Lombok Utara - Seperti diketahui, bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih bertengger di urutan pertama bila dibandingkangkan dengan kabupaten lain di provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu mencapai 43,17 persen.
Kemiskinan, merupakan sebuah fenomena yang komplek dan perlu diatasi secara bersama-sama. Melihat fenomena kemiskinan ini, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) KLU, terus melakukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, yang pada tahun 2013 ini , akan melakukan pemberdayaan masyarakat, khususunya bagi kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
Pemberdayaan dimaksud tidak hanya sekedar mencakup upaya meningkatkan pendapatan . masyarakat, tetapi harus pula dapat menjawab faktor persoalan dan berikut pemecahan munculnya fenomena kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan.
Pada umumnya masyarakat kecil di pedesaan yang melakukan kegiatan usaha produktif selalu berkeinginan meningkatkan usahanya, namun keinginan tersebut sering kali terhambat oleh keterbatasan modal dan manajemen. Sehingga penyaluran dana Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) yang diberikan oleh lembaga keuangan yang dikelola Unit Pengelola Keuangan (UPK PNPM) diharapkan dapat mengatasi kesulitan tersebut.
Fasilitator Teknik Kabupaten (Fastekab) PNPM Lombok Utara, Mawardi, ST, ketika ditemui 22/1/13 di aula kantor camat Bayan mengaku, bila kita lihat kondisi sekarang ini, ada skema yang akan diterapkan terutama untuk kelompok SPP. PNPM tidak hanya memberikan bantuan modal dalam arti meminjam dana melalui PNPM, kemudian mereka kembalikan, namun perlu dilihat, apakah dengan pemberian modal itu pendapatannya berbanding lurus atau malah sebaliknya. “Memang disatu sisi yang diberikan modal itu adalah orang-orang yang berusaha, tapi disisi lain, kelompok ini perlu dibina dan pendampingan sehingga apa yang diusahakan dapat berhasil”, katanya.
Dikatakan, tahun 2013, ada 30 desa dari 33 desa yang ada di KLU mengusulkan pelatihan peningkatan usaha ekonomi produktif. Dan dasar kriteria usulan pelatihan tersebut sebenarnya sudah ada, seperti potensi yang mau dikembangkan, kemudian ada pangsa pasar, penggunaan teknologi tepat guna serta ada nilai tambah. Dan itulah yang menjadi kriteria pelatihan, bukan habis pelatihan selesai. Bila dihitung dimasing-masing desa ada 50 orang yang dilatih, maka akan muncul 1500 wirausaha baru di 30 desa di KLU.
Dalam pelatihan itu, lanjut Mawardi, kita akan berusaha membangkitkan semangat dan jiwa wirausaha mereka, kemudian kerampilannya, termasuk teknis pemasaran dan cara berusaha. Selain itu kelompok yang dilatih akan didampingi antar 6 bulan sampai 1 tahun yang dibayar program. “Jika 1500 yang dilatih itu kita ambil 20 persen yang berhasil, maka ada sekitar 300 wirausaha baru yang dapat berkontribusi untuk pengembangan usaha di KLU”,jelas Mawardi.
Ditanya materi pelatihan yang akan diberikan, menurut Mawardi sebenarnya ada lima yang pada dasarnya pelatihan itu diarahkan ke kelompok usaha bersama dengan materi pelatihan yang pertama terkait dengan kelembagaan atau dinamika kelompok, kedua memberi motivasi kewirausahaan dan dilanjutkan dengan pelatihan keterampilan teknis, marketing, dan pendampingan kelompok.
Pelatihan kelompok ini dilakukan karena mengingat tidak semua hal bisa dilakukan oleh kelompok itu sendiri, bisa saja diantara mereka hanya memberikan suplay bahan baku, kemudian yang berkeja dalam proses produksi dan ada yang bertugas sebagai marketing atau pemesaran hasilnya. “Jadi bukan dari hulu ke hilir dikerjakan oleh perorangan, tapi ada bagian-bagian tertentu dalam kelompok sehingga bisa menghasilkan sebuah prodak usaha bersama”, ungkap Mawardi.
Dikatakan, pelatihan peningkatan kapasitas kelompok UEP ini dilakukan secara bertahap. Selain itu pengelola PNPM baik ditingkat kabupaten ataupun ditingkat kecamatan dan desa dalam pelatihan ini akan berorientasi pasar, karena sebagus apapun pelatihan UEP itu, bila tidak ada pangsa pasarnya itu tidak memiliki arti, sehingga perlu dilakukan analisa pasar yang akan dilakukan pada saat mendesain pelatihan peningkatan UEP.
Sebagai pelatih, sambung Mawardi, adalah para praktisi yang terjun dalam pengembangan usaha, sehingga bisa menjadi bapak angkat. “Contoh yang spesifik seperti ada kelompok penjahit di Kayangan dan Bayan, para penjahit ini bukan saja dilatih hanya menjahit baju atau celana, kalau seperti itu pasarnya paling-paling satu bulan hanya satu pakaian yang laku dijual, akan tetapi arah pelatihan itu bukan saja menjahit, tapi juga bordir. Kita bisa saja membeli jilbab polos, kemudian dibordir, dan ini pemasarannya lebih luas karena bisa didrop di toko-toko”, kata Mawardi memberi contoh. (ari)
Kemiskinan, merupakan sebuah fenomena yang komplek dan perlu diatasi secara bersama-sama. Melihat fenomena kemiskinan ini, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) KLU, terus melakukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, yang pada tahun 2013 ini , akan melakukan pemberdayaan masyarakat, khususunya bagi kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
Pemberdayaan dimaksud tidak hanya sekedar mencakup upaya meningkatkan pendapatan . masyarakat, tetapi harus pula dapat menjawab faktor persoalan dan berikut pemecahan munculnya fenomena kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan.
Pada umumnya masyarakat kecil di pedesaan yang melakukan kegiatan usaha produktif selalu berkeinginan meningkatkan usahanya, namun keinginan tersebut sering kali terhambat oleh keterbatasan modal dan manajemen. Sehingga penyaluran dana Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) yang diberikan oleh lembaga keuangan yang dikelola Unit Pengelola Keuangan (UPK PNPM) diharapkan dapat mengatasi kesulitan tersebut.
Fasilitator Teknik Kabupaten (Fastekab) PNPM Lombok Utara, Mawardi, ST, ketika ditemui 22/1/13 di aula kantor camat Bayan mengaku, bila kita lihat kondisi sekarang ini, ada skema yang akan diterapkan terutama untuk kelompok SPP. PNPM tidak hanya memberikan bantuan modal dalam arti meminjam dana melalui PNPM, kemudian mereka kembalikan, namun perlu dilihat, apakah dengan pemberian modal itu pendapatannya berbanding lurus atau malah sebaliknya. “Memang disatu sisi yang diberikan modal itu adalah orang-orang yang berusaha, tapi disisi lain, kelompok ini perlu dibina dan pendampingan sehingga apa yang diusahakan dapat berhasil”, katanya.
Dikatakan, tahun 2013, ada 30 desa dari 33 desa yang ada di KLU mengusulkan pelatihan peningkatan usaha ekonomi produktif. Dan dasar kriteria usulan pelatihan tersebut sebenarnya sudah ada, seperti potensi yang mau dikembangkan, kemudian ada pangsa pasar, penggunaan teknologi tepat guna serta ada nilai tambah. Dan itulah yang menjadi kriteria pelatihan, bukan habis pelatihan selesai. Bila dihitung dimasing-masing desa ada 50 orang yang dilatih, maka akan muncul 1500 wirausaha baru di 30 desa di KLU.
Dalam pelatihan itu, lanjut Mawardi, kita akan berusaha membangkitkan semangat dan jiwa wirausaha mereka, kemudian kerampilannya, termasuk teknis pemasaran dan cara berusaha. Selain itu kelompok yang dilatih akan didampingi antar 6 bulan sampai 1 tahun yang dibayar program. “Jika 1500 yang dilatih itu kita ambil 20 persen yang berhasil, maka ada sekitar 300 wirausaha baru yang dapat berkontribusi untuk pengembangan usaha di KLU”,jelas Mawardi.
Ditanya materi pelatihan yang akan diberikan, menurut Mawardi sebenarnya ada lima yang pada dasarnya pelatihan itu diarahkan ke kelompok usaha bersama dengan materi pelatihan yang pertama terkait dengan kelembagaan atau dinamika kelompok, kedua memberi motivasi kewirausahaan dan dilanjutkan dengan pelatihan keterampilan teknis, marketing, dan pendampingan kelompok.
Pelatihan kelompok ini dilakukan karena mengingat tidak semua hal bisa dilakukan oleh kelompok itu sendiri, bisa saja diantara mereka hanya memberikan suplay bahan baku, kemudian yang berkeja dalam proses produksi dan ada yang bertugas sebagai marketing atau pemesaran hasilnya. “Jadi bukan dari hulu ke hilir dikerjakan oleh perorangan, tapi ada bagian-bagian tertentu dalam kelompok sehingga bisa menghasilkan sebuah prodak usaha bersama”, ungkap Mawardi.
Dikatakan, pelatihan peningkatan kapasitas kelompok UEP ini dilakukan secara bertahap. Selain itu pengelola PNPM baik ditingkat kabupaten ataupun ditingkat kecamatan dan desa dalam pelatihan ini akan berorientasi pasar, karena sebagus apapun pelatihan UEP itu, bila tidak ada pangsa pasarnya itu tidak memiliki arti, sehingga perlu dilakukan analisa pasar yang akan dilakukan pada saat mendesain pelatihan peningkatan UEP.
Sebagai pelatih, sambung Mawardi, adalah para praktisi yang terjun dalam pengembangan usaha, sehingga bisa menjadi bapak angkat. “Contoh yang spesifik seperti ada kelompok penjahit di Kayangan dan Bayan, para penjahit ini bukan saja dilatih hanya menjahit baju atau celana, kalau seperti itu pasarnya paling-paling satu bulan hanya satu pakaian yang laku dijual, akan tetapi arah pelatihan itu bukan saja menjahit, tapi juga bordir. Kita bisa saja membeli jilbab polos, kemudian dibordir, dan ini pemasarannya lebih luas karena bisa didrop di toko-toko”, kata Mawardi memberi contoh. (ari)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar