Primadona Lombok - Indonesia : Pengumuman Penerimaan CPNS 2013 Kabupaten Lombok U...: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA SEKRETARIAT DAERAH Jalan Lapangan Supersemar – Tanjung – Lombok Utara – NTB. Telp. dan Fax. ( 0370 ) 61...
Baca Selengkapnya
Senin, 09 September 2013
Selasa, 19 Maret 2013
BKAD Bayan Kawal Semua Program PNPM-MPd dan GSC
Lombok Utara - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM-MPd – GSC) perlu dikawal dengan baik sehingga hasil kerja program sesuai harapan masyarakat.
 |
| Rizal Bapadal (Ket. BKAD Kec. Bayan) ketika menerima tropi penghargaan dari Wabup KLU |
RHal inilah yang terus dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Bayan sejak dibentuk tahun 2007 lalu. Sehingga tak heran BKAD kecamatan Bayan memperoleh berbagai penghargaan yang salah satunya adalah penghargaan dalam even jambore Ruang Belajar Masyarakat (RBM) KLU pada tahun 2012 lalu yang diserahkan oleh Wabup KLU sebagai BKAD terbaik pertama di bumi Tioq-Tata-Tunaq ini.
Rizal Bapadal, A.MPd selaku ketua BKAD Kecamatan Bayan, ketika ditemui di Primadona FM, 19/3/13 mengaku, keberhasilannya mengawal program ini tidak lepas dari kerjasama dengan semua elemen masyarakat ditingkat desa dan kecamatan. “Kami sebagai BKAD adalah sebagai wujud keterwakilan masyarakat Kecamatan Bayan untuk mengakomodir perencanaan pembangunan secara partisipatif sekalgus pengawasan yang berbasis masyarakat”, kata Rizal.
Ditanya soal jalinan kerjasama antar BKAD dengan para pelaku PNPM ditingkat Kecamatan Bayan ataupun dengan pelaku ditingkat desa, menurut Rizal, pihaknya terus melakukan koordinasi dan komunikasi antar semua pelaku untuk melakukan penyusunan program dan pengawasan serta pembinaan secara partisipatif.
Dikatakan, untuk melakukan pembinaan, pengurus BKAD Kecamatan Bayan secara terencana dan priodik turun ke lapangan untuk melakukan pembinaan, baik terhadap pengurus TPK PNPM ataupun terhadap kelompok Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) terutama kelompok bermasalah. Hasilnya, banyak kelompok yang bermasalah dapat ditangani dengan baik.
Dari semua kegiatan yang dilakukan, tak heran, bila BKAD Kecamatan Bayan meraih penghargaan sebagai BKAD terbaik I di Kabupaten Lombok Utara. “Memang terbentuknya BKAD merupakan pioneer PNPM, namun lebih dari itu sesuai dengan PP 72 Tahun 2007 tentang desa mengamanahkan agar kelak BKAD terlibat lebih maksimal dalam program selain PNPM”, jelas Rizal yang juga sebagai sekertaris RBM KLU ini.
Keterlibatan BKAD ini, lanjut Rizal, dibuktikan dalam proses perencanaan baik itu ditingkat desa, kecamatan ataupun ditingkat kabupaten, seperti Musrenbang-Des, Musren Kecamatan dan Musrenbang RKPD.
Sabtu, 09 Maret 2013
PNPM Bayan Bantu Orangtua Jompo dan Anak Yatim
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, Minggu 3/3/13 kemarin memberikan bantuan kepada orang tua jompo, anak yatim dan anak khitanan.
Demikian dikatakan ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Bayan, Rizal Bapadal, A.MPd kepada suarakomunitas.net 4/3/13. Menurut Rizal bantuan tersebut diambilkan dari dana sosial Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MPd.
Dana tersebut disalurkan kepada orangtua jompo dan anak yatim ditiga desa yaitu, 123 orangtua jompo dan anak yatim di Desa Senaru dengan total bantuan Rp. 7,1 juta, 285 orang di Desa Sukadana dengan total Rp. 9,7 juta, dan 11 orang anak khitanan di Desa Akar-Akar dengan dana sebesar Rp. 900 ribu.
Bantuan berupa sembako tersebut diserahkan langsung kepada yang berhak menerimanya di masing-masing desa, sebagai bentuk kepedulian PNPM terhadap warga yang kurang mampu yang ada di sekitar Kecamatan Bayan. (Ari)
Demikian dikatakan ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Bayan, Rizal Bapadal, A.MPd kepada suarakomunitas.net 4/3/13. Menurut Rizal bantuan tersebut diambilkan dari dana sosial Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MPd.
Dana tersebut disalurkan kepada orangtua jompo dan anak yatim ditiga desa yaitu, 123 orangtua jompo dan anak yatim di Desa Senaru dengan total bantuan Rp. 7,1 juta, 285 orang di Desa Sukadana dengan total Rp. 9,7 juta, dan 11 orang anak khitanan di Desa Akar-Akar dengan dana sebesar Rp. 900 ribu.
Bantuan berupa sembako tersebut diserahkan langsung kepada yang berhak menerimanya di masing-masing desa, sebagai bentuk kepedulian PNPM terhadap warga yang kurang mampu yang ada di sekitar Kecamatan Bayan. (Ari)
UPK PNPM Kayangan Gelar MAD Tutup Buku
Kayangan, Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kayangan tahun buku 2012 berlangsung di aula Kantor Camat Kayangan, Rabu (3/01/2013).
Dalam MAD Tutup Buku UPK PNPM Kayangan ini di hadiri oleh Camat Kayangan, Muspika, Faskab KLU, FT, FK,TPK,Kepala Desa dan para Kader Desa se Kecamatan Kayangan serta undangan lainnya.
Camat Kayangan yang diwakili Sekcam Sukadi,S.Sos dalam pengantarnya sangat mengapresiasi kegiatan PNPM yang telah berhasil dalam melaksanakan programnya selama setahun berjalan.Keberhasilan Program PNPM selama ini sangat nyata di rasakan masyarakat.Sebab secara keseluruhan para stackholder program yang menasional ini sangat bagus pelaksanaannya,mulai dari tingkat yang paling bawah proses demi proses dilaksanakan dengan teliti.
Sebagai pelaksana program PNPM, maka Sekcam asal Tanjung ini meminta kepada UPK PNPM Kayangan, bahwa dalam MAD Tutup Buku kali ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus dijalankan. Sebab bagaimana pun Musyawarah Antar Desa (MAD) tutup buku tahun 2012 yang digelar Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban setelah mengemban amanah selama setahun berjalan.
Selanjutnya Sukadi menyatakan, bahwa dari pelaksanaan MAD tutup buku ini, nantinya akan diketahui perjalanan UPK yang mengelola dana kelompok Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP), apakah berjalan mulus atau banyak hambatan yang terjadi. Hal ini perlu dipertanggngjawabkan, baik secara materi maupun secara administrasi, karena Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) itu merupakan program pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.
Ketua UPK Kecamatan Kayangan Edy Kartono,SE mengatakan, dari 239 jumlah kelompok SPP yang ada, terdapat 58 kelompok SPP yang bermasalah yang tersebar diseluruh desa dan yang paling banyak kempok SPP yang bermasalah adalah desa Santong yaitu 19 kelompok.
Dikatakan Edy Kartono, banyaknya kelompok SPP yang bermasalah ini disebabkan karena tunggakan macet.Namun diantara 58 kelompok yang bermasalah tersebut ada pula yang sudah menyelesaikannya di awal tahun ini.Sehingga diharapkan dalam waktu dekat, kelompok SPP bermasalah lainnya bisa menyelesaikan tuggakannya.
Untuk mengatasi kelompok SPP bermasalah tersebut sangat dibutuhkan peran serta dan kerja keras semua pihak,terutama para pelaku PNPM dalam bekerja di wilayah ini. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana SPP yang tidak diinginkan.
Pada kesempatan MAD tutup buku tahun 2012 tersebut, Ketua UPK Kecamatan Kayangan, Edy Kartono,SE memamparkan perkembangan dana SPP. Dari modal RP. 5.179.500.000 pada saat tutup buku tahun 2011 lalu meningkat menjadi 9.155.500.000 pada saat tutup buku tahun 2012.Jadi ada peningkatan 3.976.000.000 yang bergulir di 212 kelompok tahun 2011 dan meningkat menjadi 239 kelompok pada tahun 2012 atau 2.367 anggota.
Dijelaskan Edy Kartono, resiko pinjaman pada tahun 2011 sebesar 171.134.295 atau 11,49%. Dari pengelolaan SPP tersebut, surplus laba pada saat tutup buku tahun 2011 dapat di alokasikan sebesar 210.524.514 dan alokasi laba yang dibagi pada tahun 2011 sebesar 125.367.159.
Pada tanggal 31 Desember 2012 tingkat pengembalian UPK Kayangan sebesar 94,06 %. Jadi pada tahun ini UPK Kayangan mengalami peningkatan pengembalian, sehingga pada tahun ini UPK Kayangan mendapatkan bonus. Adapun besaran cadangan resiko pada tahun 2011 sebesar 171.134.295 yang pada tahun 2012 meningkat sebesar 173.270.930, jadi ada peningkatan jumlah pinjaman yang macet sebesar 2.136.635.Sedangkan alokasi pembagian surplus selama tahun 2012 tersebut di dasarkan atas perhitungan laporan laba rugi microfinance yang telah dibuat pihak UPK.
Pendapatan (pengembalian SPP dan pendapatan non oprasional) sebesar 533.990.149, sedangkan biaya pengeluaran oprasional dan non oprasional sebesar 151.434.894, sehingga surplus laba bersih untuk tahun 2012 sebesar 382.555.255 (laba bersih bersumber dari pendapatan dan bungan bank).”Inilah laba yang masuk dalam pembagian alokasi surplus tahun 2012,”tandas Edy Kartono.
Untuk lebih jelasnya, Edy Kartono menjelaskan bahwa, alokasi pembagian laba atau pendapatan per Januari hingga Desember 2012 terdiri dari Surplus laba bersih sebesar 382.555.255, resiko pinjaman tahun 2012 sebesar 173.270.930, dan resiko pinjaman tahun 2011 sebesar 171.134.295 (sebagai dasar untuk mempertimbangkan alokasi penggunaan surplus), alokasi laba dibagi sebesar 380.418.620 dan alokasi laba tidak dibagi sebesar 2.136.635 serta alokasi laba yang langsung masuk surplus ditahan sebesar 168.997.660.
Sehingga alokasi laba bersih yang dibagi sebesar 380.418.620, dengan ancer-ancer pertama melihat dari kinerja UPK dapat meningkatkan dana bergulir yang dibuktikan dengan tingkat pengembalian diatas 93 % yang ditargetkan Provinsi NTB. Dan tingkat pengembalian UPK Kayangan sebesar 94,06 % per 31 Desember 2012, maka bonus UPK tahun 2012 dapat diberikan maksimal 2 kali gaji pokok.
Dari alokasi laba bersih yang dibagi sebesar 380.418.620 tersebut diberikan untuk tambahan modal UPK sebesar 73,5 % (279.607.686), untuk penguatan kelembagaan UPK sebesar 10 % (38.041.862), dan bonus pengurus UPK diberikan 1,5 % (5.706.279) serta untuk dana social diaberikan 15 % (57.062.793).Sehingga posisi laba ditahan tahun 2011 sebesar 450.741.981 dan posisi hutang UPK tahun 2012 sebesar 100.810.934.(Eko)
Dalam MAD Tutup Buku UPK PNPM Kayangan ini di hadiri oleh Camat Kayangan, Muspika, Faskab KLU, FT, FK,TPK,Kepala Desa dan para Kader Desa se Kecamatan Kayangan serta undangan lainnya.
Camat Kayangan yang diwakili Sekcam Sukadi,S.Sos dalam pengantarnya sangat mengapresiasi kegiatan PNPM yang telah berhasil dalam melaksanakan programnya selama setahun berjalan.Keberhasilan Program PNPM selama ini sangat nyata di rasakan masyarakat.Sebab secara keseluruhan para stackholder program yang menasional ini sangat bagus pelaksanaannya,mulai dari tingkat yang paling bawah proses demi proses dilaksanakan dengan teliti.
Sebagai pelaksana program PNPM, maka Sekcam asal Tanjung ini meminta kepada UPK PNPM Kayangan, bahwa dalam MAD Tutup Buku kali ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus dijalankan. Sebab bagaimana pun Musyawarah Antar Desa (MAD) tutup buku tahun 2012 yang digelar Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban setelah mengemban amanah selama setahun berjalan.
Selanjutnya Sukadi menyatakan, bahwa dari pelaksanaan MAD tutup buku ini, nantinya akan diketahui perjalanan UPK yang mengelola dana kelompok Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP), apakah berjalan mulus atau banyak hambatan yang terjadi. Hal ini perlu dipertanggngjawabkan, baik secara materi maupun secara administrasi, karena Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) itu merupakan program pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.
Ketua UPK Kecamatan Kayangan Edy Kartono,SE mengatakan, dari 239 jumlah kelompok SPP yang ada, terdapat 58 kelompok SPP yang bermasalah yang tersebar diseluruh desa dan yang paling banyak kempok SPP yang bermasalah adalah desa Santong yaitu 19 kelompok.
Dikatakan Edy Kartono, banyaknya kelompok SPP yang bermasalah ini disebabkan karena tunggakan macet.Namun diantara 58 kelompok yang bermasalah tersebut ada pula yang sudah menyelesaikannya di awal tahun ini.Sehingga diharapkan dalam waktu dekat, kelompok SPP bermasalah lainnya bisa menyelesaikan tuggakannya.
Untuk mengatasi kelompok SPP bermasalah tersebut sangat dibutuhkan peran serta dan kerja keras semua pihak,terutama para pelaku PNPM dalam bekerja di wilayah ini. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana SPP yang tidak diinginkan.
Pada kesempatan MAD tutup buku tahun 2012 tersebut, Ketua UPK Kecamatan Kayangan, Edy Kartono,SE memamparkan perkembangan dana SPP. Dari modal RP. 5.179.500.000 pada saat tutup buku tahun 2011 lalu meningkat menjadi 9.155.500.000 pada saat tutup buku tahun 2012.Jadi ada peningkatan 3.976.000.000 yang bergulir di 212 kelompok tahun 2011 dan meningkat menjadi 239 kelompok pada tahun 2012 atau 2.367 anggota.
Dijelaskan Edy Kartono, resiko pinjaman pada tahun 2011 sebesar 171.134.295 atau 11,49%. Dari pengelolaan SPP tersebut, surplus laba pada saat tutup buku tahun 2011 dapat di alokasikan sebesar 210.524.514 dan alokasi laba yang dibagi pada tahun 2011 sebesar 125.367.159.
Pada tanggal 31 Desember 2012 tingkat pengembalian UPK Kayangan sebesar 94,06 %. Jadi pada tahun ini UPK Kayangan mengalami peningkatan pengembalian, sehingga pada tahun ini UPK Kayangan mendapatkan bonus. Adapun besaran cadangan resiko pada tahun 2011 sebesar 171.134.295 yang pada tahun 2012 meningkat sebesar 173.270.930, jadi ada peningkatan jumlah pinjaman yang macet sebesar 2.136.635.Sedangkan alokasi pembagian surplus selama tahun 2012 tersebut di dasarkan atas perhitungan laporan laba rugi microfinance yang telah dibuat pihak UPK.
Pendapatan (pengembalian SPP dan pendapatan non oprasional) sebesar 533.990.149, sedangkan biaya pengeluaran oprasional dan non oprasional sebesar 151.434.894, sehingga surplus laba bersih untuk tahun 2012 sebesar 382.555.255 (laba bersih bersumber dari pendapatan dan bungan bank).”Inilah laba yang masuk dalam pembagian alokasi surplus tahun 2012,”tandas Edy Kartono.
Untuk lebih jelasnya, Edy Kartono menjelaskan bahwa, alokasi pembagian laba atau pendapatan per Januari hingga Desember 2012 terdiri dari Surplus laba bersih sebesar 382.555.255, resiko pinjaman tahun 2012 sebesar 173.270.930, dan resiko pinjaman tahun 2011 sebesar 171.134.295 (sebagai dasar untuk mempertimbangkan alokasi penggunaan surplus), alokasi laba dibagi sebesar 380.418.620 dan alokasi laba tidak dibagi sebesar 2.136.635 serta alokasi laba yang langsung masuk surplus ditahan sebesar 168.997.660.
Sehingga alokasi laba bersih yang dibagi sebesar 380.418.620, dengan ancer-ancer pertama melihat dari kinerja UPK dapat meningkatkan dana bergulir yang dibuktikan dengan tingkat pengembalian diatas 93 % yang ditargetkan Provinsi NTB. Dan tingkat pengembalian UPK Kayangan sebesar 94,06 % per 31 Desember 2012, maka bonus UPK tahun 2012 dapat diberikan maksimal 2 kali gaji pokok.
