Bayan, RBMKLU - Musyawarah Antar Desa (MAD) tutup buku tahun 2012 yang digelar Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban setgelah mengemban amanah selama setahun berjalan.
Hal tersebut dikemukakan camat Bayan, Pahri, S.Pd pada acara MAD tutup buku UPK PNPM Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yang berlangsung 23/1/13 di aula kantor camat setempat. Dari MAD tutup buku ini, kata camat Bayan, kita akan mengetahui perjalanan UPK yang mengelola dana kelompok Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP), apakah berjalan mulus atau banyak hambatan yang terjadi.
Hal ini perlu dipertanggngjawabkan, baik secara materi maupun secara administrasi, karena Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) itu merupakan program pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.
Data statistik menunjukkan, bahwa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang dimekarkan dari kabupaten induk Lombok Barat, angka kemiskinannya masih tinggi yaitu 43,14 persen, sehingga banyak program digelontorkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi, termasuk PNPM Mandiri Peredesaan.
PNPM Mandiri Peredesaan, menurut camat Bayan, dikelola dengan istilah, dari – oleh – untuk masyarakat, namun jangan sampai istilah itu disalahgunakan oleh pelaku, karena para pelaku baik ditingkat kabupaten, kecamatan ataupun desa mengemban amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Terkait temuan BPKP tentang adanya kelompok SPP bermasalah, menurut camat Bayan, sekarang ini sudah mampu diatasi, bahkan dalam tiga bulan terakhir mampu ditarik hingga hampir 80 persen.
“Untuk mengtasi kelompok SPP bermasalah, pihak kecamatan sudah memanggil kelompok tersebut, dan ternyata penyelewengan itu terjadi bukan dianggota, tapi di ketua kelompoknya, dan mereka (penyeleweng dana SPP) memiliki iktikad baik untuk melunasinya, sehingga saat ini kecamatan Bayan lepas dari kelompok SPP bermasalah”, jelas Pahri didepan puluhan peserta MAD tutup buku yang hadir.
Sementara ketua UPK Kecamatan Bayan, R. Kertawadi, SH memamparkan perkembangan dana SPP. Dari modal sekitar RP. 2,3 miliarlebih kini sudah berkembang menjadi Rp. 5,2 miliar yang beredar di 188 kelompok atau 1635 anggota.
Hal tersebut dikemukakan camat Bayan, Pahri, S.Pd pada acara MAD tutup buku UPK PNPM Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yang berlangsung 23/1/13 di aula kantor camat setempat. Dari MAD tutup buku ini, kata camat Bayan, kita akan mengetahui perjalanan UPK yang mengelola dana kelompok Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP), apakah berjalan mulus atau banyak hambatan yang terjadi.
Hal ini perlu dipertanggngjawabkan, baik secara materi maupun secara administrasi, karena Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) itu merupakan program pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.
Data statistik menunjukkan, bahwa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang dimekarkan dari kabupaten induk Lombok Barat, angka kemiskinannya masih tinggi yaitu 43,14 persen, sehingga banyak program digelontorkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi, termasuk PNPM Mandiri Peredesaan.
PNPM Mandiri Peredesaan, menurut camat Bayan, dikelola dengan istilah, dari – oleh – untuk masyarakat, namun jangan sampai istilah itu disalahgunakan oleh pelaku, karena para pelaku baik ditingkat kabupaten, kecamatan ataupun desa mengemban amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Terkait temuan BPKP tentang adanya kelompok SPP bermasalah, menurut camat Bayan, sekarang ini sudah mampu diatasi, bahkan dalam tiga bulan terakhir mampu ditarik hingga hampir 80 persen.
“Untuk mengtasi kelompok SPP bermasalah, pihak kecamatan sudah memanggil kelompok tersebut, dan ternyata penyelewengan itu terjadi bukan dianggota, tapi di ketua kelompoknya, dan mereka (penyeleweng dana SPP) memiliki iktikad baik untuk melunasinya, sehingga saat ini kecamatan Bayan lepas dari kelompok SPP bermasalah”, jelas Pahri didepan puluhan peserta MAD tutup buku yang hadir.
Sementara ketua UPK Kecamatan Bayan, R. Kertawadi, SH memamparkan perkembangan dana SPP. Dari modal sekitar RP. 2,3 miliarlebih kini sudah berkembang menjadi Rp. 5,2 miliar yang beredar di 188 kelompok atau 1635 anggota.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar