Primadona Lombok - Indonesia : Pengumuman Penerimaan CPNS 2013 Kabupaten Lombok U...: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA SEKRETARIAT DAERAH Jalan Lapangan Supersemar – Tanjung – Lombok Utara – NTB. Telp. dan Fax. ( 0370 ) 61...
Baca Selengkapnya
Senin, 09 September 2013
Selasa, 19 Maret 2013
BKAD Bayan Kawal Semua Program PNPM-MPd dan GSC
Lombok Utara - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM-MPd – GSC) perlu dikawal dengan baik sehingga hasil kerja program sesuai harapan masyarakat.
 |
| Rizal Bapadal (Ket. BKAD Kec. Bayan) ketika menerima tropi penghargaan dari Wabup KLU |
RHal inilah yang terus dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Bayan sejak dibentuk tahun 2007 lalu. Sehingga tak heran BKAD kecamatan Bayan memperoleh berbagai penghargaan yang salah satunya adalah penghargaan dalam even jambore Ruang Belajar Masyarakat (RBM) KLU pada tahun 2012 lalu yang diserahkan oleh Wabup KLU sebagai BKAD terbaik pertama di bumi Tioq-Tata-Tunaq ini.
Rizal Bapadal, A.MPd selaku ketua BKAD Kecamatan Bayan, ketika ditemui di Primadona FM, 19/3/13 mengaku, keberhasilannya mengawal program ini tidak lepas dari kerjasama dengan semua elemen masyarakat ditingkat desa dan kecamatan. “Kami sebagai BKAD adalah sebagai wujud keterwakilan masyarakat Kecamatan Bayan untuk mengakomodir perencanaan pembangunan secara partisipatif sekalgus pengawasan yang berbasis masyarakat”, kata Rizal.
Ditanya soal jalinan kerjasama antar BKAD dengan para pelaku PNPM ditingkat Kecamatan Bayan ataupun dengan pelaku ditingkat desa, menurut Rizal, pihaknya terus melakukan koordinasi dan komunikasi antar semua pelaku untuk melakukan penyusunan program dan pengawasan serta pembinaan secara partisipatif.
Dikatakan, untuk melakukan pembinaan, pengurus BKAD Kecamatan Bayan secara terencana dan priodik turun ke lapangan untuk melakukan pembinaan, baik terhadap pengurus TPK PNPM ataupun terhadap kelompok Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) terutama kelompok bermasalah. Hasilnya, banyak kelompok yang bermasalah dapat ditangani dengan baik.
Dari semua kegiatan yang dilakukan, tak heran, bila BKAD Kecamatan Bayan meraih penghargaan sebagai BKAD terbaik I di Kabupaten Lombok Utara. “Memang terbentuknya BKAD merupakan pioneer PNPM, namun lebih dari itu sesuai dengan PP 72 Tahun 2007 tentang desa mengamanahkan agar kelak BKAD terlibat lebih maksimal dalam program selain PNPM”, jelas Rizal yang juga sebagai sekertaris RBM KLU ini.
Keterlibatan BKAD ini, lanjut Rizal, dibuktikan dalam proses perencanaan baik itu ditingkat desa, kecamatan ataupun ditingkat kabupaten, seperti Musrenbang-Des, Musren Kecamatan dan Musrenbang RKPD.
Sabtu, 09 Maret 2013
PNPM Bayan Bantu Orangtua Jompo dan Anak Yatim
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, Minggu 3/3/13 kemarin memberikan bantuan kepada orang tua jompo, anak yatim dan anak khitanan.
Demikian dikatakan ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Bayan, Rizal Bapadal, A.MPd kepada suarakomunitas.net 4/3/13. Menurut Rizal bantuan tersebut diambilkan dari dana sosial Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MPd.
Dana tersebut disalurkan kepada orangtua jompo dan anak yatim ditiga desa yaitu, 123 orangtua jompo dan anak yatim di Desa Senaru dengan total bantuan Rp. 7,1 juta, 285 orang di Desa Sukadana dengan total Rp. 9,7 juta, dan 11 orang anak khitanan di Desa Akar-Akar dengan dana sebesar Rp. 900 ribu.
Bantuan berupa sembako tersebut diserahkan langsung kepada yang berhak menerimanya di masing-masing desa, sebagai bentuk kepedulian PNPM terhadap warga yang kurang mampu yang ada di sekitar Kecamatan Bayan. (Ari)
Demikian dikatakan ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Bayan, Rizal Bapadal, A.MPd kepada suarakomunitas.net 4/3/13. Menurut Rizal bantuan tersebut diambilkan dari dana sosial Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MPd.
Dana tersebut disalurkan kepada orangtua jompo dan anak yatim ditiga desa yaitu, 123 orangtua jompo dan anak yatim di Desa Senaru dengan total bantuan Rp. 7,1 juta, 285 orang di Desa Sukadana dengan total Rp. 9,7 juta, dan 11 orang anak khitanan di Desa Akar-Akar dengan dana sebesar Rp. 900 ribu.
Bantuan berupa sembako tersebut diserahkan langsung kepada yang berhak menerimanya di masing-masing desa, sebagai bentuk kepedulian PNPM terhadap warga yang kurang mampu yang ada di sekitar Kecamatan Bayan. (Ari)
UPK PNPM Kayangan Gelar MAD Tutup Buku
Kayangan, Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kayangan tahun buku 2012 berlangsung di aula Kantor Camat Kayangan, Rabu (3/01/2013).
Dalam MAD Tutup Buku UPK PNPM Kayangan ini di hadiri oleh Camat Kayangan, Muspika, Faskab KLU, FT, FK,TPK,Kepala Desa dan para Kader Desa se Kecamatan Kayangan serta undangan lainnya.
Camat Kayangan yang diwakili Sekcam Sukadi,S.Sos dalam pengantarnya sangat mengapresiasi kegiatan PNPM yang telah berhasil dalam melaksanakan programnya selama setahun berjalan.Keberhasilan Program PNPM selama ini sangat nyata di rasakan masyarakat.Sebab secara keseluruhan para stackholder program yang menasional ini sangat bagus pelaksanaannya,mulai dari tingkat yang paling bawah proses demi proses dilaksanakan dengan teliti.
Sebagai pelaksana program PNPM, maka Sekcam asal Tanjung ini meminta kepada UPK PNPM Kayangan, bahwa dalam MAD Tutup Buku kali ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus dijalankan. Sebab bagaimana pun Musyawarah Antar Desa (MAD) tutup buku tahun 2012 yang digelar Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban setelah mengemban amanah selama setahun berjalan.
Selanjutnya Sukadi menyatakan, bahwa dari pelaksanaan MAD tutup buku ini, nantinya akan diketahui perjalanan UPK yang mengelola dana kelompok Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP), apakah berjalan mulus atau banyak hambatan yang terjadi. Hal ini perlu dipertanggngjawabkan, baik secara materi maupun secara administrasi, karena Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) itu merupakan program pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.
Ketua UPK Kecamatan Kayangan Edy Kartono,SE mengatakan, dari 239 jumlah kelompok SPP yang ada, terdapat 58 kelompok SPP yang bermasalah yang tersebar diseluruh desa dan yang paling banyak kempok SPP yang bermasalah adalah desa Santong yaitu 19 kelompok.
Dikatakan Edy Kartono, banyaknya kelompok SPP yang bermasalah ini disebabkan karena tunggakan macet.Namun diantara 58 kelompok yang bermasalah tersebut ada pula yang sudah menyelesaikannya di awal tahun ini.Sehingga diharapkan dalam waktu dekat, kelompok SPP bermasalah lainnya bisa menyelesaikan tuggakannya.
Untuk mengatasi kelompok SPP bermasalah tersebut sangat dibutuhkan peran serta dan kerja keras semua pihak,terutama para pelaku PNPM dalam bekerja di wilayah ini. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana SPP yang tidak diinginkan.
Pada kesempatan MAD tutup buku tahun 2012 tersebut, Ketua UPK Kecamatan Kayangan, Edy Kartono,SE memamparkan perkembangan dana SPP. Dari modal RP. 5.179.500.000 pada saat tutup buku tahun 2011 lalu meningkat menjadi 9.155.500.000 pada saat tutup buku tahun 2012.Jadi ada peningkatan 3.976.000.000 yang bergulir di 212 kelompok tahun 2011 dan meningkat menjadi 239 kelompok pada tahun 2012 atau 2.367 anggota.
Dijelaskan Edy Kartono, resiko pinjaman pada tahun 2011 sebesar 171.134.295 atau 11,49%. Dari pengelolaan SPP tersebut, surplus laba pada saat tutup buku tahun 2011 dapat di alokasikan sebesar 210.524.514 dan alokasi laba yang dibagi pada tahun 2011 sebesar 125.367.159.
Pada tanggal 31 Desember 2012 tingkat pengembalian UPK Kayangan sebesar 94,06 %. Jadi pada tahun ini UPK Kayangan mengalami peningkatan pengembalian, sehingga pada tahun ini UPK Kayangan mendapatkan bonus. Adapun besaran cadangan resiko pada tahun 2011 sebesar 171.134.295 yang pada tahun 2012 meningkat sebesar 173.270.930, jadi ada peningkatan jumlah pinjaman yang macet sebesar 2.136.635.Sedangkan alokasi pembagian surplus selama tahun 2012 tersebut di dasarkan atas perhitungan laporan laba rugi microfinance yang telah dibuat pihak UPK.
Pendapatan (pengembalian SPP dan pendapatan non oprasional) sebesar 533.990.149, sedangkan biaya pengeluaran oprasional dan non oprasional sebesar 151.434.894, sehingga surplus laba bersih untuk tahun 2012 sebesar 382.555.255 (laba bersih bersumber dari pendapatan dan bungan bank).”Inilah laba yang masuk dalam pembagian alokasi surplus tahun 2012,”tandas Edy Kartono.
Untuk lebih jelasnya, Edy Kartono menjelaskan bahwa, alokasi pembagian laba atau pendapatan per Januari hingga Desember 2012 terdiri dari Surplus laba bersih sebesar 382.555.255, resiko pinjaman tahun 2012 sebesar 173.270.930, dan resiko pinjaman tahun 2011 sebesar 171.134.295 (sebagai dasar untuk mempertimbangkan alokasi penggunaan surplus), alokasi laba dibagi sebesar 380.418.620 dan alokasi laba tidak dibagi sebesar 2.136.635 serta alokasi laba yang langsung masuk surplus ditahan sebesar 168.997.660.
Sehingga alokasi laba bersih yang dibagi sebesar 380.418.620, dengan ancer-ancer pertama melihat dari kinerja UPK dapat meningkatkan dana bergulir yang dibuktikan dengan tingkat pengembalian diatas 93 % yang ditargetkan Provinsi NTB. Dan tingkat pengembalian UPK Kayangan sebesar 94,06 % per 31 Desember 2012, maka bonus UPK tahun 2012 dapat diberikan maksimal 2 kali gaji pokok.
Dari alokasi laba bersih yang dibagi sebesar 380.418.620 tersebut diberikan untuk tambahan modal UPK sebesar 73,5 % (279.607.686), untuk penguatan kelembagaan UPK sebesar 10 % (38.041.862), dan bonus pengurus UPK diberikan 1,5 % (5.706.279) serta untuk dana social diaberikan 15 % (57.062.793).Sehingga posisi laba ditahan tahun 2011 sebesar 450.741.981 dan posisi hutang UPK tahun 2012 sebesar 100.810.934.(Eko)
Dalam MAD Tutup Buku UPK PNPM Kayangan ini di hadiri oleh Camat Kayangan, Muspika, Faskab KLU, FT, FK,TPK,Kepala Desa dan para Kader Desa se Kecamatan Kayangan serta undangan lainnya.
Camat Kayangan yang diwakili Sekcam Sukadi,S.Sos dalam pengantarnya sangat mengapresiasi kegiatan PNPM yang telah berhasil dalam melaksanakan programnya selama setahun berjalan.Keberhasilan Program PNPM selama ini sangat nyata di rasakan masyarakat.Sebab secara keseluruhan para stackholder program yang menasional ini sangat bagus pelaksanaannya,mulai dari tingkat yang paling bawah proses demi proses dilaksanakan dengan teliti.
Sebagai pelaksana program PNPM, maka Sekcam asal Tanjung ini meminta kepada UPK PNPM Kayangan, bahwa dalam MAD Tutup Buku kali ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus dijalankan. Sebab bagaimana pun Musyawarah Antar Desa (MAD) tutup buku tahun 2012 yang digelar Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban setelah mengemban amanah selama setahun berjalan.
Selanjutnya Sukadi menyatakan, bahwa dari pelaksanaan MAD tutup buku ini, nantinya akan diketahui perjalanan UPK yang mengelola dana kelompok Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP), apakah berjalan mulus atau banyak hambatan yang terjadi. Hal ini perlu dipertanggngjawabkan, baik secara materi maupun secara administrasi, karena Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) itu merupakan program pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.
Ketua UPK Kecamatan Kayangan Edy Kartono,SE mengatakan, dari 239 jumlah kelompok SPP yang ada, terdapat 58 kelompok SPP yang bermasalah yang tersebar diseluruh desa dan yang paling banyak kempok SPP yang bermasalah adalah desa Santong yaitu 19 kelompok.
Dikatakan Edy Kartono, banyaknya kelompok SPP yang bermasalah ini disebabkan karena tunggakan macet.Namun diantara 58 kelompok yang bermasalah tersebut ada pula yang sudah menyelesaikannya di awal tahun ini.Sehingga diharapkan dalam waktu dekat, kelompok SPP bermasalah lainnya bisa menyelesaikan tuggakannya.
Untuk mengatasi kelompok SPP bermasalah tersebut sangat dibutuhkan peran serta dan kerja keras semua pihak,terutama para pelaku PNPM dalam bekerja di wilayah ini. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana SPP yang tidak diinginkan.
Pada kesempatan MAD tutup buku tahun 2012 tersebut, Ketua UPK Kecamatan Kayangan, Edy Kartono,SE memamparkan perkembangan dana SPP. Dari modal RP. 5.179.500.000 pada saat tutup buku tahun 2011 lalu meningkat menjadi 9.155.500.000 pada saat tutup buku tahun 2012.Jadi ada peningkatan 3.976.000.000 yang bergulir di 212 kelompok tahun 2011 dan meningkat menjadi 239 kelompok pada tahun 2012 atau 2.367 anggota.
Dijelaskan Edy Kartono, resiko pinjaman pada tahun 2011 sebesar 171.134.295 atau 11,49%. Dari pengelolaan SPP tersebut, surplus laba pada saat tutup buku tahun 2011 dapat di alokasikan sebesar 210.524.514 dan alokasi laba yang dibagi pada tahun 2011 sebesar 125.367.159.
Pada tanggal 31 Desember 2012 tingkat pengembalian UPK Kayangan sebesar 94,06 %. Jadi pada tahun ini UPK Kayangan mengalami peningkatan pengembalian, sehingga pada tahun ini UPK Kayangan mendapatkan bonus. Adapun besaran cadangan resiko pada tahun 2011 sebesar 171.134.295 yang pada tahun 2012 meningkat sebesar 173.270.930, jadi ada peningkatan jumlah pinjaman yang macet sebesar 2.136.635.Sedangkan alokasi pembagian surplus selama tahun 2012 tersebut di dasarkan atas perhitungan laporan laba rugi microfinance yang telah dibuat pihak UPK.
Pendapatan (pengembalian SPP dan pendapatan non oprasional) sebesar 533.990.149, sedangkan biaya pengeluaran oprasional dan non oprasional sebesar 151.434.894, sehingga surplus laba bersih untuk tahun 2012 sebesar 382.555.255 (laba bersih bersumber dari pendapatan dan bungan bank).”Inilah laba yang masuk dalam pembagian alokasi surplus tahun 2012,”tandas Edy Kartono.
Untuk lebih jelasnya, Edy Kartono menjelaskan bahwa, alokasi pembagian laba atau pendapatan per Januari hingga Desember 2012 terdiri dari Surplus laba bersih sebesar 382.555.255, resiko pinjaman tahun 2012 sebesar 173.270.930, dan resiko pinjaman tahun 2011 sebesar 171.134.295 (sebagai dasar untuk mempertimbangkan alokasi penggunaan surplus), alokasi laba dibagi sebesar 380.418.620 dan alokasi laba tidak dibagi sebesar 2.136.635 serta alokasi laba yang langsung masuk surplus ditahan sebesar 168.997.660.
Sehingga alokasi laba bersih yang dibagi sebesar 380.418.620, dengan ancer-ancer pertama melihat dari kinerja UPK dapat meningkatkan dana bergulir yang dibuktikan dengan tingkat pengembalian diatas 93 % yang ditargetkan Provinsi NTB. Dan tingkat pengembalian UPK Kayangan sebesar 94,06 % per 31 Desember 2012, maka bonus UPK tahun 2012 dapat diberikan maksimal 2 kali gaji pokok.
Dari alokasi laba bersih yang dibagi sebesar 380.418.620 tersebut diberikan untuk tambahan modal UPK sebesar 73,5 % (279.607.686), untuk penguatan kelembagaan UPK sebesar 10 % (38.041.862), dan bonus pengurus UPK diberikan 1,5 % (5.706.279) serta untuk dana social diaberikan 15 % (57.062.793).Sehingga posisi laba ditahan tahun 2011 sebesar 450.741.981 dan posisi hutang UPK tahun 2012 sebesar 100.810.934.(Eko)
Sabtu, 02 Februari 2013
Kecamatan Bayan Lepas Dari SPP Bermasalah dan Idle Money
Fasilitator Keuangan (Faskeu) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kabupaten Lombok Utara, H. Muh. Marjan Nur, menilai kecamatan Bayan sudah lepas dari kelompok Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) bermasalah dan Idle Money (dana mengendap).
Lepasnya kecamatan Bayan dari kelompok SPP bermasalah ini terlihat dari kemampuan para pelaku mengamankan dana yang diselewengkan oleh beberapa oknum ketua kelompok SPP bermasalah yang ditemukan tim audit BPKP berjumlah Rp. 224.686.000,-. “Dalam waktu tiga bulan para pelaku PNPM mampu menurunkan angka penyelewengan ini hingga bersisa sekitar Rp. 50 juta lebih, dan ini merupakn sebuah prestasi yang luar biasa, sehingga tingkat pengembalian SPP per - Desember 2012 mencapai 93,16 persen atau lebih tinggi dari target provinsi yaitu 93 persen”, kata HM. Marjan yang ditemui seusai menghadiri Musyawarah Antar Desa (MAD) tutup buku 2012 di aula kantor camat Bayan, 23/1/13.
Kecamatan Bayan awalnya sudah menjadi calon ancar-anar kelompok SPP bermasalah. Dan bila menjadi kecamatan bermasalah, maka akan berdampak tidak boleh lagi masyarakat mengakses dana SPP dan semua pendamping tidak akan lagi dipekerjakan di kecamatan Bayan. “Kriteria kecamatan bermasalah itu bila dana SPP diselewengkan oleh satu orang diatas Rp. 30 juta. Dan di kecamatan Bayan itu sendiri ada menyelewengkan dana hingga Rp. 90 juta lebih, dan ini sudah mampu ditangani”, kata HM Marjan yang mengaku baru 4 bulan bertugas sebagai Faskeu di KLU.
Selain itu, lanjut Faskeu, dana mengendap (Idle Money) tidak lebih dari 10 % terhadap nilai asset produktif selama tiga bulan berturut-turut. Untuk meningkatkan kinerja SPP, Faskeu bersama pelaku ditingkat kecamatan dan desa mengambil beberapa pola perubahan perguliran diantaranya: Membentuk Tim Pendanaan yang anggotanya 5-7 orang; Vrefikasi proposal setiap saat, tidak dilakukan 1 kali 2 bulan; Disarankan kepada kelompok yang akan lunas antara 2-1 bulan untuk memasukkan proposal ke UPK; Plapon kredit ditingkatkan maksimal. sampai Rp. 5 Juta/orang dan harus selektif; menyiapkan pasar / kelompok melalui bentuk kelompok baru, organisir kelompok-kelompok yang sudah ada di masyarakat seperti PKK, Arisan, posyandu, banjar dan lain-lain serta; Skim kredit dan pola angsuran disesuaikan dengan siklus usaha.
Berkaitan dengan pola penanganan masalah, menurut HM Marjan Nur, pertama-tama menumbuhkan rasa keprihatinan; Membangun koordinasi dengan pemerintah Desa, Kec. Agar dapat difasilitasi untuk meneyelesaikan masalah yang ada; Memasukkan ke matrix masalah bilamana mendapatkan imformasi /laporan tentang penyelewengan baik untuk SPP maupun fisik; Membagi dan memberikan tugas kepada person UPK, PK untuk menemui langsung pelaku yang menyelewengkan dana; Mendatangi langsung secara bersama-sama ( UPK,PK,TPK dan pelaku-pelaku lainnya ) kepada yang bersangkutan; dan menerima berapa saja dana yang dikembalikan dengan tidak mengabaikan SURAT PERJANJIAN Untuk sisa yang berikutnya.
Dengan pola penanganan masalah ini, banyak dana SPP yang bisa diselamatkan. Berikut prosentase pengembalian SPP di masing-masing kecamatan di KLU, Januari – Desember 2012: yaitu Kecamatan Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan dan Kecamatan Bayan. (ari)
Lepasnya kecamatan Bayan dari kelompok SPP bermasalah ini terlihat dari kemampuan para pelaku mengamankan dana yang diselewengkan oleh beberapa oknum ketua kelompok SPP bermasalah yang ditemukan tim audit BPKP berjumlah Rp. 224.686.000,-. “Dalam waktu tiga bulan para pelaku PNPM mampu menurunkan angka penyelewengan ini hingga bersisa sekitar Rp. 50 juta lebih, dan ini merupakn sebuah prestasi yang luar biasa, sehingga tingkat pengembalian SPP per - Desember 2012 mencapai 93,16 persen atau lebih tinggi dari target provinsi yaitu 93 persen”, kata HM. Marjan yang ditemui seusai menghadiri Musyawarah Antar Desa (MAD) tutup buku 2012 di aula kantor camat Bayan, 23/1/13.
Kecamatan Bayan awalnya sudah menjadi calon ancar-anar kelompok SPP bermasalah. Dan bila menjadi kecamatan bermasalah, maka akan berdampak tidak boleh lagi masyarakat mengakses dana SPP dan semua pendamping tidak akan lagi dipekerjakan di kecamatan Bayan. “Kriteria kecamatan bermasalah itu bila dana SPP diselewengkan oleh satu orang diatas Rp. 30 juta. Dan di kecamatan Bayan itu sendiri ada menyelewengkan dana hingga Rp. 90 juta lebih, dan ini sudah mampu ditangani”, kata HM Marjan yang mengaku baru 4 bulan bertugas sebagai Faskeu di KLU.
Selain itu, lanjut Faskeu, dana mengendap (Idle Money) tidak lebih dari 10 % terhadap nilai asset produktif selama tiga bulan berturut-turut. Untuk meningkatkan kinerja SPP, Faskeu bersama pelaku ditingkat kecamatan dan desa mengambil beberapa pola perubahan perguliran diantaranya: Membentuk Tim Pendanaan yang anggotanya 5-7 orang; Vrefikasi proposal setiap saat, tidak dilakukan 1 kali 2 bulan; Disarankan kepada kelompok yang akan lunas antara 2-1 bulan untuk memasukkan proposal ke UPK; Plapon kredit ditingkatkan maksimal. sampai Rp. 5 Juta/orang dan harus selektif; menyiapkan pasar / kelompok melalui bentuk kelompok baru, organisir kelompok-kelompok yang sudah ada di masyarakat seperti PKK, Arisan, posyandu, banjar dan lain-lain serta; Skim kredit dan pola angsuran disesuaikan dengan siklus usaha.
Berkaitan dengan pola penanganan masalah, menurut HM Marjan Nur, pertama-tama menumbuhkan rasa keprihatinan; Membangun koordinasi dengan pemerintah Desa, Kec. Agar dapat difasilitasi untuk meneyelesaikan masalah yang ada; Memasukkan ke matrix masalah bilamana mendapatkan imformasi /laporan tentang penyelewengan baik untuk SPP maupun fisik; Membagi dan memberikan tugas kepada person UPK, PK untuk menemui langsung pelaku yang menyelewengkan dana; Mendatangi langsung secara bersama-sama ( UPK,PK,TPK dan pelaku-pelaku lainnya ) kepada yang bersangkutan; dan menerima berapa saja dana yang dikembalikan dengan tidak mengabaikan SURAT PERJANJIAN Untuk sisa yang berikutnya.
Dengan pola penanganan masalah ini, banyak dana SPP yang bisa diselamatkan. Berikut prosentase pengembalian SPP di masing-masing kecamatan di KLU, Januari – Desember 2012: yaitu Kecamatan Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan dan Kecamatan Bayan. (ari)
TPK PNPM Kayangan Tinjau Lokasi Renja 2013
Kayangan,(RBM),-- Pada
tahun 2013 ini Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM-MPd) kembali memprogramkan berbagai rencana pembangunan
strategis di Desa Kayangan.Pasalnya, Ketua TPK PNPM Desa Kayangan,
Jumaidi Abdurahim, Kamis (31/01/2013) meninjau lokasi rencana kerjanya
di jalan yang baru dibuka jurusan Dusun Lengkukun Desa Kayangan – Banten
Damai Desa Dangiang sepanjang 400 meter.
Dikatakan,
rencana pembangunan yang anggaran biayanya ditentukan pada MAD 3
tanggal 7 Februari 2013 mendatang terdiri dari pembuatan talud,
pembangunan drainase dan pembangunan gorong-gorong. Hal ini dilakukan
karena memang jalan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kedua wilayah
tersebut sebagai jalan alternative ekonomi pedesaan.
Peninjauan rencana pembangunan talud,
drainase dan gorong-gorong yang letaknya sekitar 200 m kearah tenggara
Dusun Lengkukun Desa Kayangan itu, dilakukan Jumaidi, karena akses jalan
ini sangat penting bagi lancarnya peredaran perekonomian masyarakat
perdesaan. ”Mudah-mudahan dalam kegiatan Musrenbangdes yang sudah
dimulai sejak tanggal 31/01/2013 itu,maka usulan-usulan dari bawah
dapat di kanalisasikan,”jelas Ketua UPK Kayangan Edy Kartono,SE.
Selanjutnya Edy Kartono menyatakan bahwa
program pentaludan,drainase dan gorong-gorong di wilayah Lengkukun Desa
Kayangan yang menghubungkan ke Desa Dangiang itu di utamakan, karena
memang itu berdasarkan usulam masyarakat, yang pada tahun 2013 ini di
prioritaskan pembangunannya.
Dulu katanya, Pada awal penentuan lokasi ini rencana kerja PNPM di wilayah ini, penentuannya sangat a lot.Sebab menurut Faskab Lombok Utara Baiq Rita Ariyanti,SP bahwa program pentaludan, drainase dan pembuatan gorong-gorong itu tidak boleh terpencar di banyak tempat,tapi harus terfokus di satu wilayah.Itulah sebabnya di Dusun Lengkukun Desa Kayangan ini ditetapkan dan di prioritaskan oleh masyarakat untuk rencana program kerja PNPM di tahun 2013 ini.Sedangkan pendanaannya serta besaran volume pengerjaannya akan di tentukan kemudian pada MAD 3 tanggal 7 Februari 2013 mendatang.
Dulu katanya, Pada awal penentuan lokasi ini rencana kerja PNPM di wilayah ini, penentuannya sangat a lot.Sebab menurut Faskab Lombok Utara Baiq Rita Ariyanti,SP bahwa program pentaludan, drainase dan pembuatan gorong-gorong itu tidak boleh terpencar di banyak tempat,tapi harus terfokus di satu wilayah.Itulah sebabnya di Dusun Lengkukun Desa Kayangan ini ditetapkan dan di prioritaskan oleh masyarakat untuk rencana program kerja PNPM di tahun 2013 ini.Sedangkan pendanaannya serta besaran volume pengerjaannya akan di tentukan kemudian pada MAD 3 tanggal 7 Februari 2013 mendatang.
Jalan ini memang menjadi sebuah
kebutuhan dari para petani dan penggarap perkebunan di sekitarnya,
sehingga ini bermanfaat menjadi alternative jalan ekonomi perdesaan.
Selain itu, jalan tersebut juga akan bermanfaat untuk mempermudah akses
menuju Desa Dangiang Kecamatan Kayangan KLU.(Eko)
Rabu, 23 Januari 2013
MAD Tutup Buku Sebagai Bentuk Bertanggungjawaban
Bayan, RBMKLU - Musyawarah Antar Desa (MAD) tutup buku tahun 2012 yang digelar Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban setgelah mengemban amanah selama setahun berjalan.
Hal tersebut dikemukakan camat Bayan, Pahri, S.Pd pada acara MAD tutup buku UPK PNPM Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yang berlangsung 23/1/13 di aula kantor camat setempat. Dari MAD tutup buku ini, kata camat Bayan, kita akan mengetahui perjalanan UPK yang mengelola dana kelompok Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP), apakah berjalan mulus atau banyak hambatan yang terjadi.
Hal ini perlu dipertanggngjawabkan, baik secara materi maupun secara administrasi, karena Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) itu merupakan program pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.
Data statistik menunjukkan, bahwa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang dimekarkan dari kabupaten induk Lombok Barat, angka kemiskinannya masih tinggi yaitu 43,14 persen, sehingga banyak program digelontorkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi, termasuk PNPM Mandiri Peredesaan.
PNPM Mandiri Peredesaan, menurut camat Bayan, dikelola dengan istilah, dari – oleh – untuk masyarakat, namun jangan sampai istilah itu disalahgunakan oleh pelaku, karena para pelaku baik ditingkat kabupaten, kecamatan ataupun desa mengemban amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Terkait temuan BPKP tentang adanya kelompok SPP bermasalah, menurut camat Bayan, sekarang ini sudah mampu diatasi, bahkan dalam tiga bulan terakhir mampu ditarik hingga hampir 80 persen.
“Untuk mengtasi kelompok SPP bermasalah, pihak kecamatan sudah memanggil kelompok tersebut, dan ternyata penyelewengan itu terjadi bukan dianggota, tapi di ketua kelompoknya, dan mereka (penyeleweng dana SPP) memiliki iktikad baik untuk melunasinya, sehingga saat ini kecamatan Bayan lepas dari kelompok SPP bermasalah”, jelas Pahri didepan puluhan peserta MAD tutup buku yang hadir.
Sementara ketua UPK Kecamatan Bayan, R. Kertawadi, SH memamparkan perkembangan dana SPP. Dari modal sekitar RP. 2,3 miliarlebih kini sudah berkembang menjadi Rp. 5,2 miliar yang beredar di 188 kelompok atau 1635 anggota.
Hal tersebut dikemukakan camat Bayan, Pahri, S.Pd pada acara MAD tutup buku UPK PNPM Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yang berlangsung 23/1/13 di aula kantor camat setempat. Dari MAD tutup buku ini, kata camat Bayan, kita akan mengetahui perjalanan UPK yang mengelola dana kelompok Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP), apakah berjalan mulus atau banyak hambatan yang terjadi.
Hal ini perlu dipertanggngjawabkan, baik secara materi maupun secara administrasi, karena Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) itu merupakan program pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.
Data statistik menunjukkan, bahwa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang dimekarkan dari kabupaten induk Lombok Barat, angka kemiskinannya masih tinggi yaitu 43,14 persen, sehingga banyak program digelontorkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi, termasuk PNPM Mandiri Peredesaan.
PNPM Mandiri Peredesaan, menurut camat Bayan, dikelola dengan istilah, dari – oleh – untuk masyarakat, namun jangan sampai istilah itu disalahgunakan oleh pelaku, karena para pelaku baik ditingkat kabupaten, kecamatan ataupun desa mengemban amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Terkait temuan BPKP tentang adanya kelompok SPP bermasalah, menurut camat Bayan, sekarang ini sudah mampu diatasi, bahkan dalam tiga bulan terakhir mampu ditarik hingga hampir 80 persen.
“Untuk mengtasi kelompok SPP bermasalah, pihak kecamatan sudah memanggil kelompok tersebut, dan ternyata penyelewengan itu terjadi bukan dianggota, tapi di ketua kelompoknya, dan mereka (penyeleweng dana SPP) memiliki iktikad baik untuk melunasinya, sehingga saat ini kecamatan Bayan lepas dari kelompok SPP bermasalah”, jelas Pahri didepan puluhan peserta MAD tutup buku yang hadir.
Sementara ketua UPK Kecamatan Bayan, R. Kertawadi, SH memamparkan perkembangan dana SPP. Dari modal sekitar RP. 2,3 miliarlebih kini sudah berkembang menjadi Rp. 5,2 miliar yang beredar di 188 kelompok atau 1635 anggota.
TPU Dilatih Membuat Proposal
Bayan, RBM KLU - Sebanyak 45 Tim Penulis Usulan (TPU) se kecamatan Bayan, 22/1/13 mengikuti pelatihan membuat proposal yang berlangsung di aula kantor camat Bayan.
Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK) PNPM Kecamatan Bayan, Nurbakti, S.Ag, mengatakan, dalam proposal ada tiga hal pokok yang harus ada yaitu pengantar, gambar dan lampiran-lampiran.
“Khusus proposal untuk pembangunan fisik harus jelas lokasi dan tanah tempat bangunan”, kata Nurbakti.
Sementara fasilitator PNPM Kecamatan Bayan, Asrin Tombili, S.Sos mengatakan, TPU yang mengikuti pelatihan dari masing-masing desa 5 orang yang terdiri dari 3 orang Tm Penulis Usulan dan 2 orang pendamping.
Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK) PNPM Kecamatan Bayan, Nurbakti, S.Ag, mengatakan, dalam proposal ada tiga hal pokok yang harus ada yaitu pengantar, gambar dan lampiran-lampiran.
“Khusus proposal untuk pembangunan fisik harus jelas lokasi dan tanah tempat bangunan”, kata Nurbakti.
Sementara fasilitator PNPM Kecamatan Bayan, Asrin Tombili, S.Sos mengatakan, TPU yang mengikuti pelatihan dari masing-masing desa 5 orang yang terdiri dari 3 orang Tm Penulis Usulan dan 2 orang pendamping.
Selasa, 22 Januari 2013
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Lombok Utara - Seperti diketahui, bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih bertengger di urutan pertama bila dibandingkangkan dengan kabupaten lain di provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu mencapai 43,17 persen.
Kemiskinan, merupakan sebuah fenomena yang komplek dan perlu diatasi secara bersama-sama. Melihat fenomena kemiskinan ini, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) KLU, terus melakukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, yang pada tahun 2013 ini , akan melakukan pemberdayaan masyarakat, khususunya bagi kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
Pemberdayaan dimaksud tidak hanya sekedar mencakup upaya meningkatkan pendapatan . masyarakat, tetapi harus pula dapat menjawab faktor persoalan dan berikut pemecahan munculnya fenomena kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan.
Pada umumnya masyarakat kecil di pedesaan yang melakukan kegiatan usaha produktif selalu berkeinginan meningkatkan usahanya, namun keinginan tersebut sering kali terhambat oleh keterbatasan modal dan manajemen. Sehingga penyaluran dana Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) yang diberikan oleh lembaga keuangan yang dikelola Unit Pengelola Keuangan (UPK PNPM) diharapkan dapat mengatasi kesulitan tersebut.
Fasilitator Teknik Kabupaten (Fastekab) PNPM Lombok Utara, Mawardi, ST, ketika ditemui 22/1/13 di aula kantor camat Bayan mengaku, bila kita lihat kondisi sekarang ini, ada skema yang akan diterapkan terutama untuk kelompok SPP. PNPM tidak hanya memberikan bantuan modal dalam arti meminjam dana melalui PNPM, kemudian mereka kembalikan, namun perlu dilihat, apakah dengan pemberian modal itu pendapatannya berbanding lurus atau malah sebaliknya. “Memang disatu sisi yang diberikan modal itu adalah orang-orang yang berusaha, tapi disisi lain, kelompok ini perlu dibina dan pendampingan sehingga apa yang diusahakan dapat berhasil”, katanya.
Dikatakan, tahun 2013, ada 30 desa dari 33 desa yang ada di KLU mengusulkan pelatihan peningkatan usaha ekonomi produktif. Dan dasar kriteria usulan pelatihan tersebut sebenarnya sudah ada, seperti potensi yang mau dikembangkan, kemudian ada pangsa pasar, penggunaan teknologi tepat guna serta ada nilai tambah. Dan itulah yang menjadi kriteria pelatihan, bukan habis pelatihan selesai. Bila dihitung dimasing-masing desa ada 50 orang yang dilatih, maka akan muncul 1500 wirausaha baru di 30 desa di KLU.
Dalam pelatihan itu, lanjut Mawardi, kita akan berusaha membangkitkan semangat dan jiwa wirausaha mereka, kemudian kerampilannya, termasuk teknis pemasaran dan cara berusaha. Selain itu kelompok yang dilatih akan didampingi antar 6 bulan sampai 1 tahun yang dibayar program. “Jika 1500 yang dilatih itu kita ambil 20 persen yang berhasil, maka ada sekitar 300 wirausaha baru yang dapat berkontribusi untuk pengembangan usaha di KLU”,jelas Mawardi.
Ditanya materi pelatihan yang akan diberikan, menurut Mawardi sebenarnya ada lima yang pada dasarnya pelatihan itu diarahkan ke kelompok usaha bersama dengan materi pelatihan yang pertama terkait dengan kelembagaan atau dinamika kelompok, kedua memberi motivasi kewirausahaan dan dilanjutkan dengan pelatihan keterampilan teknis, marketing, dan pendampingan kelompok.
Pelatihan kelompok ini dilakukan karena mengingat tidak semua hal bisa dilakukan oleh kelompok itu sendiri, bisa saja diantara mereka hanya memberikan suplay bahan baku, kemudian yang berkeja dalam proses produksi dan ada yang bertugas sebagai marketing atau pemesaran hasilnya. “Jadi bukan dari hulu ke hilir dikerjakan oleh perorangan, tapi ada bagian-bagian tertentu dalam kelompok sehingga bisa menghasilkan sebuah prodak usaha bersama”, ungkap Mawardi.
Dikatakan, pelatihan peningkatan kapasitas kelompok UEP ini dilakukan secara bertahap. Selain itu pengelola PNPM baik ditingkat kabupaten ataupun ditingkat kecamatan dan desa dalam pelatihan ini akan berorientasi pasar, karena sebagus apapun pelatihan UEP itu, bila tidak ada pangsa pasarnya itu tidak memiliki arti, sehingga perlu dilakukan analisa pasar yang akan dilakukan pada saat mendesain pelatihan peningkatan UEP.
Sebagai pelatih, sambung Mawardi, adalah para praktisi yang terjun dalam pengembangan usaha, sehingga bisa menjadi bapak angkat. “Contoh yang spesifik seperti ada kelompok penjahit di Kayangan dan Bayan, para penjahit ini bukan saja dilatih hanya menjahit baju atau celana, kalau seperti itu pasarnya paling-paling satu bulan hanya satu pakaian yang laku dijual, akan tetapi arah pelatihan itu bukan saja menjahit, tapi juga bordir. Kita bisa saja membeli jilbab polos, kemudian dibordir, dan ini pemasarannya lebih luas karena bisa didrop di toko-toko”, kata Mawardi memberi contoh. (ari)
Kemiskinan, merupakan sebuah fenomena yang komplek dan perlu diatasi secara bersama-sama. Melihat fenomena kemiskinan ini, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) KLU, terus melakukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, yang pada tahun 2013 ini , akan melakukan pemberdayaan masyarakat, khususunya bagi kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
Pemberdayaan dimaksud tidak hanya sekedar mencakup upaya meningkatkan pendapatan . masyarakat, tetapi harus pula dapat menjawab faktor persoalan dan berikut pemecahan munculnya fenomena kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan.
Pada umumnya masyarakat kecil di pedesaan yang melakukan kegiatan usaha produktif selalu berkeinginan meningkatkan usahanya, namun keinginan tersebut sering kali terhambat oleh keterbatasan modal dan manajemen. Sehingga penyaluran dana Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) yang diberikan oleh lembaga keuangan yang dikelola Unit Pengelola Keuangan (UPK PNPM) diharapkan dapat mengatasi kesulitan tersebut.
Fasilitator Teknik Kabupaten (Fastekab) PNPM Lombok Utara, Mawardi, ST, ketika ditemui 22/1/13 di aula kantor camat Bayan mengaku, bila kita lihat kondisi sekarang ini, ada skema yang akan diterapkan terutama untuk kelompok SPP. PNPM tidak hanya memberikan bantuan modal dalam arti meminjam dana melalui PNPM, kemudian mereka kembalikan, namun perlu dilihat, apakah dengan pemberian modal itu pendapatannya berbanding lurus atau malah sebaliknya. “Memang disatu sisi yang diberikan modal itu adalah orang-orang yang berusaha, tapi disisi lain, kelompok ini perlu dibina dan pendampingan sehingga apa yang diusahakan dapat berhasil”, katanya.
Dikatakan, tahun 2013, ada 30 desa dari 33 desa yang ada di KLU mengusulkan pelatihan peningkatan usaha ekonomi produktif. Dan dasar kriteria usulan pelatihan tersebut sebenarnya sudah ada, seperti potensi yang mau dikembangkan, kemudian ada pangsa pasar, penggunaan teknologi tepat guna serta ada nilai tambah. Dan itulah yang menjadi kriteria pelatihan, bukan habis pelatihan selesai. Bila dihitung dimasing-masing desa ada 50 orang yang dilatih, maka akan muncul 1500 wirausaha baru di 30 desa di KLU.
Dalam pelatihan itu, lanjut Mawardi, kita akan berusaha membangkitkan semangat dan jiwa wirausaha mereka, kemudian kerampilannya, termasuk teknis pemasaran dan cara berusaha. Selain itu kelompok yang dilatih akan didampingi antar 6 bulan sampai 1 tahun yang dibayar program. “Jika 1500 yang dilatih itu kita ambil 20 persen yang berhasil, maka ada sekitar 300 wirausaha baru yang dapat berkontribusi untuk pengembangan usaha di KLU”,jelas Mawardi.
Ditanya materi pelatihan yang akan diberikan, menurut Mawardi sebenarnya ada lima yang pada dasarnya pelatihan itu diarahkan ke kelompok usaha bersama dengan materi pelatihan yang pertama terkait dengan kelembagaan atau dinamika kelompok, kedua memberi motivasi kewirausahaan dan dilanjutkan dengan pelatihan keterampilan teknis, marketing, dan pendampingan kelompok.
Pelatihan kelompok ini dilakukan karena mengingat tidak semua hal bisa dilakukan oleh kelompok itu sendiri, bisa saja diantara mereka hanya memberikan suplay bahan baku, kemudian yang berkeja dalam proses produksi dan ada yang bertugas sebagai marketing atau pemesaran hasilnya. “Jadi bukan dari hulu ke hilir dikerjakan oleh perorangan, tapi ada bagian-bagian tertentu dalam kelompok sehingga bisa menghasilkan sebuah prodak usaha bersama”, ungkap Mawardi.
Dikatakan, pelatihan peningkatan kapasitas kelompok UEP ini dilakukan secara bertahap. Selain itu pengelola PNPM baik ditingkat kabupaten ataupun ditingkat kecamatan dan desa dalam pelatihan ini akan berorientasi pasar, karena sebagus apapun pelatihan UEP itu, bila tidak ada pangsa pasarnya itu tidak memiliki arti, sehingga perlu dilakukan analisa pasar yang akan dilakukan pada saat mendesain pelatihan peningkatan UEP.
Sebagai pelatih, sambung Mawardi, adalah para praktisi yang terjun dalam pengembangan usaha, sehingga bisa menjadi bapak angkat. “Contoh yang spesifik seperti ada kelompok penjahit di Kayangan dan Bayan, para penjahit ini bukan saja dilatih hanya menjahit baju atau celana, kalau seperti itu pasarnya paling-paling satu bulan hanya satu pakaian yang laku dijual, akan tetapi arah pelatihan itu bukan saja menjahit, tapi juga bordir. Kita bisa saja membeli jilbab polos, kemudian dibordir, dan ini pemasarannya lebih luas karena bisa didrop di toko-toko”, kata Mawardi memberi contoh. (ari)
Minggu, 20 Januari 2013
Koordinasi dan Komunikasi Jimat Ampuh Mengatasi Kelompok SPP Bermasalah
Bayan, suarakomunitas.net - Membangun koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak untuk mengatasi berbagai persoalan, terutama yang terkait dengan kelompok Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) sangat diperlukan, dan dapat dikatakan sebagai jimat ampuh untuk mengatasi kelompok-kelompok SPP bermasalah ditingkat desa.
Hal inilah yang dilakukan oleh para pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Bayan ketika terjadi beberapa kelompok SPP bermasalah. Karena menurut hasil audit dari BPKP tahun 2010 tercatat ada beberapa kelompok SPP bermasalah yang berada di tiga desa, yaitu desa Bayan, Karang Bajo dan desa Sukadana. Akibatnya, tim PNPM-MPd dari provinsi NTB memberikan warning kepada para pelaku PNPM kabupaten dan kecamatan, yang bila tidak mampu menyelesaiakannya, Kecamatan Bayan akan masuk katagori SPP bermasalah, dan program Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) tidak akan diberikan.
“Temuan BPKP tahun 2010, kelompok bermasalah ditemukan ditiga desa dengan nilai sekitar Rp. 224 juta, sehingga ada warning dari tingkat provinsi, bila tidak mampu diselesaikan kelompok SPP bermasalah ini, kita tidak akan lagi mendapat program BLM dari PNPM. Dan tentu hal ini bukan saja berimbas terhadap kecamatan Bayan, tapi juga sampai ditingkat Kabupaten Lombok Utara (KLU)”, kata ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Bayan, Rizal Bapadal, A.MPd.
Untuk mengatasi hal tersebut, menurut Rizal Bapadal, pada bulan November 2012, pihak BKAD kerjasama dengan semua unsur, seperti membentuk tim penyehat. Tim penyehat ini pada awalnya diberikan tugas membangun koordinasi dan komunikasi dengan para pelaku PNPM ditingkat kecamatan dan desa, termasuk dengan pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, BPD, TPMD dan lembaga lainnya. Sementara tim dari BKAD yang terdiri dari ketua, Rizal Bapadal, sekertaris, M. Katur serta bendahara, Ritanom membagi wilayah untuk mendatangi kelompok SPP bermasalah secara kekeluargaan dengan tim penyehat ditingkat desa.
“Setelah kita turun ke lapangan mendatangi kelompok SPP bermasalah, ternyata ada sebagian kelompok kita temukan setorannya lancar bahkan lunas, tapi setoran anggotanya itu digunakan oleh ketua kelompoknya untuk kepentingan pribadi. Jadi tunggakan itu bukan pada anggota kelompok, tapi setoran itu disalahgunakan oleh ketua kelompok SPP itu sendiri”, jelas Rizal Bapadal yang juga duduk sebagai sekertaris Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Lombok Utara ini.
Anehnya, sambung Rizal, yang menyalahgunakan setoran anggota kelompoknya itu adalah termasuk katagori orang-orang yang dapat dikatakan mengerti tentang program. Karena di kelompok SPP bermasalah ini, ada yang menjadi istri guru, istri Kadus, bahkan ada mantan istri Kades, yang seharusnya mereka ini dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat.
Dari hasil evaluasi tim penyehat kelompok SPP bermasalah, 4 Desember 2012 lalu, tunggakan yang masuk katagori kolek V , dari Rp. 224 juta mampu menurun menadi Rp. 58 juta. Namun sisa tunggakan itu dinilai masih tinggi, sehingga pihak BKAD melakukan koordinasi dengan Camat Bayan, Pahri, S.Pd. Dari hasil koordinasi dan komunikasi tersebut, camat Bayan mengundang orang-orang yang dinilai menyalahgunakan dana SPP pada tanggal 4 desember 2012.
Selain itu Faskab PNPM KLU juga langsung turun ke lapangan untuk melakukan previkasi dan pembinaan terhadap kelompok bermasalah, dan kelompok dan ketua yang menyalahgunakan setoran anggotanya berkomitmen untuk mengembalikan uang tersebut. Dengan adanya kolaborasi untuk mengatasi SPP bermasalah ini, sehingga tunggakan itu bersisa sekitar Rp. 24 juta.
Dikatakan, dari hasil pertemuan yang dilakukan dengan camat Bayan, yang dihadiri kepala desa, BPD serta para pelaku PNPM dan oknum yang dinilai menggunakan dana SPP untuk kepentingan pribadinya berlangsung secara kekeluargaan. Diantara ketua kelompok SPP tersebut ada yang mengaku khilaf telah melakukan penyelewengan dana, tapi ada juga yang beralasan kalau dana SPP itu masih di anggota kelompoknya. “Namun yang jelas komitmen mereka untuk mengembalikan dana tersebut yang patut kita banggakan, karena diantara 14 orang bermasalah tersebut sudah ada yang melunasi setorannya. Ternyata koordinasi dan komunikasi dengan pemerintahan desa itu cukup bermamfaat”, terang Rizal.
Ketika ditanya bagaimana respon orang-orang bermasalah ini ketika bertandang kerumahnya? Menjawab pertanyaan tersebut, Rizal mengaku, respon mereka cukup baik, karena tim penyehat ini datang dengan tujuan silaturrahmi sekaligus melakukan pembinaan dan menanyakan penyebab terjadinya keterlambatan pelunasan tunggakannya. Dan penyebab utama keterlambatan pelunasan dana SPP, rata-rata berlasan karena paktor ekonomi.
Sementara ketua UPK Kecamatan Bayan, R. Kertawadi, SH ketika ditemui di ruang kerjanya mengaku masih adanya oknum yang menyalahgunakan setoran anggota kelompoknya yang saat ini telah dapat diatasi oleh tim penyehat yang terdiri dari BKAD, tim previkasi, UPK dan BP-UPK yang berkejasama dengan pemerintahan desa. “Alhamdulillah sudah ada yang lunas. Sementara yang belum lunas tetap berkomitmen untuk menyetornya. Insya Allah bulan ini kita akan usahakan sudah bias tuntas”, katanya.
Atas keberhasilan para pelaku PNPM-MPD kecamatan Bayan menyelesaikan kelompok SPP bermasalah ini, besar kemungkinan akan dijadikan sebagai pailot proyek. “Saya dengar kabar, tim provinsi NTB akan datang ke UPK kecamatan Bayan, karena dinilai berhasil mengatasi kelompok SPP bermasalah”, pungkas Rizal Bapadal.(ari)
Hal inilah yang dilakukan oleh para pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Bayan ketika terjadi beberapa kelompok SPP bermasalah. Karena menurut hasil audit dari BPKP tahun 2010 tercatat ada beberapa kelompok SPP bermasalah yang berada di tiga desa, yaitu desa Bayan, Karang Bajo dan desa Sukadana. Akibatnya, tim PNPM-MPd dari provinsi NTB memberikan warning kepada para pelaku PNPM kabupaten dan kecamatan, yang bila tidak mampu menyelesaiakannya, Kecamatan Bayan akan masuk katagori SPP bermasalah, dan program Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) tidak akan diberikan.
“Temuan BPKP tahun 2010, kelompok bermasalah ditemukan ditiga desa dengan nilai sekitar Rp. 224 juta, sehingga ada warning dari tingkat provinsi, bila tidak mampu diselesaikan kelompok SPP bermasalah ini, kita tidak akan lagi mendapat program BLM dari PNPM. Dan tentu hal ini bukan saja berimbas terhadap kecamatan Bayan, tapi juga sampai ditingkat Kabupaten Lombok Utara (KLU)”, kata ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Bayan, Rizal Bapadal, A.MPd.
Untuk mengatasi hal tersebut, menurut Rizal Bapadal, pada bulan November 2012, pihak BKAD kerjasama dengan semua unsur, seperti membentuk tim penyehat. Tim penyehat ini pada awalnya diberikan tugas membangun koordinasi dan komunikasi dengan para pelaku PNPM ditingkat kecamatan dan desa, termasuk dengan pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, BPD, TPMD dan lembaga lainnya. Sementara tim dari BKAD yang terdiri dari ketua, Rizal Bapadal, sekertaris, M. Katur serta bendahara, Ritanom membagi wilayah untuk mendatangi kelompok SPP bermasalah secara kekeluargaan dengan tim penyehat ditingkat desa.
“Setelah kita turun ke lapangan mendatangi kelompok SPP bermasalah, ternyata ada sebagian kelompok kita temukan setorannya lancar bahkan lunas, tapi setoran anggotanya itu digunakan oleh ketua kelompoknya untuk kepentingan pribadi. Jadi tunggakan itu bukan pada anggota kelompok, tapi setoran itu disalahgunakan oleh ketua kelompok SPP itu sendiri”, jelas Rizal Bapadal yang juga duduk sebagai sekertaris Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Lombok Utara ini.
Anehnya, sambung Rizal, yang menyalahgunakan setoran anggota kelompoknya itu adalah termasuk katagori orang-orang yang dapat dikatakan mengerti tentang program. Karena di kelompok SPP bermasalah ini, ada yang menjadi istri guru, istri Kadus, bahkan ada mantan istri Kades, yang seharusnya mereka ini dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat.
Dari hasil evaluasi tim penyehat kelompok SPP bermasalah, 4 Desember 2012 lalu, tunggakan yang masuk katagori kolek V , dari Rp. 224 juta mampu menurun menadi Rp. 58 juta. Namun sisa tunggakan itu dinilai masih tinggi, sehingga pihak BKAD melakukan koordinasi dengan Camat Bayan, Pahri, S.Pd. Dari hasil koordinasi dan komunikasi tersebut, camat Bayan mengundang orang-orang yang dinilai menyalahgunakan dana SPP pada tanggal 4 desember 2012.
Selain itu Faskab PNPM KLU juga langsung turun ke lapangan untuk melakukan previkasi dan pembinaan terhadap kelompok bermasalah, dan kelompok dan ketua yang menyalahgunakan setoran anggotanya berkomitmen untuk mengembalikan uang tersebut. Dengan adanya kolaborasi untuk mengatasi SPP bermasalah ini, sehingga tunggakan itu bersisa sekitar Rp. 24 juta.
Dikatakan, dari hasil pertemuan yang dilakukan dengan camat Bayan, yang dihadiri kepala desa, BPD serta para pelaku PNPM dan oknum yang dinilai menggunakan dana SPP untuk kepentingan pribadinya berlangsung secara kekeluargaan. Diantara ketua kelompok SPP tersebut ada yang mengaku khilaf telah melakukan penyelewengan dana, tapi ada juga yang beralasan kalau dana SPP itu masih di anggota kelompoknya. “Namun yang jelas komitmen mereka untuk mengembalikan dana tersebut yang patut kita banggakan, karena diantara 14 orang bermasalah tersebut sudah ada yang melunasi setorannya. Ternyata koordinasi dan komunikasi dengan pemerintahan desa itu cukup bermamfaat”, terang Rizal.
Ketika ditanya bagaimana respon orang-orang bermasalah ini ketika bertandang kerumahnya? Menjawab pertanyaan tersebut, Rizal mengaku, respon mereka cukup baik, karena tim penyehat ini datang dengan tujuan silaturrahmi sekaligus melakukan pembinaan dan menanyakan penyebab terjadinya keterlambatan pelunasan tunggakannya. Dan penyebab utama keterlambatan pelunasan dana SPP, rata-rata berlasan karena paktor ekonomi.
Sementara ketua UPK Kecamatan Bayan, R. Kertawadi, SH ketika ditemui di ruang kerjanya mengaku masih adanya oknum yang menyalahgunakan setoran anggota kelompoknya yang saat ini telah dapat diatasi oleh tim penyehat yang terdiri dari BKAD, tim previkasi, UPK dan BP-UPK yang berkejasama dengan pemerintahan desa. “Alhamdulillah sudah ada yang lunas. Sementara yang belum lunas tetap berkomitmen untuk menyetornya. Insya Allah bulan ini kita akan usahakan sudah bias tuntas”, katanya.
Atas keberhasilan para pelaku PNPM-MPD kecamatan Bayan menyelesaikan kelompok SPP bermasalah ini, besar kemungkinan akan dijadikan sebagai pailot proyek. “Saya dengar kabar, tim provinsi NTB akan datang ke UPK kecamatan Bayan, karena dinilai berhasil mengatasi kelompok SPP bermasalah”, pungkas Rizal Bapadal.(ari)
Sabtu, 19 Januari 2013
Bupati KLU Menilai, Rabat Jalan PNPM Santong
Kayangan, RBMKLU - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Desa Santong Kecamatan Kayangan KLU, dinilai sangat berdampak positif karena telah berhasil melaksanakan program yang telah di tetapkan.
Kehadiran PNPM MPd di seluruh pelosok tanah air Indonesia selama ini sangat dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat. Banyak keberhasilan-keberhasilan yang ditorehkannya dalam perannya mensejahterakan kehidupan masyarakat,terutama di Perdesaan. Sehingga keberadaannya ini diharapkan dapat berlanjut secara terus menerus.
Melalui berbagai kegiatan PNPM-MPd di Desa Santong telah memberikan dampak terhadap keberhasilan dan kemajuan daerah. Pasalnya, program PNPM-MPd tahun 2012 khususnya Desa Santong telah berhasil mengembangkan program pengerasan jalan (rabat) menuju Dusun tradisional Santong Asli sepanjang 1,250 m dengan total anggaran 294.281.000,
Bupati KLU H.Djohan Sjamsu,SH dalam kunjungan kerjanya,Selasa (15/01/2013) untuk melihat langsung hasil-hasil pembangunan di wilayah tersebut menilai cukup berhasil.Ini merupakan suatu hasil yang sangat baik karena bisa dikerjakan dengan maksimal. “Saya ucapkan terima kasih kepada pihak PNPM dan seluruh masyarakat yang terlibat didalamnya yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga hasil pembangunan rabat jalan menuju ke Dusun Tradisional Santong Asli ini kondisinya sangat bagus,”katanya.
Keberhasilan suatu program, tentunya tidak terlepas dari dukungan seluruh masyarakat sekitarnya. Lebih-lebih ini merupakan kegiatan PNPM-MPd yang keberadaannya sangat di nantikan oleh masyarakat, maka tentu dalam menyelesaikan pekerjaannya juga membutuhkan pengakuan masyarakat. Tanpa itu semua, kemungkinan program tidak bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan tujuan yang di harapkan.
Kegiatan PNPM dari sejak tahun 2009 hingga akhir 2012 lalu, secara keseluruhan dari hasil evaluasi pihak terkait, Desa Santong ini adalah salah satu desa yang terbaik dalam pelaksanaan program PNPM, jika di bandingkan dengan desa yang lainnya yang ada di Kecamatan Kayangan..
Bupati KLU H.Djohan Sjamsu,SH dalam kunjungan kerjanya pada hari ke-4 diwilayah Kecamatan Kayangan tersebut, berharap agar program kegiatan yang dilaksanakan PNPM atau apapun namanya di masa mendatang, supaya tidak berakhir hingga disini. ”Teruskan program ini, karena manfaatnya sangat banyak dirasakan oleh masyarakat, ”tandasnya, sambil menanda tangani sebuah prasasti di pintu gerbang masuk ke Dusun Tradisional Santong Asli.
Kegiatan PNPM rabat jalan menuju Dusun Tradisional Santong Asli tersebut di dukung dengan swadaya masyarakat, sehingga kualitas jalannya sangat bagus.Bupati menilai pekerjaan PNPM rabat jalan tersebut sangat bagus.”Ini patut di contoh oleh UPK dan TPK yang lain di daerah ini,”cetusnya.
Disamping meninjau rabat jalan menuju Dusun Tradisional Santong Asli tersebut, Bupati juga meninjau gedung perpustakaan dan RKB SDN 2 Santong yang baru rampung akhir tahun 2012 lalu. Usai meninjau di tempat itu, perjalanan pun di lanjutkan untuk meninjau Puskesmas Santong yang masih dalam tahap penyelesaian.(Eko)
Kehadiran PNPM MPd di seluruh pelosok tanah air Indonesia selama ini sangat dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat. Banyak keberhasilan-keberhasilan yang ditorehkannya dalam perannya mensejahterakan kehidupan masyarakat,terutama di Perdesaan. Sehingga keberadaannya ini diharapkan dapat berlanjut secara terus menerus.
Melalui berbagai kegiatan PNPM-MPd di Desa Santong telah memberikan dampak terhadap keberhasilan dan kemajuan daerah. Pasalnya, program PNPM-MPd tahun 2012 khususnya Desa Santong telah berhasil mengembangkan program pengerasan jalan (rabat) menuju Dusun tradisional Santong Asli sepanjang 1,250 m dengan total anggaran 294.281.000,
Bupati KLU H.Djohan Sjamsu,SH dalam kunjungan kerjanya,Selasa (15/01/2013) untuk melihat langsung hasil-hasil pembangunan di wilayah tersebut menilai cukup berhasil.Ini merupakan suatu hasil yang sangat baik karena bisa dikerjakan dengan maksimal. “Saya ucapkan terima kasih kepada pihak PNPM dan seluruh masyarakat yang terlibat didalamnya yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga hasil pembangunan rabat jalan menuju ke Dusun Tradisional Santong Asli ini kondisinya sangat bagus,”katanya.
Keberhasilan suatu program, tentunya tidak terlepas dari dukungan seluruh masyarakat sekitarnya. Lebih-lebih ini merupakan kegiatan PNPM-MPd yang keberadaannya sangat di nantikan oleh masyarakat, maka tentu dalam menyelesaikan pekerjaannya juga membutuhkan pengakuan masyarakat. Tanpa itu semua, kemungkinan program tidak bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan tujuan yang di harapkan.
Kegiatan PNPM dari sejak tahun 2009 hingga akhir 2012 lalu, secara keseluruhan dari hasil evaluasi pihak terkait, Desa Santong ini adalah salah satu desa yang terbaik dalam pelaksanaan program PNPM, jika di bandingkan dengan desa yang lainnya yang ada di Kecamatan Kayangan..
Bupati KLU H.Djohan Sjamsu,SH dalam kunjungan kerjanya pada hari ke-4 diwilayah Kecamatan Kayangan tersebut, berharap agar program kegiatan yang dilaksanakan PNPM atau apapun namanya di masa mendatang, supaya tidak berakhir hingga disini. ”Teruskan program ini, karena manfaatnya sangat banyak dirasakan oleh masyarakat, ”tandasnya, sambil menanda tangani sebuah prasasti di pintu gerbang masuk ke Dusun Tradisional Santong Asli.
Kegiatan PNPM rabat jalan menuju Dusun Tradisional Santong Asli tersebut di dukung dengan swadaya masyarakat, sehingga kualitas jalannya sangat bagus.Bupati menilai pekerjaan PNPM rabat jalan tersebut sangat bagus.”Ini patut di contoh oleh UPK dan TPK yang lain di daerah ini,”cetusnya.
Disamping meninjau rabat jalan menuju Dusun Tradisional Santong Asli tersebut, Bupati juga meninjau gedung perpustakaan dan RKB SDN 2 Santong yang baru rampung akhir tahun 2012 lalu. Usai meninjau di tempat itu, perjalanan pun di lanjutkan untuk meninjau Puskesmas Santong yang masih dalam tahap penyelesaian.(Eko)
Bank Dunia Apresiasi Kegiatan Kelompok SPP di Terengan
Pemenang, RBM - Tim Bank Dunia terdiri tiga orang yang berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara (KLU) baru-baru ini memberikan apresiasi terhadap kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Terengan, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang yang membuat berbagai hasil kerajinan tangan. Prospek kerajinan yang dihasilkan cukup bagus, tinggal pemasaran produk yang perlu diupayakan oleh pengurus bersama anggota kelompok SPP.
Kunjungan tim Bank Dunia, kata Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Pemenang Timur, Sulaefi menjelaskan kunjungan dari Bank Dunia itu guna melihat dari dekat hasil kerajinan yang dikerjakan oleh anggota kelompok SPP ‘’Tunas Maju’’ Terengan. Mereka membuat gelang tangan dengan bahan baku dari benang, kulit dan mutiara. Tim dari Bank Dunia memberikan masukan agar masalah
pemasaran menjadi perhatian serius pengurus kelompok. Mereka melihat peluang pasar hasil kerajinan gelang cukup bagus.
‘’Rombongan dari Bank Dunia tiga orang. Mereka tertarik dan sempat membeli gelang tangan yang dihasilkan angota kelompok SPP Terengan,”ujar Sulaefi didampingi Sekretaris TPK Desa Pemenang Timur Izan Apifi.
Ada 19 kelompok SPP di Desa Pemenang Timur terdiri atas pedagang bakulan dan pedagang keliling. Tiap kelompok beranggotakan antara 5 sampai 12 orang, tiap anggota mendapatkan bantuan modal usaha Rp 1 juta- Rp 2 juta. Dana pinjaman itu dikembalikan dalam jangka waktu sepuluh bulan dengan bungan 1,5 persen. Selama ini pengembalian pinjaman oleh angggota berjalan lancar.
Dana itu dikembalikan ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang ada di tingkat kecamatan. Total dana PNPM di Desa Pemenang Timur Rp 799. 379.100, dengan alokasi untuk SPP Rp 218.500.000, pembangunan 2 buah gedung TK Rp 330.257.000 dan pembangunan beronjong di kali Karang Montong sebesar Rp 210.655,000.
Menurut Sulaefi, pembangunan bronjong sepanjang 180 meter dengan dana Rp 210.655 untuk pengaman kali Karang Montong mengingat kondisi kali itu makin melebar. Awalnya kali ini lebar hanya 1 meter, kini menjadi 10 meter akibat aliran air banjir setiap musim penghujan tiba. Bronjong yang dikerjakan berfungsi memperkuat bibir kali dan mencegah terjadinya longsor setiap musim penghujan. Kecuali itu, untuk mengamankan permukiman penduduk yang berada dekat kali. Sebab, sebelum ada bronjong, setiap musim penghujan tiba kondisi bibir kali kerap tergerus oleh air kali.
‘’Dengan adanya bronjong rumah warga aman dari banjir kali. Memang belum sempat rumah warga hanyut setiap ada banjir. Awalnya lebar kali hanya 1 meter, sekarang jadi 10 meter,’’terangnya.
Untuk program SPP, jelasnya sedang berjalan, sedangkan pengembaliannya oleh kelompok disetor ke unit pelaksana kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan. Ketua UPK Kecamatan Pemenang H. Hamzan Wadi menerangkan saldo pinjaman di Pemenang Timur sebesar Rp 525.600.000. Tingkat pengembalian pinjaman di Kecamatan Pemenang yang meliputi 4 desa sekitar 94,3 persen. Anggota kelompok yang nunggak diberikan tenggang waktu mengembalikan pinjamannya tergantungkesepakatan kedua belah pihak. ‘’Tidak lebih dari 10 bulan pinjaman itu dikembalikan. Kita berusaha menekan selama 2 bulan,’’kata Hamzan Wadi.
Program GSC di Pemenang Timur dilakukan dengan mengadakan penyuluhan masalah kesehatan bagi masyarakat setempat. Materi penyuluhan menyangkut berat badan anak, ibu hamil dan menyusui, masalah gizi bagi balita dan cara membuat makanan yang bergizi. Balita BGM selama 2010 dan 2011udah banyak yang mengalami perubahan. (sam)
TPM se-Lombok Utara Ikuti Training Of Trainer
Tanjung, RBM - Guna meningkatkan pengetahuan para tim pelatih masyarakat (TPM), dilangsungkan Training Of Trainer (TOT) diikuti peserta se-Kabupaten Lombok Utara (KLU). Acara yang berlangsung baru-baru ini di Aula Kantor Camat Tanjung dengan menghadirkan spesialis training Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM- MPd) dari NTB, Lukman Taufik.
Menurut Lukman kegiatan ini bertujuan bagaimana peserta mengetahui komunikasi nonforbal , karena melatih orang dewasa banyak bahasa isyarat atau gerak-gerik yang mereka pahami dan mendesain modul secara standar. Pentingnya modul, sebagai bahan mengajar masyarakat, sebagai bahan apa yang akan diajarkan. Karena itu, jelasnya peserta TOT dilatih bagaimana membuat modul.
Setelah mengikuti TOT selama 2 hari, peserta akan melatih masyarakat dan aparat. Kegiatan seperti ini, juga berlangsung di semua kabupaten yang diadakan oleh Ruang Belajar Masyarakat (RBM,) bernaung di bawah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-M.Pd). Tenaga TPM, kata Lukman yang akan memberikan pelatihan bagi masyarakat dan aparat tentang program RBM.
Ketua RBM Sinarto menyatakan peserta TOT ini akan memberikan pelatihan terhadap peserta di kecamatan. Dari kegiatan ini diharapkan kepada peserta mampu memfasilitasi dan menylenggarakan pelatihan di kecamatan bahkan sampai ke tingkat desa. Setelah kegiatan selama dua hari ini, peserta harus melahirkan modul lokal sesuai dengan standar nasional. Inilah yang akan dipakai sebagai acuan dalam memberikan pelatihan ke masyarakat. Setelah acara ini, sambungnya akan diadakan Whork Shop modul yang mana dalam acara itu peserta akan mempresentasikan bentuk modul sekaligus disempurnakan pada acara Whork Shop tersebut.
‘’Rencana Whork Shop modul pada Januari. Pesertanya dari kecamatan, pelaku program, pengawas, tim verifikasi, unit pelaksana kegiatan (UPK) dan tim pelatih dari kecamatan. Saat itu juga dilakukan evaluasi program peserta sekaligus sempurnakan modul,’’kata Sinarto.
Setelah Whork Shop modul diselenggarakan, pelatihan lanjutan yang rencananya diadakan selama 2 hari, diikuti pelaku program dari tingkat kecamatan dan desa. Modul yang dihasilkan terdiri atas advokasi, media, SDM atau monitoring CB, dengan empat orang sebagai nara sumber. Sinarto berharap TPM yang ada ini mampu menjadi pionir dalam menfasilitasi kegiatan-kegiatan. Dengan munculnya mereka ini (TPM,red) keberhasilan TPM dapat dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan.
‘’Dengan lahirnya tim pelatih yang ada sesuai dengan kebutuhan, berarti RBM yang ada dapat berjalan. Peserta TOT dari unsur pelaku program di kecamatan atau tim pelatih kecamatan dan digabung dengan tim pelatih di tingkat kabupaten. Di kecamatan ada 3 TPM, mereka punya bidang-bidang seperti bidang media, advokasi dan CBM,’’ujar Sinarto.
Koordinator PNPM-MPabupaten Lombok Utara, Baiq Rita Arianti berharap karena TOT merupakan tenaga training untuk pelatih yang bertugas melatih masyarakat, sehingga kita tidak menunggu tenaga training dari pihak lain. Peserta TOT juga bisa menciptakan modul dan tidak usah ke luar mencari modul yang dibutuhkan. Pelatihan berikutnya akan diselenggarakan pada Januari 2013, mereka ini akan melatih masyarakat. (sam)
Menurut Lukman kegiatan ini bertujuan bagaimana peserta mengetahui komunikasi nonforbal , karena melatih orang dewasa banyak bahasa isyarat atau gerak-gerik yang mereka pahami dan mendesain modul secara standar. Pentingnya modul, sebagai bahan mengajar masyarakat, sebagai bahan apa yang akan diajarkan. Karena itu, jelasnya peserta TOT dilatih bagaimana membuat modul.
Setelah mengikuti TOT selama 2 hari, peserta akan melatih masyarakat dan aparat. Kegiatan seperti ini, juga berlangsung di semua kabupaten yang diadakan oleh Ruang Belajar Masyarakat (RBM,) bernaung di bawah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-M.Pd). Tenaga TPM, kata Lukman yang akan memberikan pelatihan bagi masyarakat dan aparat tentang program RBM.
Ketua RBM Sinarto menyatakan peserta TOT ini akan memberikan pelatihan terhadap peserta di kecamatan. Dari kegiatan ini diharapkan kepada peserta mampu memfasilitasi dan menylenggarakan pelatihan di kecamatan bahkan sampai ke tingkat desa. Setelah kegiatan selama dua hari ini, peserta harus melahirkan modul lokal sesuai dengan standar nasional. Inilah yang akan dipakai sebagai acuan dalam memberikan pelatihan ke masyarakat. Setelah acara ini, sambungnya akan diadakan Whork Shop modul yang mana dalam acara itu peserta akan mempresentasikan bentuk modul sekaligus disempurnakan pada acara Whork Shop tersebut.
‘’Rencana Whork Shop modul pada Januari. Pesertanya dari kecamatan, pelaku program, pengawas, tim verifikasi, unit pelaksana kegiatan (UPK) dan tim pelatih dari kecamatan. Saat itu juga dilakukan evaluasi program peserta sekaligus sempurnakan modul,’’kata Sinarto.
Setelah Whork Shop modul diselenggarakan, pelatihan lanjutan yang rencananya diadakan selama 2 hari, diikuti pelaku program dari tingkat kecamatan dan desa. Modul yang dihasilkan terdiri atas advokasi, media, SDM atau monitoring CB, dengan empat orang sebagai nara sumber. Sinarto berharap TPM yang ada ini mampu menjadi pionir dalam menfasilitasi kegiatan-kegiatan. Dengan munculnya mereka ini (TPM,red) keberhasilan TPM dapat dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan.
‘’Dengan lahirnya tim pelatih yang ada sesuai dengan kebutuhan, berarti RBM yang ada dapat berjalan. Peserta TOT dari unsur pelaku program di kecamatan atau tim pelatih kecamatan dan digabung dengan tim pelatih di tingkat kabupaten. Di kecamatan ada 3 TPM, mereka punya bidang-bidang seperti bidang media, advokasi dan CBM,’’ujar Sinarto.
Koordinator PNPM-MPabupaten Lombok Utara, Baiq Rita Arianti berharap karena TOT merupakan tenaga training untuk pelatih yang bertugas melatih masyarakat, sehingga kita tidak menunggu tenaga training dari pihak lain. Peserta TOT juga bisa menciptakan modul dan tidak usah ke luar mencari modul yang dibutuhkan. Pelatihan berikutnya akan diselenggarakan pada Januari 2013, mereka ini akan melatih masyarakat. (sam)
Rabu, 16 Januari 2013
Pokja RBM KLU Gelar Rapat Koordinasi
KLU, RBM - Terkait dengan akan digelarnya workshop modul, pada bulan Januari 2013, pengurus Pokja Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Kabupaten Lombok Utara menggelar rapat koordinasi di sekretariat RBM, 15/1/13.
“Pertemuan ini kita gelar selain untuk mengumpulkan modul yang sudah disusun oleh masing-masing koordinator, seperti CBM, Media dan Advokasi, juga kita membahas persiapan yang terkait dengan workshop modul”, kata ketua Pokja RBM, Sinarto, S.Pd.
Sinarto mengaku, semua koordinator sudah mengumpulkan modulnya untuk dibahas pada acara workshop yang direncanakan minggu ketiga Januari 2013.
Sementara koordinator CBM RBM KLU membuat modul berjudul Membangun Kemampuan Masyarakat dalam Melaksanakan Pemantauan Secara Partisipatif.
Dalam kata pengantar modul tersebut disebutkan bahwa program PNPM-MP sebagai salah satu program diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat dalam proses pemberdayaan, sehingga masyarakat perdesaan dapat mengembangkan kreasi maupun inovasi baru sehingga dapat menjawab berbagai persoalan – persolan masyarakat agar dapat memperkecil tingkat kemiskinan masyarakat perdesaan.
Dalam kontek pemberdayaan, kegiatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi yang terbaik adalah semuanya harus dilakukan sendiri oleh masyarakat itu sendiri, dalam arti diminta maupun tidak untuk melakukan pengawasan, dan pemantauan tetap harus dilakukan secara partisipatif, dengan tidak sengaja mencari-cari kesalahan. Dalam hal ini masyarakat Desa adalah pemilik proses dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh program dan masyarakatlah yang paling merasakan dampak dari program yang dilasanakan. Sehingga yang paling bertanggung jawab dalam hal pengawasan dan pemantauan adalah masyrakat penerima program tersebut.
Dalam proses pemantauan masyarakat Desa termasuk para pelaku yang ada diDesa serta para pemangku kebijakan yang ada di Desa tersebut harus mampu menemukan sendiri masalah-masalah yang terjadi sekaligus menemukan solusi bagi perbaikan program ditempatnya. Sesuai dengan prinsip-prinsip pemantauan dan pengawasan serta evaluasi yaitu tidak mencari-cari kesalahan, dan main haim sendiri karena masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
Oleh karena itu kepedulian masyarakat untuk ikut serta secara sukarela mengawasi dan memantau semua kegiatan dalam program perlu ditumbuh kembangkan, karena kalau bukan kita sendiri yang peduli siapa lagi ?. untuk itu perlu adanya pemahaman oleh masyarakat tentang pentingnya pemantauan dan pengawasan oleh massyarakat setempat sebagai penerima manfaat. (m.syairi)
“Pertemuan ini kita gelar selain untuk mengumpulkan modul yang sudah disusun oleh masing-masing koordinator, seperti CBM, Media dan Advokasi, juga kita membahas persiapan yang terkait dengan workshop modul”, kata ketua Pokja RBM, Sinarto, S.Pd.
Sinarto mengaku, semua koordinator sudah mengumpulkan modulnya untuk dibahas pada acara workshop yang direncanakan minggu ketiga Januari 2013.
Sementara koordinator CBM RBM KLU membuat modul berjudul Membangun Kemampuan Masyarakat dalam Melaksanakan Pemantauan Secara Partisipatif.
Dalam kata pengantar modul tersebut disebutkan bahwa program PNPM-MP sebagai salah satu program diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat dalam proses pemberdayaan, sehingga masyarakat perdesaan dapat mengembangkan kreasi maupun inovasi baru sehingga dapat menjawab berbagai persoalan – persolan masyarakat agar dapat memperkecil tingkat kemiskinan masyarakat perdesaan.
Dalam kontek pemberdayaan, kegiatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi yang terbaik adalah semuanya harus dilakukan sendiri oleh masyarakat itu sendiri, dalam arti diminta maupun tidak untuk melakukan pengawasan, dan pemantauan tetap harus dilakukan secara partisipatif, dengan tidak sengaja mencari-cari kesalahan. Dalam hal ini masyarakat Desa adalah pemilik proses dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh program dan masyarakatlah yang paling merasakan dampak dari program yang dilasanakan. Sehingga yang paling bertanggung jawab dalam hal pengawasan dan pemantauan adalah masyrakat penerima program tersebut.
Dalam proses pemantauan masyarakat Desa termasuk para pelaku yang ada diDesa serta para pemangku kebijakan yang ada di Desa tersebut harus mampu menemukan sendiri masalah-masalah yang terjadi sekaligus menemukan solusi bagi perbaikan program ditempatnya. Sesuai dengan prinsip-prinsip pemantauan dan pengawasan serta evaluasi yaitu tidak mencari-cari kesalahan, dan main haim sendiri karena masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
Oleh karena itu kepedulian masyarakat untuk ikut serta secara sukarela mengawasi dan memantau semua kegiatan dalam program perlu ditumbuh kembangkan, karena kalau bukan kita sendiri yang peduli siapa lagi ?. untuk itu perlu adanya pemahaman oleh masyarakat tentang pentingnya pemantauan dan pengawasan oleh massyarakat setempat sebagai penerima manfaat. (m.syairi)
Minggu, 13 Januari 2013
MODUL 1, CARA MEMBUAT POSTER
KLU, Poster secara bebas dapat diartikan sebagai media informasi atau iklan yang biasanya dicetak atau print pada kertas berukuran cukup besar untuk dipasang di tempat umum. Poster biasanya tampil dengan gambar dan ilustrasi berwarna, dan teks/tulisan pendek berisi pesan yang ingin disampaikan.
Selain digunakan untuk kepentingan komersial dalam mengiklankan produk atau menginformasikan sebuah kegiatan, poster juga biasa digunakan untuk kepentingan pendidikan publik, alat sosialisasi dan propoganda, atau hanya sebagai media seni semata.
Jenis dan Ukuran Huruf Pada Poster
Agar mudah dibaca, poster sebaiknya menggunakan jenis dan ukuran huruf yang tepat. Keindahan dan variasi huruf perlu, tapi huruf yang lebih mudah dibaca jauh lebih penting.
Penggunaan Bahasa Pada Poster
Agar mudah dipahami sebaiknya gunakan istilah yang umum dipakai dalam Bahasa Indonesia. Istilah asing perlu dihindari, atau jika digunakan perlu ada padanan kata dalam bahasa Indoesia.
Agar dapat dibaca cepat, sebaiknya menggunakan kalimat yang ringkas dan jelas, sehingga masyarakat dapat cepat menangkap maksud kalimat tersebut.
Gambar dan Warna Pada Poster
Selera masyarakat terhadap gambar dan warna yang digunakan pada poster beragam. Gambar dapat dipilih dan ditentukan, namun warna apa saja dalam poster dapat digunakan.
Permainan warna bisa dilakukan pada warna kertas atau latar belakang, juga pada gambar atau tulisan. Pada prinsipnya poster memang perlu indah dan menarik, tapi harus tetap mudah dilihat dan dibaca.
Ukuran Poster
Perlu dipertimbangkan ukuran yang menarik perhatian namun tetap mudah ditempel. Biasanya poster dengan ukuran kertas A3 yang paling umum digunakan.
Pemasangan Poster
Menurut masyarakat, poster perlu dipasang ditempat yang sering didatangi atau dilalui orang. Namun juga aman bagi yang ingin melihatnya, seperti: dipasang di toko, pasar, posyandu, kantor desa, pos kamling, tempat ibadah, pangkalan ojek, dan lainnya. Disarankan untuk memperhatikan lokasi dan cara pemasangan poster yang dapat membuat dilihat masyarakat dalam jangka waktu cukup lama (tidak mudah rusak).
Pejelasan Isi Poster Kepada Masyarakat
Tidak seluruh masyarakat dapat dengan mudah memahami isi/pesan pada poster. Penjelasan oleh pengelola program/fasilitator menjadi penting agar pesan dapat secara utuh dan tepat dipahami oleh masyarakat.
Partisipasi Masyarakat Dalam Produksi Poster
Masyarakat dapat dilibatkan dalam menyusun konsep poster. Kesesuain isi pesan dengan budaya setempat tidak saja membuat pesan lebih mudah dipahami, namun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki yang lebih tinggi terhadap program.
WAKTU YANG DIPERLUKAN
Waktu yang diperlukan untuk pelatihan pembuatan poster sekitar 2-3 jam. Berdasarkan pengalaman, untuk peserta yang masih baru waktu yang dibutuhkan 2 jam.
ALAT DAN BAHAN YANG DIBTUHKAN
Spidol
Kertas plano atau kertas karton
Kertas metaplan/kertas kartu (terbuat dari kertas karton/manila
Lakban atau isolasi kertas
MODUL MEDIA RUANG BELAJAR MASYARAKAT
PENDAHULUAN
Media memegang perenan penting dalam penyebarluasan gagasan dan informasi. Lewat media, pesan diharapkan dapat disampaikan kepada pihak lain secara relatif lebih mudah, cepat dan murah, lebih mampu mendorong ke arah perubahan sikap yang diinginkan, dan dapat menjangkau khalayak yang lebih luas.
Peran media ini makin dirasakan penting dalam mendukung penyebarluasan informasi dan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Peedesaan (PNPM-MP). Terlebih program PNPM ini berbasis masyarakat yang ingin mendorong tumbuhnya keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam keseluruhan tahapan.
Secara teoritis, partisipasi dan rasa memiliki terhadap keberadaan serta keberlanjutan hasil program dapat dibangun jika pihak-pihak yang terlibat khususnya masyarakat – memiliki informasi dan pemahaman yang memadai mengenai program tersebut.
Dari hasil identifikasi di lapangan menunjukkan, bahwa media yang dianggap masuk dalam katagori ini yaitu, poster, bulletin, spanduk, papan informasi, temu usaha, Iklan Layanan Masyarakat, kesenian dan website program dan beragam media lainnya.
Apa yang ingin disajikan dalam modul ini?
Modul ini ingin menyajikan hasil identifikasi dan pengalaman menggunakan media untuk mendukung pelaksanaan program sekaligus belajar dari pendapat sebagian masyarakat dan pengalaman pelaksana/fasilitator program di lapangan dalam penggunaan media tersebut.
Modul ini dihgarapkan dapat melangkapi upaya belajar dari pengalaman, seperti yang telah banyak disajikan dalam bentuk tulisan. Gagasan pembuatan modul ini juga mirip dengan kegiatanm studi/ujicoba media yang biasa dilakukan sebelum sebuah media dianggap final dan siap diproduksi.
Dengan membaca modul ini sebagai pendapat dan komentar masyarakat, maka penilaian dan kesimpulan – jika memang diperlukan – diserahkan pada siapapun pembaca modul ini.
Langganan:
Postingan (Atom)