Dari alokasi laba bersih yang dibagi sebesar 380.418.620 tersebut diberikan untuk tambahan modal UPK sebesar 73,5 % (279.607.686), untuk penguatan kelembagaan UPK sebesar 10 % (38.041.862), dan bonus pengurus UPK diberikan 1,5 % (5.706.279) serta untuk dana social diaberikan 15 % (57.062.793).Sehingga posisi laba ditahan tahun 2011 sebesar 450.741.981 dan posisi hutang UPK tahun 2012 sebesar 100.810.934.(Eko)
Sabtu, 02 Februari 2013
Kecamatan Bayan Lepas Dari SPP Bermasalah dan Idle Money
Fasilitator Keuangan (Faskeu) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kabupaten Lombok Utara, H. Muh. Marjan Nur, menilai kecamatan Bayan sudah lepas dari kelompok Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) bermasalah dan Idle Money (dana mengendap).
Lepasnya kecamatan Bayan dari kelompok SPP bermasalah ini terlihat dari kemampuan para pelaku mengamankan dana yang diselewengkan oleh beberapa oknum ketua kelompok SPP bermasalah yang ditemukan tim audit BPKP berjumlah Rp. 224.686.000,-. “Dalam waktu tiga bulan para pelaku PNPM mampu menurunkan angka penyelewengan ini hingga bersisa sekitar Rp. 50 juta lebih, dan ini merupakn sebuah prestasi yang luar biasa, sehingga tingkat pengembalian SPP per - Desember 2012 mencapai 93,16 persen atau lebih tinggi dari target provinsi yaitu 93 persen”, kata HM. Marjan yang ditemui seusai menghadiri Musyawarah Antar Desa (MAD) tutup buku 2012 di aula kantor camat Bayan, 23/1/13.
Kecamatan Bayan awalnya sudah menjadi calon ancar-anar kelompok SPP bermasalah. Dan bila menjadi kecamatan bermasalah, maka akan berdampak tidak boleh lagi masyarakat mengakses dana SPP dan semua pendamping tidak akan lagi dipekerjakan di kecamatan Bayan. “Kriteria kecamatan bermasalah itu bila dana SPP diselewengkan oleh satu orang diatas Rp. 30 juta. Dan di kecamatan Bayan itu sendiri ada menyelewengkan dana hingga Rp. 90 juta lebih, dan ini sudah mampu ditangani”, kata HM Marjan yang mengaku baru 4 bulan bertugas sebagai Faskeu di KLU.
Selain itu, lanjut Faskeu, dana mengendap (Idle Money) tidak lebih dari 10 % terhadap nilai asset produktif selama tiga bulan berturut-turut. Untuk meningkatkan kinerja SPP, Faskeu bersama pelaku ditingkat kecamatan dan desa mengambil beberapa pola perubahan perguliran diantaranya: Membentuk Tim Pendanaan yang anggotanya 5-7 orang; Vrefikasi proposal setiap saat, tidak dilakukan 1 kali 2 bulan; Disarankan kepada kelompok yang akan lunas antara 2-1 bulan untuk memasukkan proposal ke UPK; Plapon kredit ditingkatkan maksimal. sampai Rp. 5 Juta/orang dan harus selektif; menyiapkan pasar / kelompok melalui bentuk kelompok baru, organisir kelompok-kelompok yang sudah ada di masyarakat seperti PKK, Arisan, posyandu, banjar dan lain-lain serta; Skim kredit dan pola angsuran disesuaikan dengan siklus usaha.
Berkaitan dengan pola penanganan masalah, menurut HM Marjan Nur, pertama-tama menumbuhkan rasa keprihatinan; Membangun koordinasi dengan pemerintah Desa, Kec. Agar dapat difasilitasi untuk meneyelesaikan masalah yang ada; Memasukkan ke matrix masalah bilamana mendapatkan imformasi /laporan tentang penyelewengan baik untuk SPP maupun fisik; Membagi dan memberikan tugas kepada person UPK, PK untuk menemui langsung pelaku yang menyelewengkan dana; Mendatangi langsung secara bersama-sama ( UPK,PK,TPK dan pelaku-pelaku lainnya ) kepada yang bersangkutan; dan menerima berapa saja dana yang dikembalikan dengan tidak mengabaikan SURAT PERJANJIAN Untuk sisa yang berikutnya.
Dengan pola penanganan masalah ini, banyak dana SPP yang bisa diselamatkan. Berikut prosentase pengembalian SPP di masing-masing kecamatan di KLU, Januari – Desember 2012: yaitu Kecamatan Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan dan Kecamatan Bayan. (ari)
Lepasnya kecamatan Bayan dari kelompok SPP bermasalah ini terlihat dari kemampuan para pelaku mengamankan dana yang diselewengkan oleh beberapa oknum ketua kelompok SPP bermasalah yang ditemukan tim audit BPKP berjumlah Rp. 224.686.000,-. “Dalam waktu tiga bulan para pelaku PNPM mampu menurunkan angka penyelewengan ini hingga bersisa sekitar Rp. 50 juta lebih, dan ini merupakn sebuah prestasi yang luar biasa, sehingga tingkat pengembalian SPP per - Desember 2012 mencapai 93,16 persen atau lebih tinggi dari target provinsi yaitu 93 persen”, kata HM. Marjan yang ditemui seusai menghadiri Musyawarah Antar Desa (MAD) tutup buku 2012 di aula kantor camat Bayan, 23/1/13.
Kecamatan Bayan awalnya sudah menjadi calon ancar-anar kelompok SPP bermasalah. Dan bila menjadi kecamatan bermasalah, maka akan berdampak tidak boleh lagi masyarakat mengakses dana SPP dan semua pendamping tidak akan lagi dipekerjakan di kecamatan Bayan. “Kriteria kecamatan bermasalah itu bila dana SPP diselewengkan oleh satu orang diatas Rp. 30 juta. Dan di kecamatan Bayan itu sendiri ada menyelewengkan dana hingga Rp. 90 juta lebih, dan ini sudah mampu ditangani”, kata HM Marjan yang mengaku baru 4 bulan bertugas sebagai Faskeu di KLU.
Selain itu, lanjut Faskeu, dana mengendap (Idle Money) tidak lebih dari 10 % terhadap nilai asset produktif selama tiga bulan berturut-turut. Untuk meningkatkan kinerja SPP, Faskeu bersama pelaku ditingkat kecamatan dan desa mengambil beberapa pola perubahan perguliran diantaranya: Membentuk Tim Pendanaan yang anggotanya 5-7 orang; Vrefikasi proposal setiap saat, tidak dilakukan 1 kali 2 bulan; Disarankan kepada kelompok yang akan lunas antara 2-1 bulan untuk memasukkan proposal ke UPK; Plapon kredit ditingkatkan maksimal. sampai Rp. 5 Juta/orang dan harus selektif; menyiapkan pasar / kelompok melalui bentuk kelompok baru, organisir kelompok-kelompok yang sudah ada di masyarakat seperti PKK, Arisan, posyandu, banjar dan lain-lain serta; Skim kredit dan pola angsuran disesuaikan dengan siklus usaha.
Berkaitan dengan pola penanganan masalah, menurut HM Marjan Nur, pertama-tama menumbuhkan rasa keprihatinan; Membangun koordinasi dengan pemerintah Desa, Kec. Agar dapat difasilitasi untuk meneyelesaikan masalah yang ada; Memasukkan ke matrix masalah bilamana mendapatkan imformasi /laporan tentang penyelewengan baik untuk SPP maupun fisik; Membagi dan memberikan tugas kepada person UPK, PK untuk menemui langsung pelaku yang menyelewengkan dana; Mendatangi langsung secara bersama-sama ( UPK,PK,TPK dan pelaku-pelaku lainnya ) kepada yang bersangkutan; dan menerima berapa saja dana yang dikembalikan dengan tidak mengabaikan SURAT PERJANJIAN Untuk sisa yang berikutnya.
Dengan pola penanganan masalah ini, banyak dana SPP yang bisa diselamatkan. Berikut prosentase pengembalian SPP di masing-masing kecamatan di KLU, Januari – Desember 2012: yaitu Kecamatan Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan dan Kecamatan Bayan. (ari)
TPK PNPM Kayangan Tinjau Lokasi Renja 2013
Kayangan,(RBM),-- Pada
tahun 2013 ini Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM-MPd) kembali memprogramkan berbagai rencana pembangunan
strategis di Desa Kayangan.Pasalnya, Ketua TPK PNPM Desa Kayangan,
Jumaidi Abdurahim, Kamis (31/01/2013) meninjau lokasi rencana kerjanya
di jalan yang baru dibuka jurusan Dusun Lengkukun Desa Kayangan – Banten
Damai Desa Dangiang sepanjang 400 meter.
Dikatakan,
rencana pembangunan yang anggaran biayanya ditentukan pada MAD 3
tanggal 7 Februari 2013 mendatang terdiri dari pembuatan talud,
pembangunan drainase dan pembangunan gorong-gorong. Hal ini dilakukan
karena memang jalan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kedua wilayah
tersebut sebagai jalan alternative ekonomi pedesaan.
Peninjauan rencana pembangunan talud,
drainase dan gorong-gorong yang letaknya sekitar 200 m kearah tenggara
Dusun Lengkukun Desa Kayangan itu, dilakukan Jumaidi, karena akses jalan
ini sangat penting bagi lancarnya peredaran perekonomian masyarakat
perdesaan. ”Mudah-mudahan dalam kegiatan Musrenbangdes yang sudah
dimulai sejak tanggal 31/01/2013 itu,maka usulan-usulan dari bawah
dapat di kanalisasikan,”jelas Ketua UPK Kayangan Edy Kartono,SE.
Selanjutnya Edy Kartono menyatakan bahwa
program pentaludan,drainase dan gorong-gorong di wilayah Lengkukun Desa
Kayangan yang menghubungkan ke Desa Dangiang itu di utamakan, karena
memang itu berdasarkan usulam masyarakat, yang pada tahun 2013 ini di
prioritaskan pembangunannya.
Dulu katanya, Pada awal penentuan lokasi ini rencana kerja PNPM di wilayah ini, penentuannya sangat a lot.Sebab menurut Faskab Lombok Utara Baiq Rita Ariyanti,SP bahwa program pentaludan, drainase dan pembuatan gorong-gorong itu tidak boleh terpencar di banyak tempat,tapi harus terfokus di satu wilayah.Itulah sebabnya di Dusun Lengkukun Desa Kayangan ini ditetapkan dan di prioritaskan oleh masyarakat untuk rencana program kerja PNPM di tahun 2013 ini.Sedangkan pendanaannya serta besaran volume pengerjaannya akan di tentukan kemudian pada MAD 3 tanggal 7 Februari 2013 mendatang.
Dulu katanya, Pada awal penentuan lokasi ini rencana kerja PNPM di wilayah ini, penentuannya sangat a lot.Sebab menurut Faskab Lombok Utara Baiq Rita Ariyanti,SP bahwa program pentaludan, drainase dan pembuatan gorong-gorong itu tidak boleh terpencar di banyak tempat,tapi harus terfokus di satu wilayah.Itulah sebabnya di Dusun Lengkukun Desa Kayangan ini ditetapkan dan di prioritaskan oleh masyarakat untuk rencana program kerja PNPM di tahun 2013 ini.Sedangkan pendanaannya serta besaran volume pengerjaannya akan di tentukan kemudian pada MAD 3 tanggal 7 Februari 2013 mendatang.
Jalan ini memang menjadi sebuah
kebutuhan dari para petani dan penggarap perkebunan di sekitarnya,
sehingga ini bermanfaat menjadi alternative jalan ekonomi perdesaan.
Selain itu, jalan tersebut juga akan bermanfaat untuk mempermudah akses
menuju Desa Dangiang Kecamatan Kayangan KLU.(Eko)
Rabu, 23 Januari 2013
MAD Tutup Buku Sebagai Bentuk Bertanggungjawaban
Bayan, RBMKLU - Musyawarah Antar Desa (MAD) tutup buku tahun 2012 yang digelar Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban setgelah mengemban amanah selama setahun berjalan.
Hal tersebut dikemukakan camat Bayan, Pahri, S.Pd pada acara MAD tutup buku UPK PNPM Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yang berlangsung 23/1/13 di aula kantor camat setempat. Dari MAD tutup buku ini, kata camat Bayan, kita akan mengetahui perjalanan UPK yang mengelola dana kelompok Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP), apakah berjalan mulus atau banyak hambatan yang terjadi.
Hal ini perlu dipertanggngjawabkan, baik secara materi maupun secara administrasi, karena Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) itu merupakan program pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.
Data statistik menunjukkan, bahwa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang dimekarkan dari kabupaten induk Lombok Barat, angka kemiskinannya masih tinggi yaitu 43,14 persen, sehingga banyak program digelontorkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi, termasuk PNPM Mandiri Peredesaan.
PNPM Mandiri Peredesaan, menurut camat Bayan, dikelola dengan istilah, dari – oleh – untuk masyarakat, namun jangan sampai istilah itu disalahgunakan oleh pelaku, karena para pelaku baik ditingkat kabupaten, kecamatan ataupun desa mengemban amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Terkait temuan BPKP tentang adanya kelompok SPP bermasalah, menurut camat Bayan, sekarang ini sudah mampu diatasi, bahkan dalam tiga bulan terakhir mampu ditarik hingga hampir 80 persen.
