BKAD Bayan Kawal Semua Program PNPM-MPd dan GSC

Lombok Utara - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM-MPd – GSC) perlu dikawal dengan baik sehingga hasil kerja program sesuai harapan masyarakat.

Rizal Bapadal (Ket. BKAD Kec. Bayan) ketika menerima tropi penghargaan dari Wabup KLU

RHal inilah yang terus dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Bayan sejak dibentuk tahun 2007 lalu. Sehingga tak heran BKAD kecamatan Bayan memperoleh berbagai penghargaan yang salah satunya adalah penghargaan dalam even jambore Ruang Belajar Masyarakat (RBM) KLU pada tahun 2012 lalu yang diserahkan oleh Wabup KLU sebagai BKAD terbaik pertama di bumi Tioq-Tata-Tunaq ini.

Rizal Bapadal, A.MPd selaku ketua BKAD Kecamatan Bayan, ketika ditemui di Primadona FM, 19/3/13 mengaku, keberhasilannya mengawal program ini tidak lepas dari kerjasama dengan semua elemen masyarakat ditingkat desa dan kecamatan. “Kami sebagai BKAD adalah sebagai wujud keterwakilan masyarakat Kecamatan Bayan untuk mengakomodir perencanaan pembangunan secara partisipatif sekalgus pengawasan yang berbasis masyarakat”, kata Rizal.

Ditanya soal jalinan kerjasama antar BKAD dengan para pelaku PNPM ditingkat Kecamatan Bayan ataupun dengan pelaku ditingkat desa,  menurut Rizal, pihaknya terus melakukan koordinasi dan komunikasi antar semua pelaku untuk melakukan penyusunan program dan pengawasan serta pembinaan secara partisipatif.

Dikatakan, untuk melakukan pembinaan,  pengurus BKAD Kecamatan Bayan secara terencana dan priodik turun ke lapangan untuk melakukan pembinaan, baik terhadap pengurus TPK PNPM ataupun terhadap kelompok Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) terutama kelompok bermasalah. Hasilnya, banyak kelompok yang bermasalah dapat ditangani dengan baik.

Dari semua kegiatan yang dilakukan, tak heran, bila BKAD Kecamatan Bayan meraih penghargaan sebagai BKAD terbaik I di Kabupaten Lombok Utara. “Memang terbentuknya BKAD merupakan pioneer PNPM, namun lebih dari itu sesuai dengan PP 72 Tahun 2007 tentang desa mengamanahkan agar kelak BKAD terlibat lebih maksimal dalam program selain PNPM”, jelas Rizal yang juga sebagai sekertaris RBM KLU ini.

Keterlibatan BKAD ini, lanjut Rizal, dibuktikan dalam proses perencanaan baik itu ditingkat desa, kecamatan ataupun ditingkat kabupaten, seperti Musrenbang-Des, Musren Kecamatan dan Musrenbang RKPD.

Baca Selengkapnya

PNPM Bayan Bantu Orangtua Jompo dan Anak Yatim

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, Minggu 3/3/13 kemarin memberikan bantuan kepada orang tua jompo, anak yatim dan anak khitanan.

Demikian dikatakan ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Bayan, Rizal Bapadal, A.MPd kepada suarakomunitas.net 4/3/13. Menurut Rizal bantuan tersebut diambilkan dari dana sosial Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MPd.

Dana tersebut disalurkan kepada orangtua jompo dan anak yatim ditiga desa yaitu, 123 orangtua jompo dan anak yatim di Desa Senaru dengan total bantuan Rp. 7,1 juta, 285 orang di Desa Sukadana dengan total Rp. 9,7 juta, dan 11 orang anak khitanan di Desa Akar-Akar dengan dana sebesar Rp. 900 ribu.

Bantuan berupa sembako tersebut diserahkan langsung kepada yang berhak menerimanya di masing-masing desa, sebagai bentuk kepedulian PNPM terhadap warga yang kurang mampu yang ada di sekitar Kecamatan Bayan. (Ari)

Baca Selengkapnya

UPK PNPM Kayangan Gelar MAD Tutup Buku

Kayangan, Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kayangan tahun buku 2012 berlangsung di aula Kantor Camat Kayangan, Rabu (3/01/2013).

Dalam MAD Tutup Buku UPK PNPM Kayangan ini di hadiri oleh Camat Kayangan, Muspika, Faskab KLU, FT, FK,TPK,Kepala Desa dan para Kader Desa se Kecamatan Kayangan serta undangan lainnya.

Camat Kayangan yang diwakili Sekcam Sukadi,S.Sos dalam pengantarnya sangat mengapresiasi kegiatan PNPM yang telah berhasil dalam melaksanakan programnya selama setahun berjalan.Keberhasilan Program PNPM selama ini sangat nyata di rasakan masyarakat.Sebab secara keseluruhan para stackholder program yang menasional ini sangat bagus pelaksanaannya,mulai dari tingkat yang paling bawah proses demi proses dilaksanakan dengan teliti.

