Kecamatan Bayan Lepas Dari SPP Bermasalah dan Idle Money

Fasilitator Keuangan (Faskeu) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kabupaten Lombok Utara, H. Muh. Marjan Nur, menilai kecamatan Bayan sudah lepas dari kelompok Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) bermasalah dan Idle Money (dana mengendap).

Lepasnya kecamatan Bayan dari kelompok SPP bermasalah ini terlihat dari kemampuan para pelaku mengamankan dana yang diselewengkan oleh beberapa oknum ketua kelompok SPP bermasalah yang ditemukan tim audit BPKP berjumlah Rp. 224.686.000,-. “Dalam waktu tiga bulan para pelaku PNPM  mampu menurunkan angka penyelewengan ini hingga bersisa sekitar Rp. 50 juta lebih, dan ini merupakn sebuah prestasi yang luar biasa, sehingga tingkat pengembalian SPP per - Desember 2012 mencapai 93,16 persen atau lebih tinggi dari target provinsi yaitu 93 persen”, kata HM. Marjan yang ditemui seusai menghadiri Musyawarah Antar Desa (MAD) tutup buku 2012 di aula kantor camat Bayan, 23/1/13.

Kecamatan Bayan awalnya sudah menjadi calon ancar-anar kelompok SPP bermasalah. Dan bila menjadi kecamatan bermasalah, maka akan berdampak  tidak boleh lagi masyarakat mengakses dana SPP dan semua pendamping tidak akan lagi dipekerjakan di kecamatan Bayan. “Kriteria kecamatan bermasalah itu bila dana SPP diselewengkan oleh satu orang diatas Rp. 30 juta. Dan di kecamatan Bayan itu sendiri ada menyelewengkan dana hingga Rp. 90 juta lebih, dan ini sudah mampu ditangani”, kata HM Marjan yang mengaku baru 4 bulan bertugas sebagai Faskeu di KLU.

Selain itu, lanjut Faskeu, dana mengendap (Idle Money) tidak lebih dari 10 % terhadap nilai asset produktif selama tiga bulan berturut-turut. Untuk meningkatkan kinerja SPP, Faskeu bersama pelaku ditingkat kecamatan dan desa mengambil beberapa pola perubahan perguliran diantaranya: Membentuk Tim Pendanaan yang anggotanya 5-7 orang; Vrefikasi proposal setiap saat, tidak dilakukan 1 kali 2 bulan; Disarankan kepada kelompok yang akan lunas antara 2-1 bulan untuk memasukkan proposal ke UPK; Plapon kredit ditingkatkan maksimal. sampai Rp. 5 Juta/orang dan harus selektif;  menyiapkan pasar / kelompok  melalui  bentuk kelompok baru, organisir kelompok-kelompok yang sudah ada di masyarakat  seperti PKK, Arisan, posyandu, banjar dan lain-lain serta; Skim kredit dan pola angsuran disesuaikan dengan siklus usaha.

Berkaitan dengan pola penanganan masalah, menurut HM Marjan Nur, pertama-tama menumbuhkan rasa keprihatinan; Membangun koordinasi dengan pemerintah Desa, Kec. Agar  dapat difasilitasi untuk meneyelesaikan masalah yang ada; Memasukkan ke matrix masalah bilamana mendapatkan imformasi /laporan tentang penyelewengan baik untuk SPP  maupun fisik; Membagi dan memberikan tugas kepada  person UPK, PK  untuk menemui langsung pelaku yang menyelewengkan dana; Mendatangi  langsung secara bersama-sama ( UPK,PK,TPK dan pelaku-pelaku lainnya ) kepada yang bersangkutan; dan menerima berapa saja dana yang dikembalikan dengan tidak mengabaikan SURAT PERJANJIAN  Untuk sisa yang berikutnya.

Dengan pola penanganan masalah ini, banyak dana SPP yang bisa diselamatkan. Berikut prosentase pengembalian SPP di masing-masing kecamatan di KLU, Januari – Desember 2012: yaitu Kecamatan Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan dan Kecamatan Bayan. (ari)

Baca Selengkapnya

TPK PNPM Kayangan Tinjau Lokasi Renja 2013

Kayangan,(RBM),-- Pada tahun 2013 ini Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) kembali memprogramkan berbagai rencana pembangunan strategis di Desa Kayangan.Pasalnya, Ketua TPK PNPM Desa Kayangan, Jumaidi Abdurahim, Kamis (31/01/2013) meninjau lokasi rencana kerjanya di jalan yang baru dibuka jurusan Dusun Lengkukun Desa Kayangan – Banten Damai Desa Dangiang sepanjang 400 meter.

 Dikatakan, rencana pembangunan yang anggaran biayanya ditentukan pada MAD 3 tanggal 7 Februari 2013 mendatang terdiri dari pembuatan talud, pembangunan drainase dan pembangunan gorong-gorong. Hal ini dilakukan karena memang jalan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kedua wilayah tersebut sebagai jalan alternative ekonomi pedesaan.

Peninjauan rencana pembangunan talud, drainase dan gorong-gorong yang letaknya sekitar 200 m kearah tenggara Dusun Lengkukun Desa Kayangan itu, dilakukan Jumaidi, karena akses jalan ini sangat penting bagi lancarnya peredaran perekonomian masyarakat perdesaan. ”Mudah-mudahan dalam kegiatan Musrenbangdes yang sudah dimulai sejak tanggal 31/01/2013 itu,maka usulan-usulan dari bawah dapat di kanalisasikan,”jelas Ketua UPK Kayangan Edy Kartono,SE.

Selanjutnya Edy Kartono menyatakan bahwa program pentaludan,drainase dan gorong-gorong di wilayah Lengkukun Desa Kayangan yang menghubungkan ke Desa Dangiang itu di utamakan, karena memang itu berdasarkan usulam masyarakat, yang pada tahun 2013 ini di prioritaskan pembangunannya.

Dulu katanya, Pada awal penentuan lokasi ini rencana kerja PNPM di wilayah ini, penentuannya sangat a lot.Sebab menurut Faskab Lombok Utara Baiq Rita Ariyanti,SP bahwa program pentaludan, drainase dan pembuatan gorong-gorong itu tidak boleh terpencar di banyak tempat,tapi harus terfokus di satu wilayah.Itulah sebabnya di Dusun Lengkukun Desa Kayangan ini ditetapkan dan di prioritaskan oleh masyarakat untuk rencana program kerja PNPM di tahun 2013 ini.Sedangkan pendanaannya serta besaran volume pengerjaannya akan di tentukan kemudian pada MAD 3 tanggal 7 Februari 2013 mendatang.

Jalan ini memang menjadi sebuah kebutuhan dari para petani dan penggarap perkebunan di sekitarnya, sehingga ini bermanfaat menjadi alternative jalan ekonomi perdesaan. Selain itu, jalan tersebut juga akan bermanfaat untuk mempermudah akses menuju Desa Dangiang Kecamatan Kayangan KLU.(Eko)

Baca Selengkapnya