kelompok SPP sebesar Rp. 14 miliar lebih. “Hanya kendalanya dalam program SPP ini, masih ditemukan adanya kelompok yang macet setorannya, dan ini perlu dibuat dan diberlakukan sanksi yang tegas”, katanya.

Sementara camat yang diwakili Sekcam Bayan, R. Kertamono dalam sambutannya mengatakan, MAD Sos PNPN untuk pendanaan tahun 2014 ini sangat penting dilakukan, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang menentukan pembangunan skala prioritas ditingkat desa, dan apa yang diusulkan oleh masyarakat  harus diangkat dalam MAD-Sos.

Dalam membangun desa, sambung R. Kertamono,  sangat dibutuhkan kebersamaan antar pemerintah dengan semua unsur masyarakat yang ada ditingkat desa. “Mustahil pembangunan itu berjalan tanpa ada kebersamaan antar pemerintah desa dengan masyarakat”, tegasnya.

MAD Sos tersebut selain dihadiri oleh semua pengurus PNPM tingkat kecamatan dan desa, juga hadir para kepala desa, BKAD, tokoh masyarakat serta puluhan undangan lainnya. Selain itu para peserta juga berhasil membuat sanksi-sanksi bagi para pelaku PNPM dan  kelompok SPP, yang dipandu sekretaris BKAD Kecamatan Bayan, Muhammad Katur.

Baca Selengkapnya

Peresmian Gedung PAUD Murmas Desa Genggelang

Lombok Utara - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MPd)  bertujuan mempercepat penanggulanagan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat,pemerintah lokal serta penyediaan prsarana sarana sosial dasar dan ekonomi dengan sasaran rumah tangga miskin di pedesaan,kelembagaan masyarakat di pedesaan dan kelembagaan pemerintah lokal yang berazazkan DOUM (Dari, Oleh, dan Untuk Masyarakat) yang ditindaklanjuti melalui Proses persiapan,perencanaan,pelaksanaan,pengendalian dan pelestarian.

Salah satu kegiatan yang didanai dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MPd) 2007 s/d 2012 dalam hal pendidikan dasar bagi anak usia dini adalah Pembangunan Gedung PAUD Murmas Dusun Kertaraharja Desa Genggelang yang didirikan pada tanah seluas 6.000m2 dan diresmikan Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. TGH. M. Zainul Majdi  bersama Bupati KLU H. Djohan Sjamsu,SH Kamis (13/9) lalu Dan dihadiri Anggota Forum Koordinator Pemda KLU,Pimpinan SKPD dari Prov. NTB, para Camat, Tokoh Agama dan Masyarakat

Bupati KLU H. Djohan Sjamsu, SH dalam sambutannya menjelaskan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MPd) adalah program Pemerintah Pusat untuk kemajuan pembangunan di pedesaan pada segala bidang guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat  

Dijelaskan sejumlah 72 Milyar lebih  dana PNPM-MPd dari Pemerintah Pusat di Kabupaten Lombok Utara telah disiapkan dan dari angka tersebut dialokasikan sejumlah 55% untuk prasarana umum, 14,33 % untuk Prasarana Pendidikan 16, 2% untuk prasarana kesehatan dan 14,7% untuk SPP

Pada kesempatan yang sama Gubernur Prov. NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam sambutannya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar selalu mejaga  kekompakan dalam hal kebaikan serta menjaga semua pasilitas umum yang telah dibangun termasuk Gedung Paud yang nantinya akan dijadikan tempat untuk menimba ilmu bagi anak anak usia dini  sehingga menjadi generasi penerus yang memliki ahlaq mulia cerdas dan beriman

’’apa yang kita contohkan pada anak-anak kita akan masuk pada prilakunya oleh karenanya berikanlah yang terbaik”. pesanya. Dikatakan bahwa kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan PNPM-MPd di Kabupaten Lombok Utara adalah termasuk yang terbaik di tingkat Prov. NTB dengan tingkat pengembaliannya hingga mencapai angka 93 %.

Usai memberikan sambutan Gubernur Prov. Nusa Tanggara Barat Dr. TGH. M. Zainul Majdi  di dampingi Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH dan Kapolres Lombok Utara AKBP, Ronny Azwawie, SH. SIK melakukan penandatanganan Prasati Pembangunan Gedung PAUD Murmas Desa Genggelang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara dan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah prov. NTB dengan Badan Geologi Kementerian Energi dan sumber daya Mineral RI oleh Gubernur NTB setelah itu dilakukan pengguntingan pita sebagai tanda diresmiknnya penggunaan gedung PAUD Murmas dan  penijauan stand hasil kegiatan PNPM-MPd berupa hasil pertanian, komoditi unggulan, kerajinan dari bahan-bahan alami serta  kunjugan pada Kelompok Tani Ternak Kerta Bangkit Kerta Raharja Genggelang Kecamatan Gangga Lombok Utara. (sumber: www.lombokutarakab.go.id)

Baca Selengkapnya

Rabu, 10 Oktober 2012

RBM PNPM-MPd KLU Gelar Rapat Evaluasi

Sinarto, Ketua Pokja RBM KLU
Pokja Ruang Belajar Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (RBM PNPM-MPd) Kabupaten Lombok Utara, 9/10 menggelar rapat evaluasi di rumah makan Nabila Kecamatan Gangga.

Ketua pokja RBM, Sinarto dalam rapat evaluasi dengan koordinator media mengungkapkan, tujuan pertemuan yaitu memfinalisai program kegiatan yang akan didanai RBM PNPM khususnya dibidang media.

Dikatakan, Pokja RBM telah merumuskan beberapa kegiatan seperti melanjutkan penerbitan Buletin ELTARA, membuat blog khusus RBM, mengadakan temu kelompok SPP dan menggelar talkshow di beberapa radio komunitas yang ada di KLU.

RBM ini bertujuan terbentuknya proses belajar kolektif masyarakat, tersedianya sarana dan prasarana menunjang peningkatan kapasitas masyarakat. Selain itu, berkembangnya kegiatan berbasis pengalaman lokal, diperkuatnya peran dan tugas pelaku dalam pengembangan ruang belajar serta dikembangkannya tempat pelatihan masyarakat desa, kecamatan dan kabupaten

Sementara tujuan menerbitkan bulletin dan memamfaatkan radio komunitas adalah sebagai media mengkampanyekan hasil-hasilnpengalaman terbaik lapangan yang menunjukkan kontribusi dan manfaat langsung dari adanya wahana belajar lokal. Sedangkan blog RBM KLU sudah dapat dibaca di http://rbmlombokutara.blogspot.com.

Baca Selengkapnya

PNPM MPd BANTU PETANI ATASI AIR IRIGASI DI PEMENANG BARAT

Pemenang - Desa Pemenang Barat Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara tergolong daerah yang subur. Hamparan areal persawahan dapat kita lihat pada sebagian wilayah tersebut. Disamping itu, terdapat sungai yang berhulu di Kawasan Hutan Pusuk membentang membelah areal persawahan. Limpahan sajian potensi alam ini tidak lantas memberikan jaminan bagi terpenuhinya kebutuhan air untuk irigasi petani. Hal ini disebabkan karena air sungai harus dinaikkan terlebih dahulu, baru dapat dialirkan ke petak-petak sawah untuk mengairi tanaman.

Kondisi inilah yang dialami oleh sekitar 500 orang petani yang menggarap areal persawahan seluas 90 Ha di Telaga Wareng Desa Pemenang Barat. Sawah mereka tidak dapat diairi secara memadai karena bendung yang dimanfaatkan untuk irigasi sudah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi. Para petani telah berupaya mengatasi masalah ini dengan membangun dam tradisional dari tumpukan kayu dan batu. Namun hasilnya tidak optimal dan setiap tahun dam tersebut selalu hanyut terbawa banjir.

Menyadari akan kesulitan dan permasalahan yang tidak kunjung teratasi tersebut, maka melalui Musyawarah Desa diputuskan bahwa Desa Pemenang Barat akan mengusulkan kepada PNPM MPd untuk mendukung pembangunan kembali bendung yang telah rusak berat. Setelah melalui proses musyawarah di tingkat kecamatan, maka diputuskan bahwa Desa Pemenang Barat mendapat alokasi dana dari PNPM MPd sebesar Rp. 315.790.000,- untuk membiayai pembangunan bendung Telaga Wareng.

Memadaikah dana yang dialokasikan oleh PNPM MPd tersebut ??. Pada awalnya banyak pihak yang sanksi dan ragu kalau bendung tersebut akan dapat dibangun dengan dana yang relatif kecil seperti yang telah dialokasikan oleh PNPM MPd. Kekhawatiran tersebut semakin bertambah besar karena adanya pernyataan dari salah seorang staf Dinas PU Kab. Lombok Utara, yang mengatakan bahwa dibutuhkan tidak kurang dari Rp. 750 juta,- untuk membangun kembali bendung Telaga Wareng. Hal itulah yang menyebabkan Pemkab Lombok Utara belum bisa menganggarkan bantuan bagi pembangunan kembali Bendung yang tealh rusak bertahun-tahun lalu.

Kini bendung tersebut telah dibangun kembali dengan menggunakan dana bantuan PNPM MPd dan swadaya masyarakat. Bendung tersebut telah berdiri megah dan telah menyuplai kebutuhan air bagi 90 ha sawah. Dari berbagai penuturan yang disampaikan oleh beberapa petani, bahwa mereka sangat terbantu dengan adanya bendung ini. Mereka tidak lagi kesulitan air seperti pada musim kemarau, dan hasil pertanian mereka meningkat secara nyata. Dampak lain yang juga dirasakan oleh petani adalah bahwa saat ini sudah tidak ada lagi ketegangan dan potensi konflik antar petani karena memperebutkan air yang terbatas.

Sebagai ungkapan rasa syukur atas keberhasilan pembangunan Bendung Telaga Wareng, maka pemerintah desa dan masyarakat telah mengundang Bupati Kab. Lombok Utara untuk meresmikan pemanfaatan bendung. Acara peresmian ini bertepatan dengan HUT Kab. Lombok Utara. Pada kesempatan itu, Bupati Kab. Lombok Utara juga memberikan bantuan ikan yang dilepas di kolam bendung dengan maksud agar dapat menjadi tambahan penghasilan untuk masyarakat sekitar. Semoga dengan terbangunnya Bendung Telaga Wareng ini memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan petani di Desa Pemenang Barat. sumber:www.ntbprov.go.id

Baca Selengkapnya

Sekilas Tentang RBM PNPM

Ruang Belajar Masyarakat yang disingkat RBM  adalah salah satu program dalam PNPM Mandiri Perdesaan meupakan sebuah program yang dirancang untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat perdesaan dalam mengelola partispatif masyarakat di berbagai proses pembangunan yang ada di daerahnya. Dengan adanya program ini, maka diharapkan akan muncul kultur belajar di kalangan masyarakat yang terstruktur, terorganisir dan sistimatis serta dilakukan secara terus menerus. Sasaran program ini adalah semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan baik pada tingkat desa hingga tingkat Kabupaten, baik bagi masyarakat sendiri, fasilitator maupun aparat pemerintah memiliki konsen terhadap upaya – upaya pemberdayaan masyarakat miskin perdesaan.


Sekilas RBM

Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat atau disingkat Pokja RBM adalah satu kelompok kerja yang diinisiasi oleh program pemerintah dibawah lingkup Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Secara nasional pembentukan Pokja RBM dimulai pada tahun 2010 di lokasi Pilot Proyek Integrasi dan pada tahun 2011 sudah menjadi program nasional yang meliputi seluruh kabupaten di Indonesia. Kabupaten Sragen sebagai salah satu lokasi Integrasi, juga telah memulai kegiatan Ruang Belajar pada tahun 2011.

Dari panduan teknis Dirjen PMD Kemeterian Dalam Negeri No 414./615/PMD tertanggal 4 Februari 2011 menyebutkan bahwa Ruang Belajar Masyarakat adalah suatu kultur atau perilaku belajar yang terorganisir, terstruktur dan sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku dan masyarakat. Ruang belajar dikelola oleh Pokja RBM dengan mengacu pada prinsip-prinsip Demokratis, dilaksanakan secara Swakelola, terbuka dan bertanggung jawab. Demokratis artinya menjunjung tinggi kesetaraan dalam proses pengambilankeputusan sejak tahap perencanaan, kegiatan sampai dengan pengembangan. Swakelola artinya pelaksanaan dikerjakan secara mandiri dengan memperhatikan prinsip keterbukaan dan dengan penuh tanggung jawab.

Pengertian RBM

Ruang Belajar Masyarakat yang disingkat RBM  adalah salah satu program dalam PNPM Mandiri Perdesaan meupakan sebuah program yang dirancang untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat perdesaan dalam mengelola partispatif masyarakat di berbagai proses pembangunan yang ada di daerahnya. Dengan adanya program ini, maka diharapkan akan muncul kultur belajar di kalangan masyarakat yang terstruktur, terorganisir dan sistimatis serta dilakukan secara terus menerus. Sasaran program ini adalah semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan baik pada tingkat desa hingga tingkat Kabupaten, baik bagi masyarakat sendiri, fasilitator maupun aparat pemerintah memiliki konsen terhadap upaya – upaya pemberdayaan masyarakat miskin perdesaan.


Tujuan RBM

Tujunan pengembangan RBM adalah terbentuknya proses belajar kolektif masyarakat, tersedianya sarana dan prasarana menunjang peningkatan kapasitas masyarakat. Selain itu, berkembangnya kegiatan berbasis pengalaman lokal, diperkuatnya peran dan tugas pelaku dalam pengembangan ruang belajar serta dikembangkannya tempat pelatihan masyarakat desa, kecamatan dan kabupaten.
Baca Selengkapnya

PNPM Pariwisata Kembangkan Gerai Tenun Dan Komedi Rudat

R. Jambianom, Fasilitator PNPM Pariwisata Desa Bayan
Bayan - Pariwisata merupakan salah satu kegiatan usaha yang melibatkan semua komponen masyarakat ( Multi Stakholder ) dan memiliki Potensi yang sangat tinggi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

Demikian dikatakan Fasilitator PNPM Pariwisata Desa Bayan kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, Raden Jambianom, ketika ditemui 10/10/12. Menurutnya, untuk memberdayakan dan menarik minat para wisatawan berkunjung ke desa Bayan, Program Nasional Pembedayaan Masyarakat (PNPM) akan membantu pengembangan  gerai tenun dan komedi rudat tunas muda.

“Pada tahun anggaran 2012 /2013 desa Bayan akan memperoleh pendanaan dari PNPM untuk pengembangan pariwisata. Dan dana tersebut akan dimamfaatkan untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat khsususnya dibidang usaha yang menunjang kegiatan pariwisata di desa Bayan”, kata R. Jambianom, tanpa menyebut nominal anggaran yang akan diterima.

Untuk melaksanakan program ini, fasilitator desa mengawalinya dengan perencanaan kegiatan, karena mengingat permasalahan yang kita hadapi dalam pengembangan kepariwisataan ini cukup komplek. Namunyang paling mendasar adalah lemahnya Sumber Daya Manusia ( SDM ) dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepariwisataan.

“Jadi kedepannya sangat perlu adanya sebuah kegiatan – kegiatan yang mampu meningkatkan Sumber Daya Manusia ( SDM ) terutama masyarakat di desa Bayan, dan untuk tahap pertama ini kita awali dengan pemeberdayaan kelompok gerai tenun dan kelompok kesenian rudat”, jelasnya.

Sebelum melakukan kegiatan, sambung R. Jambianom terlebih dahulu diawali dengan kajian dan analisa terutama terkait dengan pengembangan kepariwisataan di desa Bayan dengan metode diskusi dengan seluruh komponen masyarakat.

Dari hasil diskusi tersebut tercapailah kesimpulan terkait dengan berbagai permasalahan mendasar dalam pengembangan pariwisata serta solusi yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok usaha masyarakat.

Karenanya, diharapkan dengan adanya dana dari PNPM  Pariwisata , kelompok usaha yang dibina dapat meningkatkan keterampilan khususnya tenun serta melestarikan budaya lokal yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan kelompok  masyarakat dan mengurangi angka pengangguran khususnya di Desa Bayan.
Baca Selengkapnya

TPK PNPM MPd Desa Kayangan, Hibahkan Alat Molen

Kayangan - Ketua Tim Pengelola Kegiatan Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (TPK-PNPM MPd), desa Kayangan kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara (KLU), Abdurrahman Jumaidi, selasa 9/10/12 menyerahkan bantuan alat molen kepeda pemerintah desa Kayangan.

Penyerahan alat molen tersebut dilakukan seusai menggelar Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) di aula kantor desa setempat. Alat molen tersebut dihibahkan kepada pemerintah desa untuk dapat dikelola dan dimamfaatkan oleh masyarakat. ‘Bagi yang menggunakan molen tersebut hanya dikenakan biaya pemeliharaan. Namun semua itu kita serahkan aturannya di pemerintah desa”, kata Abdurrahman Jumaidi.

Selain molen juga alat ini dilengkapi dengan skop, ember dan cangkul. Semua peralatan yang diberikan dinilai cukup bermamfaat terutama bagi warga yang bekerja sebagai buruh bangunan. “Jadi siapa saja anggota masyarakat Kayangan yang memerlukan alat ini, silahkan menghubungi pemerintah desa ”pinta Jumaidi.

Sementara salah seorang tokoh pemuda Dusun Beraringan Marwan menyambut baik hibah tersebut. “Alat ini sudah teruji keberadaannya, karena pada bulan Mei-Juni 2012 lalu, alat ini pernah di gunakan untuk membantu proses pembuatan Jembatan Beraringan-Tanak Muat oleh TMD Mandiri hingga selesai.

Alat ini memang sangat memudahkan dalam membantu pekerjaan yang memerlukan tenaga banyak, sehingga dengan bantuan alat ini,  pekerjaan yang sebelumnya di rasakan sangat berat bisa teratasi dengan tidak menimbulkan kendala yang berarti. Sehingga hasil yang diharapkan pun akan menjadi maksimal.(Eko/ari).

Baca Selengkapnya

PNPM GSC Gelar Pelatihan Kader Posyandu

Kayangan,(RBM),-- Sebagai langkah awal peningkatan pengetahuan bagi kader Posyandu di wilayah Desa Kayangan, pihak PNPM GSC kembali menggelar pelatihan,Rabu (10/10/2012) di aula Kantor Desa Kayangan.
Pelatihan khusus bagi kader-kader posyandu yang diikuti 70 orang tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan kader tentang kesehatan ibu hamil dan bayi.Ini penting dilakukan karena memang sudah menjadi kewajiban bagi para kader untuk mengetahuinya.
Menurut Ketua TPK PNPM GSC Desa Kayangan Abdurahim Jumaidi mengatakan, pelatihan kader posyandu yang diselenggarakan bekerja sama dengan pihak Puskesmas Kayangan ini berlangsung selama 3 hari.Selama pelatihan ini berlangsung, pihaknya berharap agar para kader yang di utus oleh Pemerintah Dusun untuk mengikuti kegiatan pelatihan dimaksud, agar mengikutinya dengan serius,tekun,tertib dan lancar, sehingga ilmu yang di peroleh dari para narasumber dapat dimiliki sebagai bekal dalam menjalankan tugas sebagai tenaga yang menangani Posyandu.

Dikatakan Jumaidi, pelatihan kader posyandu ini penting dilakukan karena masih banyak kader-kader posyandu wilayah ini yang belum faham bagaimana cara mengatasi penanganan dalam bidang kesehatan, terutama kesehatan ibu hamil dan bayi.Selain itu,katanya, pengetahuan para kader selama ini masih dirasakan sangat kurang, sebagian hanya mampu mengisi KIA saja.
Senada dengan Jumaidi, salah seorang rekannya Ahudianto dari TPK PNPM MPd Desa Kayangan, juga berharap sama agar pada pelatihan kader posyandu yang cukup menyita waktu bagi para kader ini, perlu dilakukan.Hal ini penting artinya bagi peningkatan pengetahuan bagi para kader posyandu yang memang bertugas untuk itu, sehingga dengan demikian tugas dan fungsinya selaku kader akan sejalan dengan apa yang menjadi kewajibannya dalam menangani posyandu di wilayah masing-masing.
Diakui Ahudianto, bahwa memang masalah kader posyandu ini adalah menjadi tanggung jawab TPK PNPM MPd dalam mengelolanya.Namun setelah terbentuknya PK (Pelaksana Kegiatan) yang dibawah pimpinan Jaya Trisnabakti,S.Pd, maka secara keseluruhan tugas penanganan Posyandu Desa Kayangan ini di serah terimakan.
Kepada para narasumber yang terdiri dari para bidan yang berasal dari Puskesmas Kayangan, Ahudianto mengucapkan terima kasih atas kerja sama ini.
Harapan yang sama juga datangnya dari Pemerintah Desa Kayangan Jamaan Aspari. “Saya, selaku Kepala Desa Kayangan berharap semoga prestasi yang dimiliki oleh para kader dan PK (Pelaksana Kegiatan) selama ini bisa dipertahankan dan jika perlu ditingkatkan lebih baik lagi,”katanya.(Eko).
 
Baca Selengkapnya

MDST PNPM-MPd Desa Kayangan Dinilai Berhasil

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd)  yang dilaksanakan di Desa Kayangan Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara (KLU) dinilai berhasil melaksanakan program yang telah ditetapkan.
Penilain tersebut dikemukakan Kepala Desa Kayangan, Jamaan Aspari, dalam sambutannya pada acara Musyawarag Desa Serah Terima (MDST) yang berlangsung di aula kantor desa setempat, 9 Oktober 2012.
Menurutnya, PNPM-MPd berdampak positif bagi peningkatan prekonomian masyarakat, karena telah banyak berhasil melaksanakan pembangunan, yang bukan saja dibidang pisik, tapi juga dibidang pengembangan perekonomian masyarakat melalui dana Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP).
Melalui berbagai program kegiatan, lanjut Jamaan, PNPM-MPd di Desa Kayangan memberikan dampak nyata bagi keberhasilan dan kemajuan daerah. Dan khusus di Desa Kayangan, pada program 2012, telah berhasil membangun pengerasan jalan  yang menghubungkan antar  dusun Tanak Muat ke dusun Sejongga sepanjang 825 meter dari 600 meter yang direncanakan.
“Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kayangan patut kita acungkan jempol, karena mereka telah mampu melaksanakan program pengerasan yang semula direncanakan 600 meter, tapi mampu dikembangkan menjadi 825 meter, dan ini merupakan hasil yang sangat baik”, jelasnya memuji.
Dari hasil evaluasi pihak terkait, desa Kayangan merupakan salah satu desa yang terbaik dallam melaksanakan program yang didanai PNPM, jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya  di wilayah Kecamatan Kayangan.
Dikatakan, program kegiatan yang dilaksanakan PNPM atau apapun namanya dimasa mendatang agar terus diawasi dan tidak berakhir sampai disini. “Teruskan program ini, karena mamfaatnya cukup dirasakan oleh masyarakat”, pintanya.
Selain itu diminta juga semua data yang menyangkut pelaksanaan program PNPM agar setiap akhir pelaksanaan kegiatan, dibuatkan semacam dokumen, sehingga ketika program nasional ini berakhir, bisa dijadikan data pembanding.
Camat Kayangan Tresnahadi dalam sambutannya mengatakan, kegiatan MDST , merupakan prosedur yang harus dilakukan oleh PNPM, tidak hanya ditingkat desa,Kecamatan dan Kabupaten/Kota, bahkan kegiatan tersebut dilaksanakan juga di seluruh Indonesia.
Tujuannya,  selain untuk mengevaluasi program yang sudah dilakukan, juga sebagai ajang serah terima hasil pekerjaan program yang telah dilaksanakan pengurus  TPK di tingkat desa. Keberadaan PNPM-MPd dapat terus ditingkatkan di tengah-tengah masyarakat terutama ditingkat desa, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan  kemiskinan.
Tresnahadi menilai, pembangunan yang dilaksanakan ditingkat desa (perdesaan) sangat penting artinya dalam rangka membangun masyarakat KLU seutuhnya. Karena mengingat sebagian besar masyarakat miskin yang nota bene 43,14 % di daerah yang bermotto Tioq Tata Tunaq ini berada di pedesaan. Karenanya, pemerintah melalui program PNPM-MPd ini memulainya dari tingkat desa,karena pembangunan desa dianggap tidak terpisahkan dari pembangunan nasional.
 “Saya menyambut baik bahwa desa ini cepat melaksanakan MDST,karena Tahun Anggaran 2012 ini akan segera berakhir pada bulan Desember, maka segala program yang masuk ke desa segera di selesaikan,“tandasnya.
Selain itu camat Kayangan juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas keberhasilannya menyelesaikan program tahun 2012, sehingga berdasarkan volume rencana rabat jalan Tanak Muat-Sejongga dari 600 meter mampu dikembangkan menjadi 825 m dengan total anggaran biaya Rp.285.510.700. Sedangkan dana  GSC untuk Desa Kayangan sebesar Rp.109.479.700, sehingga total anggaran PNPM MPd/GSC yang masuk ke Desa Kayangan sebesar Rp.394.984.400.
Dengan di bukanya jalan Tanak Muat-Sejongga, akses jalan menuju ke wilayah tersebut tidak harus memutar melalui dusun Sidutan atau dusun Empak Mayong, karena sudah bisa di tempuh melalui jalan Beraringan menuju Tanak Muat-Sejongga. “Secara pribadi saya sangat bersyukur dengan pembukaan akses jalan Tanak Muat-Sejongga ini, sehingga tidak harus memutar lagi jika kita mau ke wilayah tersebut,“ kata Tresnahadi.
Selain pembukaan jalan Tanak Muat-Sejongga oleh PNPM-MPd , ada juga pengerasan jalan dari Empak Mayong-Sejongga. Melihat akses jalan ini sudah bagus, maka tugas selanjutnya  kita serahkan ke Pemda untuk pengaspalan.
MDST ini, selain dihadiri oleh camat dan kepala desa Kayangan, juga hadir pengurus PNPM kecamatan dan TPK serta puluhan tokoh masyarakat dan pemuda. (eko/ari)
Baca Selengkapnya

Selasa, 09 Oktober 2012

Selayang Pandang PNPM Indonesia

Meldi - Suara Komunitas
Lembaga asing selalu memberikan argumentasi tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pemberantasan kemiskinan dengan predikat sangat baik sejak krisis keuangan Asia dekade lalu. Banyak juga ahli Indonesia berpendapat tentang program PNPM sebagai faktor yang penting dalam mengentaskan kemiskinan itu. PNPM menganut pendekatan pemberdayaan komunitas (community empowerment) mampu memayungi semua program pengentasan kemiskinan yang dilakukan di Indonesia.

PNPM menganut pola transfer dana dan sumberdaya secara langsung kepada komunitas sehingga akuntabilitas dan transparansinya terkunci oleh sistem PNPM sendiri melalui pengawasan masyarakat, media, dan pengamat. Penerima manfaat diberi ruang untuk langsung melakukan komplain dengan memaparkan bukti-bukti. Media juga mempunyai ruang untuk memberitakan dan melakukan investigasi sederhana terhadap apa yang sedang berlangsung di PNPM. Sedangkan pengamat memberikan ulasan tentang metodologi, kesesuaian program dengan latar sosial, dan pola-pola rekayasa sosial yang memenuhi.

Proses pelaksanaan dan pengawasan berlangsung secara reversibel (interaksi antara masyarakat dengan pemerintah). Artinya, PNPM didesain dengan menggunakan sebuah sistem yang terkonsolidasi dengan capaian waktu dan elemen kerja yang terukur pada tingkat pelaksanan. Pada tingkat pengawasan, secara institusional program ini juga mempunyai mekanisme komplain yang merupakan mekanisme dari masyarakat, sedangkan negara menyiapkan internal auditor dari tingkat paling bawah Bawasda sampai pada level nasional BPKP.

PNPM melakukan itu karena target capaiannya yang begitu tinggi dalam mengurangi kemiskinan 8% pada tahun 2014. Sehingga secara nasional dan lokal terjadi terus menerus pengembangan serius mengenai pengelolaan pengetahuan, kritik yang muncul dalam berbagai pertemuan, dan pemberdayaan komunitas yang lebih besar. Lokal juga mengembangkan berbagai pola penganggaran yang sesuai melalui musrenbang dengan mendorong pemerintah level paling rendah untuk berperan dalam penguatan institusi lokal. Lalu pada waktu yang sesuai mempercayakan masyarakat dalam mengelola dana berbentuk block grant terutama untuk daerah terpencil dan kelompok marjinal.

PNPM terus melangkah maju dengan memperkuat dengan sejumlah agenda termasuk berbasis jender. Terutama dalam menjawab kebutuhan dasar perempuan terkait dengan air bersih, kesehatan keluarga, fasilitas pendidikan dengan membuka peluang bagi perempuan untuk terlibat baik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, PNPM juga membuka peningkatan ekonomi perempuan dengan memperbaiki akses perempuan terhadap pasar dengan pembiayaan mikro, memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan sehingga pendapatan mereka dapat meningkat. Tidak sekedar itu, peluang untuk berpartisipasi dalam keputusan dan perencanaan pembangunan akan menjadi sebuah langkah yang jitu.

Dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan PNPM menganut pembangunan hijau. Hal yang konkrit yang bisa dilakukan mengenai penyediaan energi menggunakan PLTMH yang juga akan merawat catchment area di sekitar lokasi mikrohidro dibangun. Daerah catchment area merupakan syarat wajib untuk keberlangsungan mikrohidro. Berbagai kegiatan lain yang relevan adalah pengendalian erosi, rehabilitasi hutan dan tanah, dan konsevasi hutan, dan perencanaan tata ruang hijau dalam bentuk ekonomi hijau:eco-tourism dan produk non-timber.

PNPM memang sedang tumbuh, namun tetap harus diawasi melalui empat penjuru angin: masyarakat, media, pengamat, dan mekanismenya sendiri.
Baca Selengkapnya