Sebagai pelaksana program PNPM, maka Sekcam asal Tanjung ini meminta kepada UPK PNPM Kayangan, bahwa dalam MAD Tutup Buku kali ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus dijalankan. Sebab bagaimana pun Musyawarah Antar Desa (MAD) tutup buku tahun 2012 yang digelar Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban setelah mengemban amanah selama setahun berjalan.
Selanjutnya Sukadi menyatakan, bahwa dari pelaksanaan MAD tutup buku ini, nantinya akan diketahui perjalanan UPK yang mengelola dana kelompok Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP), apakah berjalan mulus atau banyak hambatan yang terjadi. Hal ini perlu dipertanggngjawabkan, baik secara materi maupun secara administrasi, karena Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) itu merupakan program pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.
Ketua UPK Kecamatan Kayangan Edy Kartono,SE mengatakan, dari 239 jumlah kelompok SPP yang ada, terdapat 58 kelompok SPP yang bermasalah yang tersebar diseluruh desa dan yang paling banyak kempok SPP yang bermasalah adalah desa Santong yaitu 19 kelompok.
Dikatakan Edy Kartono, banyaknya kelompok SPP yang bermasalah ini disebabkan karena tunggakan macet.Namun diantara 58 kelompok yang bermasalah tersebut ada pula yang sudah menyelesaikannya di awal tahun ini.Sehingga diharapkan dalam waktu dekat, kelompok SPP bermasalah lainnya bisa menyelesaikan tuggakannya.
Untuk mengatasi kelompok SPP bermasalah tersebut sangat dibutuhkan peran serta dan kerja keras semua pihak,terutama para pelaku PNPM dalam bekerja di wilayah ini. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana SPP yang tidak diinginkan.

Pada kesempatan MAD tutup buku tahun 2012 tersebut, Ketua UPK Kecamatan Kayangan, Edy Kartono,SE memamparkan perkembangan dana SPP. Dari modal RP. 5.179.500.000 pada saat tutup buku tahun 2011 lalu meningkat menjadi 9.155.500.000 pada saat tutup buku tahun 2012.Jadi ada peningkatan 3.976.000.000 yang bergulir di 212 kelompok tahun 2011 dan meningkat menjadi 239 kelompok pada tahun 2012 atau 2.367 anggota.
Dijelaskan Edy Kartono, resiko pinjaman pada tahun 2011 sebesar 171.134.295 atau 11,49%. Dari pengelolaan SPP tersebut, surplus laba pada saat tutup buku tahun 2011 dapat di alokasikan sebesar 210.524.514 dan alokasi laba yang dibagi pada tahun 2011 sebesar 125.367.159.

Pada tanggal 31 Desember 2012 tingkat pengembalian UPK Kayangan sebesar 94,06 %. Jadi pada tahun ini UPK Kayangan mengalami peningkatan pengembalian, sehingga pada tahun ini UPK Kayangan mendapatkan bonus. Adapun besaran cadangan resiko pada tahun 2011 sebesar 171.134.295 yang pada tahun 2012 meningkat sebesar 173.270.930, jadi ada peningkatan jumlah pinjaman yang macet sebesar 2.136.635.Sedangkan alokasi pembagian surplus selama tahun 2012 tersebut di dasarkan atas perhitungan laporan laba rugi microfinance yang telah dibuat pihak UPK.
Pendapatan (pengembalian SPP dan pendapatan non oprasional) sebesar 533.990.149, sedangkan biaya pengeluaran oprasional dan non oprasional sebesar 151.434.894, sehingga surplus laba bersih untuk tahun 2012 sebesar 382.555.255 (laba bersih bersumber dari pendapatan dan bungan bank).”Inilah laba yang masuk dalam pembagian alokasi surplus tahun 2012,”tandas Edy Kartono.
Untuk lebih jelasnya, Edy Kartono menjelaskan bahwa, alokasi pembagian laba atau pendapatan per Januari hingga Desember 2012 terdiri dari Surplus laba bersih sebesar 382.555.255, resiko pinjaman tahun 2012 sebesar 173.270.930, dan resiko pinjaman tahun 2011 sebesar 171.134.295 (sebagai dasar untuk mempertimbangkan alokasi penggunaan surplus), alokasi laba dibagi sebesar 380.418.620 dan alokasi laba tidak dibagi sebesar 2.136.635 serta alokasi laba yang langsung masuk surplus ditahan sebesar 168.997.660.
Sehingga alokasi laba bersih yang dibagi sebesar 380.418.620, dengan ancer-ancer pertama melihat dari kinerja UPK dapat meningkatkan dana bergulir yang dibuktikan dengan tingkat pengembalian diatas 93 % yang ditargetkan Provinsi NTB. Dan tingkat pengembalian UPK Kayangan sebesar 94,06 % per 31 Desember 2012, maka bonus UPK tahun 2012 dapat diberikan maksimal 2 kali gaji pokok.
Dari alokasi laba bersih yang dibagi sebesar 380.418.620 tersebut diberikan untuk tambahan modal UPK sebesar 73,5 % (279.607.686), untuk penguatan kelembagaan UPK sebesar 10 % (38.041.862), dan bonus pengurus UPK diberikan 1,5 % (5.706.279) serta untuk dana social diaberikan 15 % (57.062.793).Sehingga posisi laba ditahan tahun 2011 sebesar 450.741.981 dan posisi hutang UPK tahun 2012 sebesar 100.810.934.(Eko)

Baca Selengkapnya