“Untuk mengtasi kelompok SPP bermasalah, pihak kecamatan sudah memanggil kelompok tersebut, dan ternyata penyelewengan itu terjadi bukan dianggota, tapi di ketua kelompoknya, dan mereka (penyeleweng dana SPP) memiliki iktikad baik untuk melunasinya, sehingga saat ini kecamatan Bayan lepas dari kelompok SPP bermasalah”, jelas Pahri didepan puluhan peserta MAD tutup buku yang hadir.
Sementara ketua UPK Kecamatan Bayan, R. Kertawadi, SH memamparkan perkembangan dana SPP. Dari modal sekitar RP. 2,3 miliarlebih kini sudah berkembang menjadi Rp. 5,2 miliar yang beredar di 188 kelompok atau 1635 anggota.
Hal tersebut dikemukakan camat Bayan, Pahri, S.Pd pada acara MAD tutup buku UPK PNPM Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yang berlangsung 23/1/13 di aula kantor camat setempat. Dari MAD tutup buku ini, kata camat Bayan, kita akan mengetahui perjalanan UPK yang mengelola dana kelompok Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP), apakah berjalan mulus atau banyak hambatan yang terjadi.
Hal ini perlu dipertanggngjawabkan, baik secara materi maupun secara administrasi, karena Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) itu merupakan program pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.
Data statistik menunjukkan, bahwa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang dimekarkan dari kabupaten induk Lombok Barat, angka kemiskinannya masih tinggi yaitu 43,14 persen, sehingga banyak program digelontorkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi, termasuk PNPM Mandiri Peredesaan.
PNPM Mandiri Peredesaan, menurut camat Bayan, dikelola dengan istilah, dari – oleh – untuk masyarakat, namun jangan sampai istilah itu disalahgunakan oleh pelaku, karena para pelaku baik ditingkat kabupaten, kecamatan ataupun desa mengemban amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Terkait temuan BPKP tentang adanya kelompok SPP bermasalah, menurut camat Bayan, sekarang ini sudah mampu diatasi, bahkan dalam tiga bulan terakhir mampu ditarik hingga hampir 80 persen.
“Untuk mengtasi kelompok SPP bermasalah, pihak kecamatan sudah memanggil kelompok tersebut, dan ternyata penyelewengan itu terjadi bukan dianggota, tapi di ketua kelompoknya, dan mereka (penyeleweng dana SPP) memiliki iktikad baik untuk melunasinya, sehingga saat ini kecamatan Bayan lepas dari kelompok SPP bermasalah”, jelas Pahri didepan puluhan peserta MAD tutup buku yang hadir.
Sementara ketua UPK Kecamatan Bayan, R. Kertawadi, SH memamparkan perkembangan dana SPP. Dari modal sekitar RP. 2,3 miliarlebih kini sudah berkembang menjadi Rp. 5,2 miliar yang beredar di 188 kelompok atau 1635 anggota.
TPU Dilatih Membuat Proposal
Bayan, RBM KLU - Sebanyak 45 Tim Penulis Usulan (TPU) se kecamatan Bayan, 22/1/13 mengikuti pelatihan membuat proposal yang berlangsung di aula kantor camat Bayan.
Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK) PNPM Kecamatan Bayan, Nurbakti, S.Ag, mengatakan, dalam proposal ada tiga hal pokok yang harus ada yaitu pengantar, gambar dan lampiran-lampiran.
“Khusus proposal untuk pembangunan fisik harus jelas lokasi dan tanah tempat bangunan”, kata Nurbakti.
Sementara fasilitator PNPM Kecamatan Bayan, Asrin Tombili, S.Sos mengatakan, TPU yang mengikuti pelatihan dari masing-masing desa 5 orang yang terdiri dari 3 orang Tm Penulis Usulan dan 2 orang pendamping.
Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK) PNPM Kecamatan Bayan, Nurbakti, S.Ag, mengatakan, dalam proposal ada tiga hal pokok yang harus ada yaitu pengantar, gambar dan lampiran-lampiran.
“Khusus proposal untuk pembangunan fisik harus jelas lokasi dan tanah tempat bangunan”, kata Nurbakti.
Sementara fasilitator PNPM Kecamatan Bayan, Asrin Tombili, S.Sos mengatakan, TPU yang mengikuti pelatihan dari masing-masing desa 5 orang yang terdiri dari 3 orang Tm Penulis Usulan dan 2 orang pendamping.
Langganan:
Postingan (Atom)