Meldi - Suara Komunitas
Lembaga asing selalu memberikan argumentasi tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pemberantasan kemiskinan dengan predikat sangat baik sejak krisis keuangan Asia dekade lalu. Banyak juga ahli Indonesia berpendapat tentang program PNPM sebagai faktor yang penting dalam mengentaskan kemiskinan itu. PNPM menganut pendekatan pemberdayaan komunitas (community empowerment) mampu memayungi semua program pengentasan kemiskinan yang dilakukan di Indonesia.
PNPM menganut pola transfer dana dan sumberdaya secara langsung kepada komunitas sehingga akuntabilitas dan transparansinya terkunci oleh sistem PNPM sendiri melalui pengawasan masyarakat, media, dan pengamat. Penerima manfaat diberi ruang untuk langsung melakukan komplain dengan memaparkan bukti-bukti. Media juga mempunyai ruang untuk memberitakan dan melakukan investigasi sederhana terhadap apa yang sedang berlangsung di PNPM. Sedangkan pengamat memberikan ulasan tentang metodologi, kesesuaian program dengan latar sosial, dan pola-pola rekayasa sosial yang memenuhi.
Proses pelaksanaan dan pengawasan berlangsung secara reversibel (interaksi antara masyarakat dengan pemerintah). Artinya, PNPM didesain dengan menggunakan sebuah sistem yang terkonsolidasi dengan capaian waktu dan elemen kerja yang terukur pada tingkat pelaksanan. Pada tingkat pengawasan, secara institusional program ini juga mempunyai mekanisme komplain yang merupakan mekanisme dari masyarakat, sedangkan negara menyiapkan internal auditor dari tingkat paling bawah Bawasda sampai pada level nasional BPKP.
PNPM melakukan itu karena target capaiannya yang begitu tinggi dalam mengurangi kemiskinan 8% pada tahun 2014. Sehingga secara nasional dan lokal terjadi terus menerus pengembangan serius mengenai pengelolaan pengetahuan, kritik yang muncul dalam berbagai pertemuan, dan pemberdayaan komunitas yang lebih besar. Lokal juga mengembangkan berbagai pola penganggaran yang sesuai melalui musrenbang dengan mendorong pemerintah level paling rendah untuk berperan dalam penguatan institusi lokal. Lalu pada waktu yang sesuai mempercayakan masyarakat dalam mengelola dana berbentuk block grant terutama untuk daerah terpencil dan kelompok marjinal.
PNPM terus melangkah maju dengan memperkuat dengan sejumlah agenda termasuk berbasis jender. Terutama dalam menjawab kebutuhan dasar perempuan terkait dengan air bersih, kesehatan keluarga, fasilitas pendidikan dengan membuka peluang bagi perempuan untuk terlibat baik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, PNPM juga membuka peningkatan ekonomi perempuan dengan memperbaiki akses perempuan terhadap pasar dengan pembiayaan mikro, memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan sehingga pendapatan mereka dapat meningkat. Tidak sekedar itu, peluang untuk berpartisipasi dalam keputusan dan perencanaan pembangunan akan menjadi sebuah langkah yang jitu.
Dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan PNPM menganut pembangunan hijau. Hal yang konkrit yang bisa dilakukan mengenai penyediaan energi menggunakan PLTMH yang juga akan merawat catchment area di sekitar lokasi mikrohidro dibangun. Daerah catchment area merupakan syarat wajib untuk keberlangsungan mikrohidro. Berbagai kegiatan lain yang relevan adalah pengendalian erosi, rehabilitasi hutan dan tanah, dan konsevasi hutan, dan perencanaan tata ruang hijau dalam bentuk ekonomi hijau:eco-tourism dan produk non-timber.
PNPM memang sedang tumbuh, namun tetap harus diawasi melalui empat penjuru angin: masyarakat, media, pengamat, dan mekanismenya sendiri.
Lembaga asing selalu memberikan argumentasi tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pemberantasan kemiskinan dengan predikat sangat baik sejak krisis keuangan Asia dekade lalu. Banyak juga ahli Indonesia berpendapat tentang program PNPM sebagai faktor yang penting dalam mengentaskan kemiskinan itu. PNPM menganut pendekatan pemberdayaan komunitas (community empowerment) mampu memayungi semua program pengentasan kemiskinan yang dilakukan di Indonesia.
PNPM menganut pola transfer dana dan sumberdaya secara langsung kepada komunitas sehingga akuntabilitas dan transparansinya terkunci oleh sistem PNPM sendiri melalui pengawasan masyarakat, media, dan pengamat. Penerima manfaat diberi ruang untuk langsung melakukan komplain dengan memaparkan bukti-bukti. Media juga mempunyai ruang untuk memberitakan dan melakukan investigasi sederhana terhadap apa yang sedang berlangsung di PNPM. Sedangkan pengamat memberikan ulasan tentang metodologi, kesesuaian program dengan latar sosial, dan pola-pola rekayasa sosial yang memenuhi.
Proses pelaksanaan dan pengawasan berlangsung secara reversibel (interaksi antara masyarakat dengan pemerintah). Artinya, PNPM didesain dengan menggunakan sebuah sistem yang terkonsolidasi dengan capaian waktu dan elemen kerja yang terukur pada tingkat pelaksanan. Pada tingkat pengawasan, secara institusional program ini juga mempunyai mekanisme komplain yang merupakan mekanisme dari masyarakat, sedangkan negara menyiapkan internal auditor dari tingkat paling bawah Bawasda sampai pada level nasional BPKP.
PNPM melakukan itu karena target capaiannya yang begitu tinggi dalam mengurangi kemiskinan 8% pada tahun 2014. Sehingga secara nasional dan lokal terjadi terus menerus pengembangan serius mengenai pengelolaan pengetahuan, kritik yang muncul dalam berbagai pertemuan, dan pemberdayaan komunitas yang lebih besar. Lokal juga mengembangkan berbagai pola penganggaran yang sesuai melalui musrenbang dengan mendorong pemerintah level paling rendah untuk berperan dalam penguatan institusi lokal. Lalu pada waktu yang sesuai mempercayakan masyarakat dalam mengelola dana berbentuk block grant terutama untuk daerah terpencil dan kelompok marjinal.
PNPM terus melangkah maju dengan memperkuat dengan sejumlah agenda termasuk berbasis jender. Terutama dalam menjawab kebutuhan dasar perempuan terkait dengan air bersih, kesehatan keluarga, fasilitas pendidikan dengan membuka peluang bagi perempuan untuk terlibat baik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, PNPM juga membuka peningkatan ekonomi perempuan dengan memperbaiki akses perempuan terhadap pasar dengan pembiayaan mikro, memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan sehingga pendapatan mereka dapat meningkat. Tidak sekedar itu, peluang untuk berpartisipasi dalam keputusan dan perencanaan pembangunan akan menjadi sebuah langkah yang jitu.
Dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan PNPM menganut pembangunan hijau. Hal yang konkrit yang bisa dilakukan mengenai penyediaan energi menggunakan PLTMH yang juga akan merawat catchment area di sekitar lokasi mikrohidro dibangun. Daerah catchment area merupakan syarat wajib untuk keberlangsungan mikrohidro. Berbagai kegiatan lain yang relevan adalah pengendalian erosi, rehabilitasi hutan dan tanah, dan konsevasi hutan, dan perencanaan tata ruang hijau dalam bentuk ekonomi hijau:eco-tourism dan produk non-timber.
PNPM memang sedang tumbuh, namun tetap harus diawasi melalui empat penjuru angin: masyarakat, media, pengamat, dan mekanismenya sendiri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar